TELUK KUANTAN | DETAKKita.com — Nada tegas menggema di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuantan Singingi, Kamis (23/4/2026) malam. Sebanyak 62 Penjabat (Pj) Kepala Desa resmi dilantik langsung oleh Bupati Kuantan Singingi, H. Suhardiman Amby, didampingi Ketua TP PKK Hj. Yulia Herma Suhardiman.
Namun pelantikan ini bukan sekadar seremoni. Di balik prosesi, terselip peringatan keras: jabatan bukan tempat bersantai — tapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Urus rakyat dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, saya tidak segan-segan mencopot Pj Kepala Desa yang tidak cakap mengurus rakyatnya,” tegas Bupati dengan nada tanpa kompromi.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Kuansing tidak akan mentolerir kinerja lemah di tingkat desa, yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik.
JABATAN SEMENTARA, TANGGUNG JAWAB LUAR BIASA
Penunjukan Penjabat Kepala Desa sendiri memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa kepala desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang memungkinkan penunjukan Pj Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan.
Artinya, meskipun bersifat sementara, posisi Pj Kepala Desa tetap memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
Mulai dari pengelolaan anggaran desa (APBDes), pelayanan administrasi masyarakat, hingga memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.
KOORDINASI JADI KUNCI, CAMAT IKUT DISOROT
Tak hanya menekan para Pj Kepala Desa, Bupati juga menyoroti pentingnya peran Camat sebagai penghubung antara desa dan kabupaten.
“Koordinasi harus ditingkatkan agar konsep pembangunan pemerintah berjalan senyawa, mulai dari desa hingga kabupaten,” tegasnya.
Pesan ini menegaskan bahwa kegagalan pembangunan di tingkat desa bukan hanya tanggung jawab kepala desa, tetapi juga menjadi cerminan lemahnya koordinasi lintas pemerintahan.
POTENSI SANKSI TEGAS: DARI PENCOPOTAN HINGGA PIDANA
Bupati tidak hanya menggertak. Secara hukum, Pj Kepala Desa yang lalai atau menyalahgunakan kewenangan dapat dikenai sanksi serius, di antaranya:
- Pemberhentian langsung oleh kepala daerah jika terbukti tidak menjalankan tugas dengan baik
- Sanksi administratif sesuai regulasi pemerintahan desa
- Pidana korupsi, jika terbukti menyalahgunakan anggaran desa, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman penjara minimal 4 tahun hingga seumur hidup
- Pasal 3 UU Tipikor, terkait penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara
Dengan besarnya alokasi dana desa setiap tahun, pengawasan terhadap kinerja Pj Kepala Desa menjadi krusial agar tidak terjadi penyimpangan.
PEJABAT LINTAS SEKTOR HADIR, SINYAL PENGAWASAN KETAT
Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Kasi Intel Kejari Kuansing Sunardi Ependi, Perwira Penghubung (Pabung) Dandim 0302 Inhu/Kuansing Mayor Inf Legimin, Sekretaris Daerah (Sekda) Zulkarnain, Asisten III Azhar Ali, serta para Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Kuansing.
Kehadiran unsur kejaksaan dan TNI ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa akan dilakukan secara serius dan lintas sektor.
UJI NYATA DI LAPANGAN: BEKERJA ATAU TERSINGKIR
Dengan pelantikan ini, 62 Pj Kepala Desa kini berada di garis depan pelayanan masyarakat. Tidak ada ruang untuk coba-coba, apalagi sekadar numpang jabatan.
Pesan Bupati sudah jelas: bekerja nyata atau tersingkir.
Kini masyarakat menunggu pembuktian — apakah para Pj Kepala Desa ini mampu menjawab tantangan, atau justru menjadi daftar berikutnya yang akan dicopot.
