JAKARTA | DETAKKita.com — Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH, mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk meninjau kembali kebijakan perpajakan yang dinilai semakin membebani masyarakat dan pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Menurut Prof Sutan Nasomal, kenaikan pajak yang saat ini mencapai 22 persen berpotensi menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kalangan pengusaha, tetapi juga masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas ekonomi kerakyatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (3/6/2026) yang lalu.
“Kenaikan pajak hanya akan memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Banyak proyek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat berpotensi mangkrak, sektor usaha melemah, perusahaan gulung tikar, dan pengangguran semakin meningkat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Prof Sutan Nasomal.
Ia menilai para pembantu dan penasihat Presiden harus berani memberikan masukan objektif terkait kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Presiden harus mendapatkan masukan yang jujur dan berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan yang diwajibkan kepada masyarakat maupun pengusaha harus dipikirkan secara matang dampaknya. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memperberat beban rakyat,” ujarnya.
Daya Beli Melemah, Lapangan Kerja Menyusut
Prof Sutan menyoroti lemahnya daya beli masyarakat yang menurutnya telah berdampak langsung terhadap berkurangnya aktivitas usaha di berbagai daerah. Kondisi tersebut kemudian memicu gelombang pengurangan tenaga kerja di sejumlah sektor.
“Ini persoalan perut rakyat. Ketika daya beli melemah, usaha tidak bergerak, lapangan pekerjaan menyusut, dan masyarakat kehilangan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Menurutnya, ekonomi yang sehat harus mampu menciptakan ruang usaha yang luas bagi masyarakat kelas menengah dan bawah agar mampu mandiri serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan perpajakan yang terlalu berat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil justru dapat mempercepat perlambatan ekonomi nasional.
“Ketentuan pajak saat ini akan mempengaruhi hampir seluruh bidang usaha yang masih berjuang bangkit. Ditambah lagi nilai tukar rupiah yang terus menghadapi tekanan, sehingga harga berbagai kebutuhan masyarakat ikut mengalami kenaikan,” jelasnya.
Ingatkan Semangat Ekonomi Pancasila
Dalam kesempatan itu, Prof Sutan juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, semangat Ekonomi Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu memperkuat daya beli masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap sektor usaha nasional.
“Harapan seluruh masyarakat adalah hadirnya kebijakan ekonomi yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Ekonomi Pancasila bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan negara,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Lebih Berpihak kepada Rakyat
Lebih lanjut, Prof Sutan Nasomal mengajak pemerintah untuk lebih fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kelompok-kelompok tertentu yang dinilai hanya mengejar keuntungan ekonomi.
“Saya menghimbau Pemerintah Indonesia agar lebih berani hadir membela masyarakat luas. Jangan sampai rakyat dijadikan tumbal demi kepentingan segelintir kelompok yang tidak peduli terhadap penderitaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa suara masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan negara.
“Persoalan daya beli rakyat, lapangan pekerjaan, dan keberlangsungan usaha masyarakat adalah persoalan yang harus diperjuangkan. Presiden harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat karena mereka adalah pemilik sah negeri ini,” pungkas Prof Sutan Nasomal.
