JAKARTA | DETAKKita.com — Langkah Pemerintah Kota Bogor membekukan izin trayek angkutan kota (angkot) berusia di atas 20 tahun mendapat dukungan dari Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada penertiban semata, melainkan diikuti solusi nyata bagi para pemilik angkot dan ribuan sopir yang terdampak.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan media online nasional maupun internasional di markas pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Asrama Kopassus, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, kebijakan membekukan trayek angkot tua merupakan langkah tepat demi menjamin keselamatan masyarakat sebagai pengguna transportasi umum. Kendaraan yang sudah berusia puluhan tahun dinilai sudah tidak layak beroperasi dan berpotensi membahayakan penumpang.
“Penertiban sekaligus pembekuan izin trayek angkot tua yang berusia 20 tahun ke atas sangat kita sambut positif. Tapi Wali Kota Bogor juga harus mencarikan solusi. Pemilik angkot yang mayoritas perorangan harus dimudahkan mendapatkan angkot baru, misalnya tanpa uang muka, atau para sopir diprioritaskan bekerja di kantor-kantor SKPD. Nah, ini baru Wali Kota idaman masyarakat,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Ia menilai, ketegasan kepala daerah dalam menertibkan angkot tua akan menjadi nilai positif di mata publik. Namun, dampak sosial akibat hilangnya mata pencaharian para sopir juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Prof. Sutan menegaskan, jangan sampai kebijakan tersebut justru menambah angka pengangguran di Kota Bogor. Karena itu, Pemerintah Kota Bogor diminta segera menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi para sopir yang kehilangan pekerjaan.
“Wali Kota Bogor harus menyediakan pekerjaan baru untuk para sopir agar tidak menambah angka pengangguran. Mereka bisa ditempatkan di bidang kebersihan kota, penataan lingkungan, atau sektor pelayanan publik lainnya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Prof. Sutan juga mengusulkan agar pemerintah memberikan jaminan penghasilan sementara bagi para sopir yang belum memperoleh pekerjaan baru. Menurutnya, negara melalui pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selain membuka peluang kerja di lingkungan pemerintah, ia juga mendorong Pemkot Bogor bekerja sama dengan kalangan perbankan, pengusaha, dan Dinas Perhubungan guna menghadirkan skema kredit lunak bagi pengusaha angkot yang ingin mengganti armada serta membuka peluang usaha baru, termasuk sektor transportasi berbasis digital.
“Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di Kota Bogor adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat dari setiap program kerja pemerintah,” katanya.
Sebagai warga Bogor, Prof. Sutan Nasomal berharap Kota Hujan terus berkembang menjadi kota yang maju, tertata, dan tetap mempertahankan identitasnya sebagai pusat budaya Sunda.
“Bogor adalah pusat budaya Sunda. Karena itu pemimpinnya harus bekerja keras menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjaga tradisi, serta menjadikan Kota Bogor semakin indah, aman, dan nyaman untuk semua,” pungkas Prof. Sutan Nasomal.
