PEKANBARU | DETAKKita.com — Pengukuhan Komisi dan Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Sabtu (23/5/2026), berubah menjadi forum peringatan keras bagi seluruh pengurus baru. Di tengah ancaman narkoba, degradasi moral, pergaulan bebas, hingga gempuran media digital yang makin brutal, MUI Riau menegaskan pengurus tidak boleh hanya jadi simbol organisasi.
Bertempat di Gedung Daerah Balai Serindit, suasana pengukuhan berlangsung khidmat namun penuh tekanan moral. Para pengurus yang baru dikukuhkan langsung “disentil” agar tidak sekadar mengejar jabatan atau tampil saat seremoni.
“Kalau hanya duduk di kursi organisasi tanpa kerja nyata, umat akan ditinggalkan menghadapi ancaman zaman sendirian,” tegas salah seorang peserta rapat yang mendapat aplaus dari forum.
Tema besar yang diangkat, “Bertahta di Hati Umat, Bersemayam di Jiwa Bangsa, Berdampak untuk Semesta”, bukan sekadar slogan pemanis panggung. Tema itu disebut sebagai alarm keras bahwa MUI harus turun langsung menghadapi persoalan nyata masyarakat.
Sebab kondisi sosial hari ini dinilai semakin mengkhawatirkan.
Peredaran narkoba terus meningkat. Konten asusila dan provokasi liar membanjiri media sosial. Generasi muda mulai kehilangan arah. Konflik rumah tangga meningkat. Bahkan budaya malu dan sopan santun disebut mulai terkikis oleh arus digital yang tak terkendali.
Karena itu, MUI Riau diminta bergerak cepat sebelum semuanya terlambat.
“Ulama tidak boleh kalah cepat dengan konten-konten perusak moral. Kalau dakwah lamban, maka ruang umat akan diisi oleh pengaruh negatif,” ujar salah seorang pengurus dengan nada tegas.
Tak tanggung-tanggung, rapat kerja tersebut langsung memetakan sejumlah agenda prioritas yang dianggap mendesak untuk diselamatkan, di antaranya:
- Perang melawan narkoba dan penyakit masyarakat
- Penguatan dakwah digital menghadapi racun media sosial
- Pembinaan akhlak generasi muda
- Penguatan ekonomi syariah umat
- Pengawasan produk halal
- Penguatan pendidikan pesantren dan dai
- Pencegahan konflik sosial dan degradasi moral keluarga
Dalam forum itu, muncul penegasan bahwa MUI tidak boleh hanya hadir saat ada acara keagamaan atau seremoni pemerintahan. Organisasi ulama tersebut diminta benar-benar menjadi benteng umat di tengah derasnya perubahan zaman.
“Masyarakat hari ini butuh pelindung moral. Kalau ulama diam, maka kerusakan akan bergerak lebih cepat,” ungkap peserta lainnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada fenomena media sosial yang dianggap semakin sulit dikendalikan. Penyebaran hoaks, pornografi, ujaran kebencian, hingga budaya hedonisme disebut sudah masuk hingga ke ruang keluarga.
Karena itu, dakwah digital menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dijalankan seluruh komisi dan lembaga.
Tak hanya bicara moral, MUI Riau juga menyoroti tekanan ekonomi umat yang semakin berat. Penguatan ekonomi syariah disebut harus menjadi gerakan nyata agar masyarakat tidak terus terjebak dalam kesulitan ekonomi dan praktik usaha yang merugikan.
Secara organisasi, komisi dan lembaga MUI memang memiliki peran strategis dalam bidang fatwa, dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi umat, hingga pengawasan halal. Karena itu, pengukuhan ini dianggap bukan agenda biasa, melainkan titik awal pertarungan besar menjaga umat di Riau.
Pantauan di lokasi, sejumlah tokoh agama, pengurus daerah, dan unsur pemerintah hadir dalam agenda tersebut. Forum berlangsung serius dengan nuansa konsolidasi kuat antar pengurus.
Di akhir kegiatan, seluruh pengurus melakukan foto bersama sebagai simbol soliditas dan kesiapan menghadapi tantangan besar ke depan.
Namun pesan paling keras dari forum itu hanya satu:
Pengurus MUI jangan sampai hanya aktif di atas panggung, tetapi hilang saat umat membutuhkan pendampingan dan pembelaan.
Kini masyarakat menunggu.
Apakah pengurus baru benar-benar turun bekerja menjaga umat, atau justru larut dalam rutinitas organisasi tanpa gerakan nyata.
