KOTO BARU | DETAKKita.com — Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga menggunakan alat berat jenis excavator merek SANY dan tujuh unit rakit dompeng kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktivitas yang diduga melibatkan pemain lama tersebut dilaporkan berlangsung secara terbuka di wilayah hukum (Wilkum) Polsek Singingi Hilir, jajaran Polres Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Ironisnya, aktivitas yang diduga sebagai pertambangan emas ilegal itu disebut-sebut berlangsung tidak jauh dari Masjid Shafa Marwah, Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir. Lokasinya bahkan dikabarkan hanya ditutupi selembar terpal berwarna biru di antara dua bangunan toko dua pintu dan rumah warga.
Berdasarkan informasi yang dihimpun DETAKKita.com, satu unit excavator merek SANY yang diduga milik seseorang bernama Heru terlihat berada di lokasi aktivitas PETI tersebut. Selain alat berat, terdapat tujuh rakit dompeng yang diduga digunakan untuk mengeruk material tanah dan pasir guna mendapatkan butiran emas.
Dari tujuh rakit tersebut, dua unit di antaranya diduga milik Jevi Harisandi.
Jika informasi kepemilikan dan aktivitas tersebut terbukti, keberadaan alat berat dan sejumlah rakit dompeng itu tentu bukan persoalan sepele. Sebab, kegiatan pertambangan tanpa izin bukan hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan, merusak bentang alam, serta berpotensi mencemari sumber air yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Aktivitas tersebut juga memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kecamatan Singingi Hilir.
Pasalnya, masyarakat mempertanyakan mengapa aktivitas yang disebut berlangsung secara terbuka itu belum terlihat mendapatkan penindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH), khususnya Polsek Singingi Hilir maupun Polres Kuansing.
Apalagi, berdasarkan informasi warga, pihak-pihak yang diduga terlibat bukanlah nama yang sama sekali tidak dikenal di lingkungan aktivitas PETI tersebut.
Namun demikian, dugaan kepemilikan alat berat maupun rakit dompeng, termasuk pihak yang diduga menjadi pemodal atau pengendali kegiatan, tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat berwenang.
Warga Minta Aparat Jangan Tutup Mata
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan dirinya, saat dikonfirmasi DETAKKita.com, Selasa (10/11/2026), mengungkapkan bahwa aktivitas PETI tersebut telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir.
Menurutnya, keberadaan aktivitas itu baru diketahui secara pasti pada Senin (9/11/2026).
Warga tersebut mengaku prihatin karena kegiatan yang diduga merupakan pertambangan emas ilegal itu berada di lingkungan permukiman, bahkan tidak jauh dari tempat ibadah.
“Sudah beberapa hari aktivitas itu berlangsung. Kami sangat berharap aparat penegak hukum segera turun langsung ke lokasi. Jangan sampai aktivitas seperti ini terus berjalan tanpa ada tindakan. Kalau memang tidak memiliki izin, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ungkap warga tersebut.
Ia juga berharap penanganan persoalan PETI di Koto Baru tidak sebatas pemeriksaan di lapangan, tetapi harus ditindaklanjuti secara serius hingga mengungkap siapa pemilik alat berat, pemodal, pengelola, operator, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Jangan hanya pekerja di lapangan yang diperiksa. Kalau memang ada pemodal dan pihak yang mengendalikan kegiatan ini, semuanya harus diperiksa. Kami ingin penindakan yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih,” harapnya.
Menurut warga, penindakan yang terbuka dan profesional sangat diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Polsek, Koramil dan KPH Singingi Didesak Turun Tangan
Selain meminta perhatian Polsek Singingi Hilir dan Polres Kuansing, masyarakat juga berharap Koramil 09/Singingi serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi segera melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut.
Terlebih, muncul dugaan bahwa titik aktivitas PETI itu berada atau bersinggungan dengan zona kawasan hutan.
Dugaan tersebut perlu segera dipastikan melalui pengecekan koordinat dan peta penetapan kawasan hutan oleh instansi kehutanan yang berwenang.
Jika benar berada di dalam kawasan hutan dan tidak mengantongi perizinan yang diwajibkan, persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi tindak pidana di bidang pertambangan sekaligus tindak pidana kehutanan.
Jangan sampai aktivitas yang diduga berlangsung di balik selembar terpal tersebut justru berkembang menjadi kerusakan lingkungan yang lebih luas sebelum aparat mengambil langkah penindakan.
