Jakarta | DETAKKita.com — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih Bersatu ikut merumuskan dan membiayai solusi banjir di DKI Jakarta. Ia menilai masalah banjir sudah menjadi “penyakit tahunan” yang tak kunjung terpecahkan, sementara pemerintah terkesan mengabaikannya.
“Selama ini, persoalan banjir di DKI Jakarta seperti tidak pernah menemukan jalan keluar. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah pemerintah tidak mampu mempekerjakan atau menggandeng pakar, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mencari solusi yang tepat?” ujar Sutan saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online, dalam dan luar negeri, di Kantor Pusat Partai Oposisi Merdeka, Kalisari, Cijantung, Jakarta.
Menurutnya, banjir telah menjadi masalah kronis di seluruh wilayah Jakarta — Pusat, Timur, Utara, Barat, dan Selatan — yang kerap terjadi di kawasan padat penduduk. Ia menilai, pemerintah pusat dan Pemprov DKI seakan mengabaikan persoalan ini, meski dampaknya sangat luas terhadap warga.
“Banjir memang disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, seperti yang terjadi pada Senin (12/8/2025) kemarin, ketika hujan mengguyur sejak siang hingga menjelang maghrib. Namun, akar masalah yang lebih serius adalah hampir punahnya daerah resapan air akibat penataan kota yang semrawut dan berdirinya permukiman di bantaran sungai,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi di Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana bangunan permanen berdiri tepat di bibir sungai. Hal itu menyebabkan hilangnya ruang penghijauan, terkikisnya daerah resapan dari hulu hingga hilir, dan memperparah risiko banjir dari tahun ke tahun.
Karena itu, Sutan meminta agar penanganan banjir tidak hanya dibebankan kepada APBD DKI, melainkan juga melibatkan anggaran kementerian terkait. “Presiden harus memerintahkan seluruh menteri untuk menyisihkan anggaran tidak terduga di kementeriannya masing-masing guna membantu pendanaan solusi banjir. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya DKI Jakarta,” tegasnya.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal selain dikenal sebagai pakar hukum internasional dan ekonom, juga merupakan Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, serta Pendiri dan Pimpinan Ponpes Ass Sama Plus Jakarta.
