JAKARTA | DETAKKita.com — Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali menguat. Pakar Hukum Internasional sekaligus ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., mendesak Presiden RI Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah strategis mempercepat realisasi pemekaran wilayah demi pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat memberikan tanggapan kepada sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online di kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Menurutnya, masyarakat di berbagai wilayah telah menunggu terlalu lama kepastian pembentukan Daerah Otonomi Baru. Ia menilai moratorium yang berlangsung bertahun-tahun membuat banyak usulan pemekaran hanya menjadi harapan tanpa kepastian.
“Masyarakat sudah sangat lama menunggu keberanian pemerintah meresmikan Daerah Otonomi Baru. Pemerataan pembangunan, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi daerah harus menjadi prioritas. Jangan sampai pemekaran hanya menjadi wacana yang terus digantung,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Ia menjelaskan, tujuan utama pembentukan DOB bukan sekadar menambah wilayah administrasi, melainkan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
“Masih ada masyarakat yang harus menempuh perjalanan berjam-jam, bahkan menggunakan perahu hingga tujuh jam hanya untuk mengurus dokumen pemerintahan. Kondisi seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian serius negara,” ujarnya.
Prof. Sutan menilai pemekaran daerah akan memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan investasi, serta pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, menurutnya, rentang kendali birokrasi akan menjadi lebih pendek sehingga pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, efektif, dan efisien.
“Melalui Daerah Otonomi Baru, pelayanan publik akan semakin dekat, pembangunan semakin merata, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi masyarakat akan tumbuh lebih cepat,” katanya.
Ia juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi aparatur sipil negara, TNI, Polri, maupun masyarakat akibat jauhnya jarak menuju pusat pemerintahan kabupaten, kota maupun provinsi.
Dalam kesempatan itu, Prof. Sutan menyebut banyak usulan DOB dari berbagai provinsi yang hingga kini masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Di antaranya berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Maluku hingga sejumlah wilayah Papua.
Ia berharap pemerintah bersama DPR RI dapat memberikan kepastian terhadap berbagai usulan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kunci percepatan pembangunan ada pada keberanian mengambil keputusan. Saya berharap Presiden Prabowo Subianto bersama pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat mengenai Daerah Otonomi Baru demi pemerataan pembangunan nasional,” pungkas Prof. Dr. Sutan Nasomal.
Meski demikian, hingga saat ini kebijakan mengenai pembukaan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru masih menjadi kewenangan pemerintah pusat bersama DPR RI sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
