BATU BARA | DETAKKita.com — Rekaman video pengakuan seorang anak perempuan berusia 13 tahun dalam kasus dugaan pencurian uang Rp21 juta kini menjadi sorotan. Bukan hanya soal tuduhan pencurian yang dipersoalkan, tetapi juga proses di balik pembuatan video tersebut yang diduga sarat tekanan dan intimidasi.
Profesionalitas penyidik Satreskrim Polres Batu Bara pun ikut dipertanyakan. Sebab, muncul dugaan bahwa pengakuan anak yang terseret perkara tersebut diperoleh tanpa pendampingan ibu kandung, bahkan di tengah tekanan psikologis dan ancaman akan dipenjara.
Persoalan ini mendapat perhatian serius dari pemerhati anak sekaligus mantan Ketua KPAID Kabupaten Batu Bara, Drs. Ebson A. Pasaribu. Ia menegaskan, perkara yang melibatkan anak tidak boleh ditangani secara serampangan, apalagi menjadikan rekaman pengakuan sebagai dasar pembenaran tanpa menguji bagaimana pengakuan itu diperoleh.
Kasus ini bermula dari pengaduan masyarakat (Dumas) Yuliani Kiranti pada 6 Oktober 2026. Dalam pengaduannya, Mawar (13), warga Kecamatan Lima Puluh, dituduh mengambil uang sebesar Rp21 juta dari dalam lemari milik pelapor.
Sebagai salah satu penguat tuduhan, pelapor turut melampirkan rekaman video pengakuan Mawar.
Namun, persoalan justru muncul ketika Mawar disebut mengaku bahwa pernyataan dalam video tersebut disampaikan setelah dirinya didesak, ditakut-takuti dengan ancaman penjara, serta diarahkan mengikuti skenario mengenai cara mengambil uang.
Jika dugaan tersebut benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar membuktikan siapa yang mengambil uang. Ada persoalan lebih serius yang harus dijawab, yakni apakah seorang anak telah mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang semestinya dalam proses penanganan perkara.
Ibu kandung Mawar, Melati, menyebut anaknya sudah dua kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Resum Satreskrim Polres Batu Bara. Dirinya juga mengaku telah dua kali dimintai keterangan oleh penyidik yang sama.
Kondisi tersebut membuat Ebson mempertanyakan proses pemeriksaan sekaligus keabsahan pengakuan yang direkam dalam video tersebut.
“Saya yakin ada dugaan indikasi rekayasa. Pengakuan anak tersebut patut diduga diperoleh di bawah tekanan. Pertanyaannya, mengapa anak bisa diminta membuat pengakuan tanpa pendampingan orang tua? Ini harus dipertanggungjawabkan,” tegas Ebson.
Jangan Telan Mentah-Mentah Video Pengakuan
Ebson menilai, penyidik tidak boleh hanya berpegang pada rekaman video yang diserahkan pelapor. Sebaliknya, penyidik harus menelusuri secara menyeluruh bagaimana video tersebut dibuat, siapa yang berada di balik proses perekaman, serta apakah terdapat pengarahan, ancaman, atau tekanan terhadap anak.
Menurutnya, pengakuan seorang anak yang berada dalam situasi ketakutan tidak bisa begitu saja diperlakukan sebagai gambaran utuh dari peristiwa yang sebenarnya.
Penyidik harus memastikan bahwa setiap keterangan diperoleh melalui proses yang benar, bebas dari intimidasi, serta memenuhi prinsip perlindungan terhadap anak.
“Jangan sampai pengakuan seorang anak dijadikan pegangan tanpa terlebih dahulu menguji proses bagaimana pengakuan itu muncul. Harus jelas siapa yang mengarahkan, bagaimana proses perekamannya, dan apakah anak memberikan keterangan secara bebas,” demikian penekanan terhadap persoalan yang kini menjadi sorotan tersebut.
Kapolres Diminta Turun Tangan
Dugaan intimidasi dan tidak adanya pendampingan orang tua dalam proses yang dipersoalkan ini perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memperhatikan status hukum dan tahapan penanganan perkara.
Ebson mendesak Kapolres Batu Bara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan laporan tersebut.
Jika ditemukan pelanggaran prosedur, tindakan intimidasi, atau pengabaian terhadap hak-hak anak, pihak yang terbukti terlibat harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Sebab, aparat penegak hukum memiliki kewajiban memastikan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan profesional, objektif, transparan, serta tidak mengabaikan perlindungan terhadap anak.
Keadilan Jangan Berubah Menjadi Tekanan
Kasus Mawar kini menyisakan pertanyaan yang tidak boleh diabaikan. Apakah video pengakuan tersebut benar-benar lahir dari kesadaran anak, atau justru muncul akibat tekanan yang membuatnya tidak berdaya?
Pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan dengan membangun kesimpulan berdasarkan satu rekaman video.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap profesionalitas kepolisian, penanganan perkara ini menjadi ujian bagi Satreskrim Polres Batu Bara dalam membuktikan bahwa hukum tidak hanya tajam dalam mengungkap dugaan tindak pidana, tetapi juga tegas melindungi hak-hak anak.
Sebab, anak bukan objek untuk dipaksa mengakui sesuatu. Hukum harus mengungkap kebenaran, bukan sekadar membenarkan sebuah pengakuan yang proses pembuatannya masih menyisakan tanda tanya.
DETAKKita.com akan terus mengawal perkembangan persoalan ini demi transparansi penegakan hukum dan perlindungan hak anak.
