JAKARTA | DETAKKita.com — Gelombang aksi unjuk rasa yang diperkirakan berlangsung sepanjang Agustus 2026 mendapat tanggapan dari Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom. Menurutnya, aksi demonstrasi yang berlangsung secara damai tidak perlu dipandang sebagai ancaman, melainkan menjadi ruang komunikasi yang sehat antara rakyat dan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media dari dalam dan luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, serta aspirasi kepada pemerintah.
“Tidak perlu takut dengan aksi demo besar. Di sinilah ruang kebaikan komunikasi antara rakyat dan pemerintah semakin sehat terbentuk. Keterbukaan komunikasi rakyat melalui demo damai merupakan bukti bahwa demokrasi masih berjalan,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Ia menilai aksi demonstrasi yang digagas mahasiswa maupun elemen masyarakat pada Agustus 2026 merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa, bukan semata-mata bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
Menurutnya, para pemimpin negara perlu menyikapi aspirasi tersebut dengan kepala dingin, membuka ruang dialog, dan bersedia duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Mendengar suara rakyat adalah tugas utama pemerintah, mulai dari tingkat paling bawah hingga yang tertinggi. Pemerintah dipilih oleh rakyat melalui demokrasi. Setelah menerima amanah, sudah seharusnya bersikap bijaksana, rendah hati, dan mau mendengar suara rakyatnya,” tegasnya.
Prof. Sutan Nasomal menilai ketakutan terhadap demonstrasi justru menjadi sikap yang tidak tepat dalam sistem demokrasi.
“Kalau masyarakat menginginkan negara mendengar aspirasi mereka dan terjadi demo besar, apa yang salah? Takut didemo itu sangat salah. Demonstrasi adalah sarana mengevaluasi apakah roda pemerintahan sudah berjalan sesuai harapan rakyat,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat, seperti pemulihan ekonomi, penguatan supremasi sipil, penciptaan lapangan kerja, stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM), ketersediaan sembako, hingga peningkatan daya beli masyarakat merupakan aspirasi yang dinilainya masih dalam batas kewajaran.
Di sisi lain, Prof. Sutan Nasomal mengaku optimistis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu menghadapi tantangan global yang berdampak terhadap perekonomian nasional.
“Saya yakin pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto mampu melewati dampak perang global. Langkah pemberantasan korupsi berjalan baik, pembenahan lembaga hukum terus dilakukan, dan pembangunan tetap berlangsung sesuai program kerja pemerintah,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus dibarengi dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Prof. Sutan Nasomal juga mengingatkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada program pendidikan, tetapi juga harus menyentuh kondisi ekonomi keluarga Indonesia.
“Yang membutuhkan perhatian bukan hanya anak-anak sekolah, tetapi juga keluarganya. Orang tua membutuhkan pekerjaan dan penghasilan yang layak agar mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Semoga Pemerintah Republik Indonesia terus bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan analisis Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. sebagai narasumber mengenai dinamika demokrasi, penyampaian aspirasi publik, serta pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif antara rakyat dan pemerintah.
