TELUK KUANTAN | DETAKKita.com — Kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mulai mendapat perhatian serius. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program MBG memastikan pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diperkuat melalui inspeksi langsung ke lapangan.
Langkah ini bukan sekadar evaluasi administratif. Satgas MBG dituntut memastikan makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada para penerima manfaat benar-benar memenuhi standar kelayakan, kualitas, serta keamanan pangan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi kinerja Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Drs. Muradi, M.Si., Senin (2/11/2026).
Dalam arahannya, Muradi menegaskan bahwa penguatan fungsi Satgas MBG merupakan bagian penting untuk memastikan program strategis pemerintah pusat tersebut berjalan sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menjelaskan, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, Satgas MBG di daerah memiliki tanggung jawab melakukan koordinasi dengan unsur BGN sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
Namun, meskipun Satgas MBG Kabupaten Kuantan Singingi telah dibentuk sejak Agustus 2025, hingga saat ini belum pernah dilaksanakan rapat koordinasi secara khusus dengan pihak BGN.
“Melalui pertemuan ini, kita ingin mengaktifkan dan memfungsikan kembali Satgas MBG Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal,” ujar Muradi.
14 Indikator Jadi Dasar Inspeksi
Tak ingin pengawasan hanya berhenti di atas meja rapat, Muradi meminta tim Satgas segera turun langsung melakukan inspeksi dan penilaian kesesuaian terhadap sejumlah dapur SPPG di wilayah Kuansing.
Inspeksi tersebut akan mengacu pada 14 indikator yang terbagi dalam tiga kelompok penilaian, meliputi aspek keamanan pangan, legalitas, serta sumber daya manusia (SDM).
Dari ketiga kelompok tersebut, keamanan pangan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian utama karena memiliki bobot penilaian tertinggi.
Menurut Muradi, pemeriksaan langsung diperlukan untuk memastikan setiap dapur SPPG memenuhi standar operasional dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam proses pengolahan hingga penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
“Tim harus turun langsung melakukan inspeksi ke SPPG. Kita ingin memastikan seluruh aspek yang menjadi indikator penilaian benar-benar diperhatikan, terutama terkait keamanan pangan, legalitas, dan SDM,” tegasnya.
Penekanan terhadap keamanan pangan menjadi penting karena keberhasilan Program MBG tidak cukup hanya diukur dari banyaknya makanan yang didistribusikan. Kualitas bahan baku, kebersihan proses pengolahan, kelayakan makanan, hingga kompetensi tenaga pengelola dapur juga menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.
Kinerja Satgas Bisa Berujung Reward dan Punishment
Muradi juga mengingatkan bahwa pelaksanaan tugas Satgas MBG di daerah akan menjadi bagian dari penilaian pemerintah pusat.
Hasil evaluasi terhadap kinerja masing-masing daerah nantinya dapat menjadi dasar pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment) sesuai capaian dan tingkat pelaksanaan tugas.
Artinya, Satgas MBG Kuansing tidak hanya dituntut aktif secara kelembagaan, tetapi juga harus mampu menunjukkan hasil pengawasan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mendukung efektivitas kerja, Pemkab Kuansing juga berencana memfungsikan kantor khusus Satgas MBG sebagai pusat koordinasi sekaligus tempat pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Dengan adanya fasilitas tersebut, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan semakin terarah, sehingga setiap persoalan dalam pelaksanaan program dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Ahmad Hery, Koordinator Wilayah BGN Regional Kuantan Singingi, Kepala Dinas Kesehatan Aswandi, SKM., Inspektur Rustam, serta sejumlah perwakilan OPD, di antaranya BPKAD, Bappedalitbang, Perkimtan, Dikpora, DLH, dan PUPR.
Melalui penguatan Satgas dan inspeksi langsung ke dapur SPPG, Pemkab Kuansing berharap pelaksanaan Program MBG tidak sekadar berjalan secara administratif dan memenuhi target distribusi.
Lebih dari itu, setiap makanan yang sampai kepada penerima manfaat harus benar-benar terjamin kualitas, kelayakan, dan keamanannya.
Sebab, program pemenuhan gizi bukan hanya soal menyediakan makanan gratis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab besar pemerintah dalam memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan memenuhi standar gizi.
