JAKARTA | DETAKKita.com — Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia bukan sekadar perubahan kursi di kabinet. Bagi daerah, momentum tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan fiskal yang lebih adil, proporsional, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Harapan itu disampaikan Anggota DPD RI asal Provinsi Riau, H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si., Rabu (16/9/2026).
Ia menilai, kebijakan fiskal nasional memiliki posisi strategis dalam menentukan seberapa jauh pembangunan dapat dirasakan masyarakat di daerah. Jangan sampai pembangunan dan kekuatan ekonomi hanya terkonsentrasi di pusat, sementara daerah yang memiliki potensi besar justru menghadapi keterbatasan fiskal dalam mengembangkan wilayahnya.
“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru membawa harapan baru bagi daerah. Kebijakan keuangan negara harus mampu memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil, merata, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar H. Abdul Hamid.
Menurutnya, Indonesia memiliki wilayah dengan karakteristik yang sangat beragam. Kondisi geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, kemampuan fiskal hingga tantangan pembangunan setiap daerah tidak bisa disamakan.
Karena itu, ia menilai kebijakan transfer ke daerah maupun kebijakan fiskal lainnya perlu mempertimbangkan kondisi riil masing-masing daerah.
“Daerah memiliki karakteristik, potensi, kebutuhan, serta tantangan pembangunan yang berbeda-beda. Karena itu, kebijakan fiskal dan transfer ke daerah perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal, luas wilayah, jumlah penduduk, serta kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional,” katanya.
Keadilan Bukan Berarti Semua Daerah Dipukul Rata
H. Abdul Hamid menegaskan, prinsip pemerataan pembangunan tidak berarti seluruh daerah harus mendapatkan perlakuan yang sama persis.
Menurutnya, keadilan justru harus diwujudkan melalui dukungan yang proporsional berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
“Keadilan pembangunan bukan berarti semua daerah mendapatkan perlakuan yang sama persis, tetapi setiap daerah mendapatkan dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan dan karakteristiknya. Daerah dengan tantangan geografis, infrastruktur, maupun keterbatasan fiskal tentu membutuhkan perhatian dan kebijakan afirmatif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan potensi ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, ruang fiskal tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Suara Daerah Harus Masuk dalam Kebijakan Fiskal Nasional
Senator asal Riau itu juga mendorong Kementerian Keuangan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan pembangunan di lapangan. Karena itu, masukan daerah penting agar kebijakan fiskal nasional tidak berhenti pada perhitungan makro, tetapi benar-benar efektif ketika diterapkan.
“Masukan dari daerah penting agar kebijakan nasional tidak hanya tepat secara makro, tetapi juga efektif ketika diterapkan di lapangan,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan fiskal ke depan semakin diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif di daerah.
Beberapa sektor yang dinilai strategis antara lain pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Menurutnya, penguatan sektor-sektor tersebut bukan hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga dapat memperkuat fondasi perekonomian nasional.
“Daerah jangan hanya dipandang sebagai penerima kebijakan dari pusat. Daerah adalah bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika daerah tumbuh kuat, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat,” tegas H. Abdul Hamid.
Fiskal Negara Jangan Hanya Bicara Angka
Pergantian Menteri Keuangan diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat keseimbangan hubungan pusat dan daerah.
Bagi H. Abdul Hamid, pengelolaan keuangan negara tidak semata-mata berbicara mengenai angka penerimaan, belanja, defisit maupun pengendalian anggaran. Lebih jauh, kebijakan fiskal harus mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Harapan kita sederhana: kehadiran Menteri Keuangan yang baru benar-benar menjadi energi baru dalam membangun hubungan pusat dan daerah yang lebih kuat,” katanya.
Ia menekankan, kebijakan fiskal harus mampu menjadi instrumen pemerataan pembangunan sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang sesuai potensi masing-masing.
“Fiskal negara harus menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar instrumen pengendalian anggaran. Dengan pembangunan yang lebih berkeadilan, masyarakat di seluruh daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata,” tutup H. Abdul Hamid.
