SENTAJO RAYA | DETAKKita.com — Dua hari setelah tragedi maut di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) jenis setingkai di Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, pertanyaan besar masih menggantung di tengah masyarakat: siapa yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya seorang pekerja tambang bernama Yuhendri Palson alias Ihen?
Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (7/11/2026) itu menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Ihen bukan sekadar seorang pekerja yang kehilangan nyawa di lokasi tambang ilegal. Ia adalah seorang suami, ayah, sekaligus tulang punggung keluarga yang kini harus pergi untuk selamanya setelah dilaporkan tertimbun material saat bekerja di lokasi PETI tersebut.
Namun, di tengah duka keluarga yang ditinggalkan, persoalan pertanggungjawaban atas aktivitas pertambangan ilegal yang merenggut nyawa itu masih menjadi perhatian masyarakat.
Hingga Senin (9/11/2026), keluarga korban disebut masih menantikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tambang tersebut, termasuk siapa pemilik, pengelola, maupun pemodal yang berada di balik operasional pertambangan emas ilegal itu.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan nama seseorang yang dikenal dengan panggilan Apis dan diduga berkaitan dengan permodalan aktivitas PETI tersebut. Kendati demikian, informasi itu masih sebatas dugaan dan belum terkonfirmasi melalui keterangan resmi aparat penegak hukum. Karena itu, diperlukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus mengungkap pihak-pihak yang memiliki keterlibatan.
Bagi keluarga korban, persoalan ini bukan semata-mata tentang bagaimana peristiwa nahas itu terjadi, melainkan juga mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebut berakhir dengan hilangnya satu nyawa manusia.
Warga Pertanyakan Tanggung Jawab Pemodal dan Penanganan Aparat
Keprihatinan terhadap insiden tersebut turut disampaikan seorang warga setempat yang meminta identitas aslinya tidak dipublikasikan demi alasan keamanan. Sebut saja Joni (bukan nama sebenarnya), saat berbincang dengan DETAKKita.com di Sentajo Raya, Senin (9/11/2026) pagi.
Menurut Joni, meninggalnya Ihen harus menjadi perhatian serius, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga aparat penegak hukum dan seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertambangan tersebut.
“Ini bukan persoalan kecil. Ada nyawa manusia yang melayang. Korban punya istri, anak, dan keluarga yang harus melanjutkan kehidupan tanpa kehadiran seorang suami sekaligus kepala keluarga. Jangan sampai setelah korban meninggal, persoalan ini kemudian hilang begitu saja tanpa ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban,” ungkap Joni.
Ia menilai, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh mata rantai aktivitas PETI tersebut, mulai dari pemodal, pemilik atau pengelola lokasi, penanggung jawab lapangan, hingga pihak yang mengoperasikan peralatan pertambangan.
“Harus ditelusuri siapa pemilik tambang, siapa pemodalnya, siapa yang mengelola, dan siapa yang mengoperasikan alat serta aktivitas penambangan itu. Kalau memang ada pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut, jangan hanya pekerja di lapangan yang menanggung akibatnya. Semua pihak yang terbukti terlibat harus diperiksa sesuai hukum,” tegasnya.
Joni juga berharap keluarga korban tidak dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian. Menurutnya, pihak yang secara hukum terbukti bertanggung jawab perlu memenuhi kewajiban terhadap keluarga korban, termasuk penyelesaian hak-hak pekerja dan santunan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan biarkan keluarga korban berjuang sendiri. Seorang pekerja meninggal ketika mencari nafkah. Sekarang keluarga yang ditinggalkan membutuhkan kepastian dan perhatian. Kami berharap persoalan ini benar-benar diusut sampai tuntas,” tuturnya.
PETI Terancam Pidana Penjara dan Denda Rp100 Miliar
Dari sisi hukum, aktivitas pertambangan tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif. Negara telah mengatur larangan serta ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting bagi aparat untuk menyelidiki legalitas aktivitas PETI di Pulau Kopung, termasuk mengidentifikasi siapa yang mengendalikan operasional pertambangan dan siapa yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Pertanggungjawaban hukum tidak boleh hanya dilihat dari keberadaan pekerja di lapangan. Apabila ditemukan bukti bahwa pemodal, pengelola, atau pihak lain turut melakukan, menyuruh melakukan, membantu, maupun memiliki peran dalam kegiatan penambangan ilegal, penyidik perlu menguji keterlibatan masing-masing berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Demikian pula terhadap pihak yang mengangkut, menampung, atau memperjualbelikan hasil tambang yang berasal dari aktivitas tanpa izin. Perannya perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Minerba, termasuk Pasal 161 apabila unsur-unsur perbuatannya terpenuhi.
