JAKARTA | DETAKKita.com — Peringatan keras mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) H. Gatot Nurmantyo terhadap Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) kembali menjadi sorotan publik.
Gatot secara terbuka melontarkan kritik terhadap sikap Listyo Sigit yang ketika menjabat Kapolri menyatakan penolakan apabila institusi Polri ditempatkan di bawah kementerian khusus.
Bahkan, Gatot mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukanlah sosok yang bisa dianggap sebagai boneka atau dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Gatot dalam sebuah kuliah umum di Universitas Sangga Buana, Bandung, Kamis (29/1/2026), dan kembali menjadi perhatian setelah rekamannya beredar luas.
GATOT INGATKAN LISTYO SIGIT: PRABOWO BUKAN BONEKA!
Dalam pernyataannya, Gatot menyoroti ucapan Listyo Sigit yang meminta seluruh jajaran Polri mempertahankan posisi institusinya di bawah Presiden sampai titik darah penghabisan.
Menurut Gatot, pernyataan seorang pimpinan institusi kepolisian tersebut tidak bisa dipandang sebagai ucapan biasa.
Ia menilai pernyataan itu mengandung bahasa konflik, tekanan kekuasaan, bahkan intimidasi.
“Ketika Listyo mengatakan itu, artinya bahwa alarm demokrasi telah berbunyi keras. Yang disampaikan Listyo itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi,” tegas Gatot.
Gatot kemudian mengingatkan Listyo Sigit agar memahami kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi.
Ia juga menyinggung rekam jejak militer Prabowo Subianto yang pernah menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan Pangkostrad sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Saya ingatkan Jenderal Polisi Listyo Sigit, Presiden kita Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto adalah mantan Danjen Kopassus, pasukan khusus, mantan Pangkostrad. Enggak ada apa-apanya kamu, dan dia sekarang presiden sekaligus kepala negara,” ujar Gatot.
Bahkan, Gatot melontarkan kritik yang lebih keras.
“Jangan dianggap boneka. Itu kurang ajar,” demikian salah satu penegasan Gatot dalam rekaman pernyataannya.
PRABOWO SOROTI DEEP STATE DAN SABOTASE DARI DALAM
Di tengah perdebatan mengenai relasi kekuasaan dan kewenangan institusi negara, perhatian juga tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemungkinan adanya kekuatan tersembunyi atau deep state yang berupaya menghambat jalannya pemerintahan.
Penting ditegaskan, pernyataan mengenai deep state, sabotase dari dalam, serta komitmen menindak pihak-pihak yang tidak setia kepada negara tersebut merupakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, bukan pernyataan Gatot Nurmantyo.
Dalam pernyataannya, Prabowo menggambarkan kemungkinan adanya pihak-pihak yang terlihat patuh di permukaan, tetapi justru melakukan perlawanan atau menghambat kebijakan negara dari dalam.
Presiden juga menegaskan bahwa sikap kompromi tidak boleh terus diberikan apabila terdapat pihak yang terbukti tidak setia kepada negara dan melanggar hukum.
Prabowo turut menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh membedakan latar belakang jabatan, keluarga, partai politik, maupun suku.
“Tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak,” demikian bunyi bagian pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Pernyataan ini menjadi pesan penting bahwa tidak boleh ada individu maupun kelompok yang merasa memiliki kekuasaan di atas hukum dan konstitusi.
LISTYO SIGIT DAN TANGGUNG JAWAB INSTITUSI POLRI
Persoalan ini sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berada di bawah Presiden.
Namun, kedudukan kelembagaan tersebut tidak menghilangkan kewajiban setiap pejabat kepolisian untuk menjalankan tugas sesuai undang-undang, mekanisme pemerintahan, dan prinsip negara hukum.
Kritik Gatot terhadap Listyo Sigit pada dasarnya menyoroti batas kewenangan institusi, etika pejabat negara, serta pentingnya menghormati tata kelola pemerintahan berdasarkan konstitusi.
Di sisi lain, pernyataan Presiden Prabowo mengenai deep state dan sabotase dari dalam mempertegas pentingnya menjaga integritas seluruh unsur pemerintahan agar tidak ada kepentingan tersembunyi yang mengalahkan kepentingan negara.
PESAN TEGAS: JANGAN ADA KEKUATAN YANG MERASA LEBIH TINGGI DARI NEGARA
Jenderal TNI (Purn) H. Gatot Nurmantyo merupakan Panglima TNI ke-19 yang menjabat pada periode 2015–2017.
Kritiknya terhadap Listyo Sigit kembali mengundang perhatian di tengah perdebatan mengenai relasi kekuasaan, reformasi kepolisian, dan posisi Presiden dalam sistem pemerintahan.
Sementara itu, pernyataan Presiden Prabowo mengenai kemungkinan adanya kekuatan tersembunyi yang menghambat pemerintahan menjadi pengingat bahwa loyalitas kepada negara harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi.
Pada akhirnya, setiap institusi negara harus bekerja berdasarkan konstitusi. Tidak boleh ada pejabat, jenderal, maupun kelompok berkepentingan yang menempatkan dirinya di atas hukum.
Sebab, dalam negara demokrasi, kekuasaan bukan milik pribadi ataupun kelompok tertentu, melainkan amanah konstitusi yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
