KOTO BARU | DETAKKita.com — Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian masyarakat mengarah kepada seorang pria bernama Heru, yang disebut-sebut warga sebagai salah satu pihak yang diduga menyediakan atau memasok peralatan untuk mendukung aktivitas tambang emas ilegal.
Nama Heru bukan tanpa alasan mencuat. Pria yang diketahui berdomisili di sekitar lapangan sepak bola Desa Koto Baru itu disebut warga pernah dikaitkan dengan aktivitas pendukung PETI di wilayah tersebut, termasuk di lokasi yang berada di depan Masjid Shafa Marwah.
Namun, hingga kini, warga mempertanyakan mengapa aktivitas yang mereka duga berkaitan dengan kegiatan pertambangan ilegal tersebut belum mendapatkan penindakan hukum yang dinilai tegas.
Informasi itu disampaikan seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada DETAKKita.com di Koto Baru, Senin (16/11/2026) malam.
Menurut warga tersebut, persoalan PETI bukan lagi sekadar aktivitas penambangan di lokasi tertentu. Keberadaan pihak-pihak yang diduga menyediakan peralatan, mendukung operasional, maupun memfasilitasi kegiatan tambang ilegal juga harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.
“Jangan hanya pekerja yang di lapangan yang dilihat. Kalau memang ada pihak yang menyediakan alat, mendukung, atau memfasilitasi kegiatan PETI, itu juga harus diperiksa. Jangan sampai yang bekerja di lapangan saja yang menjadi sasaran, sementara pihak yang diduga berada di belakang aktivitas tersebut tidak tersentuh,” ungkap warga tersebut.
Ia mengaku masyarakat mulai resah karena aktivitas PETI dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu aliran sungai, serta mengancam keselamatan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.
“Kalau memang tidak ada izin, mengapa harus dibiarkan? Kami meminta polisi turun langsung. Periksa siapa pemilik alatnya, siapa yang menyediakan, siapa yang mengoperasikan, dan siapa yang menikmati hasilnya. Jangan ada kesan hukum hanya tajam ke bawah,” tegasnya.
Dugaan Pemain Pendukung PETI Harus Diusut
Sorotan masyarakat terhadap Heru semakin menguat setelah sebelumnya muncul informasi mengenai dugaan aktivitas pendukung pertambangan emas ilegal di Desa Koto Baru, tepatnya di depan Masjid Shafa Marwah.
Warga meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan pekerja tambang semata. Penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap kepemilikan alat berat, mesin, peralatan pendukung, sumber pendanaan, hingga pihak yang diduga mengendalikan kegiatan tersebut.
Sebab, apabila ditemukan bukti adanya keterlibatan dalam kegiatan penambangan tanpa izin, setiap pihak yang memenuhi unsur tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Dalam upaya memperoleh konfirmasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan, DETAKKita.com telah berupaya menghubungi Heru melalui sambungan komunikasi.
Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas informasi dan dugaan yang disampaikan warga tersebut.
Pria bernama Heru ini dinilai pemain cerdik dan licin, sehingga mampu mengabaikan pemberitaan yang menyangkut namanya tersebut.
Ancaman Pidana PETI Tidak Main-Main!
Secara hukum, kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Dalam Pasal 35 UU Minerba, kegiatan usaha pertambangan wajib dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Pasal 158 UU Minerba mengatur bahwa:
“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
Artinya, apabila penyidik menemukan bukti seseorang melakukan penambangan tanpa izin dan seluruh unsur pidananya terpenuhi, ancaman hukumannya dapat mencapai lima tahun penjara serta denda maksimal Rp100 miliar.
Tidak hanya itu, apabila terdapat dugaan pihak lain menampung, mengolah, mengangkut, atau menjual mineral yang berasal dari kegiatan pertambangan ilegal, penyidik juga perlu menelusuri kemungkinan penerapan ketentuan pidana lain dalam UU Minerba, termasuk Pasal 161, sesuai unsur perbuatan dan pembuktiannya.
Kerusakan Lingkungan Bisa Menambah Jerat Hukum
Apabila aktivitas PETI terbukti mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah juga dapat menjadi dasar penegakan hukum.
Di antaranya:
1. Pasal 98 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga melampaui baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.
2. Pasal 99 ayat (1): Apabila pelanggaran terjadi karena kelalaian dan mengakibatkan terlampauinya baku mutu atau kriteria kerusakan lingkungan, ancaman pidananya penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.
3. Pasal 100 ayat (1): Pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, atau gangguan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar, dengan memperhatikan persyaratan penerapan pidana dalam ayat (2).
Penerapan pasal-pasal lingkungan tersebut tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukti ilmiah, serta terpenuhinya unsur tindak pidana.
Polsek Singingi Hilir dan Koramil 09 Diminta Tidak Tutup Mata
Masyarakat kini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum, khususnya Polsek Singingi Hilir jajaran Polres Kuansing, serta dukungan pengawasan dari Koramil 09/Singingi sesuai kewenangan masing-masing.
Warga meminta adanya pemeriksaan langsung terhadap lokasi yang dilaporkan, penelusuran pihak-pihak yang diduga terlibat, serta penindakan apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
“Jangan tunggu masyarakat semakin marah baru ada tindakan. Kalau memang ditemukan PETI, tindak. Kalau ada yang memasok alat atau membantu operasionalnya, periksa juga. Kami hanya ingin hukum berlaku sama bagi semua orang,” tutup warga tersebut.
Kini, persoalannya bukan sekadar siapa yang bekerja di lokasi tambang ilegal. Lebih jauh, siapa yang menyediakan peralatan, siapa yang menggerakkan aktivitas, dan siapa yang berada di balik operasional PETI harus diungkap melalui penyelidikan yang profesional dan transparan.
DETAKKita.com akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi Heru maupun pihak-pihak terkait, sekaligus menunggu langkah konkret aparat penegak hukum dalam menjawab keresahan masyarakat Koto Baru.