Pertanyaan publik kini sederhana: siapa yang bertanggung jawab atas keberadaan satu unit excavator SANY dan tujuh rakit dompeng tersebut? Siapa pemodalnya? Siapa yang mengoperasikan dan mengendalikan kegiatan itu?
Dan yang tidak kalah penting, kapan aparat turun melakukan pemeriksaan secara menyeluruh?
Publik tentu menunggu tindakan nyata, bukan sekadar respons normatif. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, termasuk apabila dalam penyelidikan ditemukan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang memiliki peran dalam aktivitas PETI tersebut.
Dasar Hukum dan Ancaman Sanksi bagi Pelaku PETI
Apabila dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di Koto Baru tersebut terbukti melalui penyelidikan dan alat bukti yang sah, terdapat sejumlah ketentuan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Berikut beberapa dasar hukum yang relevan:
1. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2025.
* Pasal 35: Kegiatan usaha pertambangan wajib dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah sesuai ketentuan.
* Pasal 158: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
* Pasal 161: Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengangkut, atau menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Ketentuan ini dapat menjerat bukan hanya pihak yang melakukan penambangan, tetapi juga pihak yang terbukti menjalankan kegiatan penampungan, pengolahan, pengangkutan, maupun penjualan hasil tambang ilegal sesuai unsur pasalnya.
2. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Apabila lokasi PETI terbukti berada di dalam kawasan hutan dan memenuhi unsur tindak pidana kehutanan, ketentuan berikut dapat diterapkan:
* Pasal 17 ayat (1): Melarang membawa alat berat yang patut diduga digunakan untuk kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, serta melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
* Pasal 89 ayat (1): Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penambangan atau membawa alat berat untuk kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp1,5 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
* Pasal 89 ayat (2): Apabila dilakukan oleh korporasi, ancamannya berupa pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp20 miliar dan paling banyak Rp50 miliar.
Artinya, apabila excavator SANY tersebut terbukti digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal di dalam kawasan hutan tanpa izin yang diwajibkan, pihak yang membawa atau menggunakannya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai unsur pidana yang terbukti.
3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah mengalami perubahan.
Apabila aktivitas PETI terbukti mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, ketentuan pidana lingkungan juga dapat diterapkan.
* Pasal 98: Perbuatan sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan pidana penjara 3–10 tahun dan denda Rp3–10 miliar. Jika mengakibatkan luka berat atau kematian, ancamannya meningkat menjadi 5–15 tahun dan denda Rp5–15 miliar.
* Pasal 99: Apabila akibat tersebut terjadi karena kelalaian, ancaman pidananya 1–3 tahun dan denda Rp1–3 miliar. Jika mengakibatkan luka berat atau kematian, ancamannya 3–9 tahun dan denda Rp3–9 miliar.
Penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lingkungan, pembuktian akibat, dan terpenuhinya unsur pidana.
4. Pasal 164 UU Minerba tentang Pidana Tambahan.
Selain pidana pokok, pelaku tindak pidana pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 161 juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
* Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
* Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
* Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
Dengan demikian, apabila excavator, rakit dompeng, maupun peralatan lainnya terbukti digunakan sebagai sarana tindak pidana, penyidik dapat menelusuri kemungkinan penyitaan dan perampasan sesuai ketentuan hukum.
Penegakan Hukum Jangan Berhenti pada Pekerja Lapangan
Dalam penanganan dugaan PETI di Koto Baru, aparat penegak hukum perlu mengusut seluruh mata rantai kegiatan, mulai dari pemilik atau penyedia alat berat, pemodal, pemilik rakit dompeng, pengelola lapangan, operator, pemasok kebutuhan operasional, hingga pihak yang menampung dan menjual hasil tambang apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka.
Pemeriksaan juga perlu mencakup asal-usul alat berat, dokumen perizinan, lokasi koordinat, status kawasan, aliran dana, serta hasil tambang yang diperoleh.
Penindakan tidak boleh hanya menyasar pekerja lapangan apabila ditemukan bukti adanya pihak lain yang berperan sebagai pengendali atau memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Penyebutan Heru dan Jevi Harisandi dalam pemberitaan ini merupakan informasi dugaan yang masih harus diverifikasi. Demikian pula dugaan masuknya lokasi ke kawasan hutan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran kehutanan sebelum status kawasan dan koordinatnya dipastikan. Pencantuman dasar hukum bukan berarti pihak-pihak yang disebut telah terbukti melakukan tindak pidana.
DETAKKita.com akan terus mengawal persoalan ini demi kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Kuantan Singingi.
Praduga tidak bersalah tetap dikedepankan. Pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini berhak memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
