JAKARTA | DETAKKita.com — Politikus sekaligus mantan Anggota DPR RI, Ruhut Sitompul yang akrab disapa Bang Poltak, kembali melontarkan pandangan politik yang mengundang perhatian publik di tengah dinamika politik nasional.
Melalui akun media sosial X miliknya, Jumat (13/11/2026), Ruhut menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden RI ke-8, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. Ia meminta kepala negara menggunakan hak prerogatif Presiden dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang MD3 yang berkaitan dengan kelembagaan MPR dan DPR RI.
Dalam pernyataannya, Ruhut menilai badai politik mungkin mulai berlalu, tetapi bukan berarti seluruh persoalan telah selesai. Menurutnya, dinamika politik akan selalu diwarnai berbagai gejolak dan kepentingan yang membutuhkan kebijaksanaan seorang pemimpin negara.
“Badai mulai berlalu, tapi belum selesai. Mengingat namanya politik terus penuh dengan riak-riak gelombang kehidupan ini,” tulis Ruhut.
Bang Poltak juga menegaskan keyakinannya terhadap kepemimpinan Prabowo. Ia berharap Presiden mampu menghadapi situasi politik dengan ketenangan, tidak terbawa suasana, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun individu.
“Aku sangat percaya Presiden RI ke-8, Jenderal TNI AD Kopassus Purn Bapak Prabowo Subianto. Tolong gunakan hak prerogatif Presiden dan sesuaikan dengan MD3 Senayan MPR/DPR RI. Hadapi dengan hati boleh panas, kepala tetap dingin,” tulisnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pesan politik Ruhut agar Presiden tidak mengambil keputusan secara emosional di tengah situasi yang masih membutuhkan stabilitas dan kehati-hatian.
Ruhut Singgung Pengganti Gibran, Bahkan Usulkan Tanpa Wapres Sementara
Hal paling menarik dari pernyataan Ruhut adalah ketika ia secara terbuka menyinggung kemungkinan siapa yang akan menggantikan posisi Wakil Presiden RI apabila terjadi pergantian terhadap Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Ruhut tidak secara langsung menyebutkan nama sosok yang dinilainya layak mengisi posisi tersebut. Sebaliknya, ia justru menyampaikan sebuah usulan yang cukup mengejutkan, yakni Presiden Prabowo untuk sementara menjalankan pemerintahan tanpa didampingi Wakil Presiden sampai situasi politik mereda.
“Siapa Wapres RI pengganti Mas Gibran? Kalau perlu sekarang ini Pak Prabowo Subianto Presiden RI ke-8 untuk sekarang tidak didampingi Wapres RI agar suhu politik mereda dulu dan ekonomi Indonesia semakin baik,” ungkapnya.
Usulan tersebut menjadi bagian paling mencolok dari pesan politik Ruhut. Ia tampaknya ingin menekankan bahwa stabilitas nasional, ketenangan politik, dan perbaikan ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang.
Meski demikian, persoalan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata keputusan politik berdasarkan kehendak pribadi. Mekanismenya harus tetap mengacu pada konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Prabowo Diminta Mengutamakan Kebijaksanaan Negarawan
Lebih jauh, Ruhut menyampaikan keyakinannya bahwa Prabowo sebagai kepala negara memiliki kemampuan mengambil keputusan secara arif dan bijaksana.
Ia juga mengklaim bahwa masyarakat Indonesia akan mendukung langkah Presiden selama keputusan yang diambil bertujuan menjaga stabilitas negara dan memperbaiki kondisi perekonomian nasional.
“Sebagai seorang Negarawan pasti 08 arif dan bijaksana dapat mengambil keputusan yang terbaik,” tulisnya.
Ruhut menutup pernyataannya dengan optimisme dan dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo.
“Dan percayalah seluruh rakyat Indonesia mendukung Presiden RI ke-8. Maturnuwun. Merdeka!” demikian penutup pernyataan Ruhut Sitompul di akun X miliknya.
Pernyataan Bang Poltak ini menambah warna dalam perbincangan politik nasional. Di tengah dinamika yang berkembang, pesan utamanya jelas: Presiden Prabowo diminta tetap tenang, mengedepankan kebijaksanaan, serta memastikan setiap keputusan politik berjalan dalam koridor konstitusi.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana perkembangan politik selanjutnya dan bagaimana pemerintah menjaga stabilitas nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi serta ketentuan hukum yang berlaku.
