DUMAI | DETAKKita.com — Ketegasan ditunjukkan Ketua Komisi II DPRD Kota Dumai, Muhammad Dochlas Manurung, dalam menyikapi maraknya kabel optik milik sejumlah provider yang terpasang semrawut dan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
Tak sekadar memberikan imbauan, Dochlas bahkan turun langsung ke lapangan bersama Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto untuk memimpin pengawasan dan penertiban jaringan kabel optik di sejumlah ruas jalan utama Kota Dumai, Selasa (23/6/2026).
Penertiban difokuskan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Sultan Syarif Kasim, dua jalur protokol yang selama ini banyak dikeluhkan warga akibat kabel internet yang menjuntai rendah, melintang sembarangan, hingga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.
Dalam aksi tersebut, Muhammad Dochlas Manurung bersama anggota Komisi II DPRD Dumai bahkan terlihat memotong langsung kabel-kabel optik yang dianggap melanggar ketentuan dan membahayakan masyarakat.
Langkah tegas itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya aspirasi dan laporan warga yang masuk ke DPRD Kota Dumai terkait kondisi jaringan kabel provider yang tidak tertata dengan baik.
“Kami berharap seluruh provider yang beroperasi di Kota Dumai benar-benar menjalankan tanggung jawabnya. Jangan sampai demi kepentingan bisnis, keselamatan masyarakat diabaikan. Kabel yang semrawut dan tidak sesuai standar harus segera ditertibkan,” tegas Muhammad Dochlas Manurung kepada awak media di sela kegiatan.
Menurutnya, persoalan kabel optik yang menjuntai sembarangan tidak bisa lagi dianggap sepele. Selain berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kondisi tersebut juga merusak wajah dan estetika Kota Dumai sebagai kota industri dan perdagangan yang terus berkembang.
“Kami tidak ingin Dumai dipenuhi jaringan kabel yang semrawut. Kota ini harus tertata, aman, nyaman, dan memiliki keindahan yang bisa dibanggakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD yang membidangi sektor perekonomian dan infrastruktur, Dochlas menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Dumai dalam menertibkan seluruh jaringan utilitas yang tidak sesuai aturan.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada para provider agar segera melakukan pembenahan jaringan sebelum pemerintah mengambil tindakan lebih lanjut.
“Kami mendukung langkah Pemko Dumai untuk memberikan teguran, evaluasi izin, hingga pemutusan kabel secara paksa terhadap provider yang tidak mengindahkan aturan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi II DPRD Dumai juga meminta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Dumai agar meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan dan penataan jaringan telekomunikasi sehingga seluruh provider mematuhi standar keamanan dan tata kota yang berlaku.
Aksi tegas yang dilakukan Ketua Komisi II DPRD Dumai tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga menilai langkah turun langsung ke lapangan merupakan bukti keseriusan DPRD dalam merespons keluhan masyarakat yang selama ini merasa terganggu dengan keberadaan kabel-kabel optik yang semrawut.
Masyarakat berharap penertiban tidak berhenti pada satu kegiatan saja, melainkan dilakukan secara berkelanjutan sehingga Kota Dumai benar-benar terbebas dari jaringan kabel yang membahayakan dan merusak pemandangan kota.
Dengan langkah tegas yang diperlihatkan DPRD bersama Pemko Dumai, para provider kini dituntut lebih bertanggung jawab dalam mengelola jaringan mereka. Jika tidak, tindakan pemutusan dan evaluasi izin bukan lagi sekadar peringatan, melainkan konsekuensi yang harus diterima.
