JEMBER | DETAKKita.com — Video seorang oknum anggota DPRD Jember yang diduga bermain game sambil merokok saat rapat resmi mendadak viral di media sosial dan menuai gelombang kecaman publik. Ironisnya, rapat tersebut diketahui tengah membahas persoalan pelayanan kesehatan dan penanganan stunting di Kabupaten Jember.
Aksi yang dianggap tidak mencerminkan etika pejabat publik itu langsung memicu sorotan tajam masyarakat. Banyak pihak menilai perilaku tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan wakil rakyat dalam menjalankan amanah rakyat, terlebih saat membahas isu strategis menyangkut kesehatan masyarakat dan masa depan generasi bangsa.
Menanggapi polemik yang berkembang, Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyampaikan sikap tegas. Ketua AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., mendesak Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, agar segera turun tangan dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum anggota DPRD Jember tersebut.
“Perilaku seperti itu sangat memalukan dan mencederai kepercayaan masyarakat. Apalagi rapat yang dibahas menyangkut kesehatan dan stunting. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat,” tegas Baihaki Akbar dalam keterangannya.
Menurutnya, tindakan bermain game dan merokok saat rapat resmi bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan menyangkut marwah lembaga legislatif dan citra partai politik di mata masyarakat.
AMI bahkan meminta DPP Partai Gerindra untuk mencopot serta memecat kader yang bersangkutan apabila terbukti melakukan pelanggaran etik sesuai mekanisme internal partai maupun tata tertib DPRD.
“Jangan sampai tindakan oknum ini merusak marwah partai dan mempermalukan nama besar Gerindra. Kami meminta Bapak Prabowo Subianto turun tangan dan memberikan sanksi tegas,” ujarnya lagi.
Baihaki menilai, apabila kasus tersebut dibiarkan tanpa tindakan nyata, maka publik bisa menilai partai tidak serius dalam menjaga disiplin serta integritas kadernya.
“Kalau dibiarkan, masyarakat akan menganggap partai menutup mata terhadap perilaku kader yang tidak beretika. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Sorotan terhadap kasus ini semakin tajam karena rapat yang berlangsung diketahui membahas pelayanan kesehatan dan penanganan stunting — dua isu yang selama ini menjadi perhatian nasional pemerintah pusat.
Sebagaimana diketahui, stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang terus didorong pemerintah melalui berbagai kebijakan percepatan penurunan angka gagal tumbuh pada anak. Karena itu, publik menilai rapat terkait stunting seharusnya menjadi forum serius dan penuh tanggung jawab.
Secara etik, anggota DPRD juga terikat dengan tata tertib serta kode etik lembaga yang mengatur perilaku, sikap, hingga kewajiban menjaga kehormatan institusi legislatif. Sikap tidak profesional saat rapat resmi dapat dinilai melanggar etika jabatan serta mencederai kepercayaan masyarakat sebagai pemilih.
Sementara itu, pihak DPRD Jember maupun Partai Gerindra sebelumnya dikabarkan akan memproses persoalan tersebut melalui mekanisme etik internal. Oknum anggota DPRD yang videonya viral juga disebut telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas tindakannya yang dianggap tidak pantas.
Meski demikian, masyarakat kini menunggu langkah konkret dan ketegasan partai maupun lembaga DPRD dalam menyikapi polemik tersebut. Banyak pihak menilai sanksi tegas diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
