JAKARTA | DETAKKita.com — Peringatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai ancaman deep state, perlawanan diam-diam, dan dugaan sabotase dari dalam pemerintahan kini kembali menjadi sorotan publik.
Pernyataan keras yang disampaikan Prabowo pada 6 Oktober 2026 tersebut menjadi perhatian setelah mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sendiri.
Perkembangan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas institusi negara, loyalitas pejabat terhadap konstitusi, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparat penegak hukum.
Namun, hubungan antara pidato Presiden mengenai deep state dan perkara yang menjerat Listyo Sigit harus ditempatkan secara proporsional. Belum ada keterangan resmi penyidik yang menyatakan bahwa Listyo merupakan pihak yang secara khusus dimaksud Presiden dalam pidato tersebut.
PRABOWO PERINGATKAN DEEP STATE: PURA-PURA PATUH, TETAPI MELAKUKAN SABOTASE!
Sebelum perkara dugaan penyadapan terhadap dirinya mencuat ke publik, Presiden Prabowo telah menyampaikan peringatan keras mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang terlihat patuh terhadap pemerintah, tetapi justru menghambat kebijakan negara dari dalam.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri agenda penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, dan penguasaan kembali kawasan hutan Tahap VIII di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Di hadapan jajaran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pejabat kementerian/lembaga, serta unsur pemerintahan, Prabowo secara terbuka menyebut kemungkinan adanya pola perlawanan diam-diam, deep state, hingga sabotase dari dalam.
“Tapi, kalau mau main-main taktik perlawanan diam-diam, deep state, pura-pura patuh tapi menghalangi, ya, sabotase dari dalam, kita bukan bodoh,” tegas Prabowo.
Presiden juga mengungkapkan bahwa selama ini dirinya berupaya menahan diri, mengedepankan kesejukan, dan memberikan ruang kompromi.
Namun, menurutnya, kesabaran pemerintah tidak boleh terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sengaja menghambat agenda negara.
“Saya menahan diri, saya memberi kesejukan, tapi saya kira kita sudah dalam tahap sudah tidak mau lagi, terlalu banyak kompromi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut saat itu disampaikan dalam konteks penertiban kawasan hutan, pengembalian aset negara, serta pemberantasan praktik korupsi dan pencurian kekayaan negara.
LISTYO SIGIT TERSERET KASUS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN
Peringatan Presiden tersebut kembali diperbincangkan setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Selain Listyo Sigit, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Dalam keterangannya, Asep menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan pendekatan scientific crime investigation.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” demikian keterangan Kabareskrim dalam konferensi pers tersebut.
Perkara yang ditangani penyidik tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang periode 2025–2026, termasuk terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia dan sejumlah tokoh lainnya.
Ketiga tersangka tersebut kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.
Perkembangan selanjutnya, penyidik menetapkan satu tersangka tambahan, yakni Irjen Pol. Slamet Uliandi. Namun, yang bersangkutan belum ditahan karena kondisi kesehatan setelah mengalami stroke.
Dengan demikian, perkara tersebut telah melibatkan empat orang tersangka dari lingkungan kepolisian.
ISTANA BERSIKAP: PRABOWO PRIHATIN, LISTYO DIBERHENTIKAN DARI KSP
Perkembangan kasus ini juga mendapat perhatian serius dari Istana Kepresidenan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo prihatin atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar kepala negara serta sejumlah tokoh lainnya.
Prasetyo bahkan menyebut perbuatan tersebut berpotensi mengarah pada tindakan yang membahayakan kepentingan dan keselamatan negara.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” ujar Prasetyo.
Sebagai langkah administratif, Presiden Prabowo juga telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
“Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” ungkap Prasetyo.
Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Aryo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan.
EMPAT JENDERAL TERSANGKA, MOTIF DAN RANTAI KOMANDO MASIH DIDALAMI
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem penyadapan tanpa melalui prosedur verifikasi dan dasar penegakan hukum yang sah.
Selain Presiden, dugaan penyadapan juga disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Meski demikian, penyidik belum mengungkap secara terperinci seluruh peran masing-masing tersangka, termasuk tindakan spesifik Listyo Sigit dalam rangkaian dugaan penyadapan tersebut.
Motif, kemungkinan adanya pemberi perintah, pihak yang menerima hasil penyadapan, serta dugaan penghapusan bukti elektronik masih menjadi bagian penting yang harus diungkap melalui proses penyidikan.
Karena itu, pengusutan perkara ini tidak boleh berhenti pada penetapan sejumlah nama sebagai tersangka. Jika ditemukan adanya pihak lain yang terlibat, seluruhnya harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
PUBLIK MENUNGGU PEMBUKTIAN: JANGAN ADA KEKUASAAN DI ATAS KONSTITUSI!
Pernyataan Presiden Prabowo mengenai deep state dan sabotase dari dalam kini memperoleh perhatian baru di tengah perkara dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri.
Kedua peristiwa tersebut memang memiliki irisan persoalan mengenai integritas kekuasaan, loyalitas terhadap negara, serta kewajiban setiap pejabat untuk tunduk kepada hukum.
Namun, apakah terdapat hubungan langsung antara peringatan Presiden pada 6 Oktober dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara penyadapan yang kini ditangani Bareskrim, masih harus dibuktikan melalui penyidikan.
Tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului proses hukum. Penetapan tersangka dan penahanan bukanlah putusan bersalah yang telah berkekuatan hukum tetap.
Yang jelas, perkara ini menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi Polri, transparansi penegakan hukum, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.
Presiden, jenderal, pejabat negara, maupun siapa pun yang memiliki kekuasaan tidak boleh berada di atas hukum.
Sebab, negara tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan tersembunyi. Kekuasaan harus tunduk kepada konstitusi, sementara setiap dugaan pelanggaran wajib dibuktikan melalui proses hukum yang adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.