Jika Kelalaian Terbukti Menyebabkan Kematian
Persoalan hukum menjadi lebih serius apabila penyelidikan menemukan adanya kelalaian dalam pengelolaan aktivitas pertambangan, pengabaian keselamatan kerja, atau tindakan tertentu yang memiliki hubungan sebab akibat dengan meninggalnya korban.
Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur ancaman pidana bagi perbuatan karena kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain, berupa penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.
Bahkan, Pasal 475 KUHP mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana kealpaan tersebut dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, dengan kemungkinan penambahan pidana sepertiga sesuai ketentuannya.
Penerapan pasal tersebut tentu harus didasarkan pada hasil penyidikan, termasuk pembuktian unsur kelalaian, hubungan sebab akibat, dan siapa yang memiliki kewajiban serta kemampuan untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja juga relevan untuk menilai kewajiban pihak yang mengelola tempat kerja dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja.
Pasal 15 undang-undang tersebut memuat ketentuan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan kerja, berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp100.000 berdasarkan rumusan undang-undang tersebut.
Apabila ditemukan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI, aparat juga dapat menelusuri kemungkinan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah.
Sebagai contoh, Pasal 98 ayat (3) mengatur ancaman penjara lima hingga 15 tahun dan denda Rp5 miliar hingga Rp15 miliar apabila kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut berujung pada kematian manusia.
Sementara Pasal 99 ayat (3) mengatur ancaman penjara tiga hingga sembilan tahun dan denda Rp3 miliar hingga Rp9 miliar apabila kelalaian yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan mengakibatkan kematian manusia.
Namun, ketentuan pidana lingkungan tersebut hanya dapat diterapkan apabila unsur pencemaran atau kerusakan lingkungan, hubungan sebab akibat, dan unsur kesalahannya terbukti. Tidak setiap insiden kematian di lokasi PETI otomatis memenuhi unsur tindak pidana lingkungan.
Polisi Diminta Telusuri Seluruh Mata Rantai PETI
Tragedi di Pulau Kopung semestinya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk mengusut aktivitas PETI secara menyeluruh. Penanganan perkara tidak cukup hanya dengan memeriksa pekerja yang berada di lokasi saat kejadian.
Polsek Kuantan Tengah dan Polres Kuantan Singingi diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan insiden tersebut, termasuk langkah penyelidikan, pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara (TKP), serta penelusuran pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Penyidik juga perlu memastikan kondisi lokasi tambang, jenis peralatan yang digunakan, sistem kerja, pembagian tugas, hubungan kerja korban, hingga siapa yang memberikan perintah dan mengendalikan kegiatan penambangan.
Jika ditemukan adanya aliran modal, penyediaan alat, atau pembagian keuntungan dari aktivitas PETI, seluruh fakta tersebut perlu didalami untuk memastikan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.
Langkah ini penting agar penanganan kasus tidak berhenti pada pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga memiliki kendali dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan justru tidak tersentuh pemeriksaan.
Hingga berita ini disusun, DETAKKita.com belum memperoleh keterangan resmi dari Polsek Kuantan Tengah maupun Polres Kuansing mengenai perkembangan penanganan insiden yang menewaskan Yuhendri Palson alias Ihen tersebut. Konfirmasi kepada kepolisian dan pihak-pihak yang disebut dalam informasi masyarakat masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan berimbang.
Jangan Sampai Nyawa Pekerja Hanya Menjadi Angka
Di balik aktivitas pertambangan yang menjanjikan keuntungan, ada risiko besar yang harus ditanggung para pekerja, terutama apabila kegiatan tersebut berlangsung tanpa izin, tanpa pengawasan, dan tanpa perlindungan keselamatan yang memadai.
Kini, seorang istri kehilangan suami, anak-anak kehilangan ayah, dan sebuah keluarga harus menjalani kehidupan dengan luka yang tidak mudah disembuhkan.
Kematian Ihen tidak seharusnya berakhir hanya sebagai kabar duka yang kemudian dilupakan. Peristiwa ini harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas PETI di Pulau Kopung dan apakah terdapat unsur pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pekerja.
Masyarakat tidak meminta hukum bekerja berdasarkan rumor atau tekanan. Namun, masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap dugaan tindak pidana diperiksa secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Jika ada pihak yang terbukti mengendalikan, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal yang berkaitan dengan tragedi ini, jangan biarkan pertanggungjawaban hukum hanya berhenti pada mereka yang bekerja di lapangan.
DETAKKita.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang disebut maupun yang merasa berkepentingan dalam pemberitaan ini. Seluruh pihak tetap harus dihormati haknya dan dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
