PEKANBARU | DETAKKita.com — Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Pekanbaru, justru berujung aksi kekerasan. Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru mengalami luka sayat setelah diduga diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pedagang nanas, Kamis (12/11/2026) pagi.
Insiden yang terjadi di kawasan Pasar Tumpah, tepatnya di depan Apotek Sehati Farma, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, tersebut menjadi perhatian serius. Pasalnya, petugas yang seharusnya menjalankan tugas penegakan ketertiban umum justru menjadi korban dugaan penganiayaan saat melaksanakan penertiban.
Kedua personel yang menjadi korban diketahui bernama Eka Gerori (25) dan Renaldi Fikrian (25). Keduanya dilaporkan mengalami luka sayatan terbuka pada bagian lengan kanan akibat senjata tajam yang diduga digunakan oleh pedagang tersebut.
Kapolsek Sukajadi, Kompol Romi Irwansyah, mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.32 WIB.
Menurutnya, kejadian bermula ketika kedua korban bersama sejumlah personel Satpol PP lainnya sedang melaksanakan kegiatan rutin penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Ahmad Yani.
Saat petugas berada di depan Apotek Sehati Farma, terjadi cekcok mulut antara personel Satpol PP dengan seorang pedagang nanas. Perselisihan tersebut kemudian diduga berujung pada aksi penyerangan menggunakan pisau.
“Dalam situasi tersebut, terduga pelaku diduga mengayunkan pisau ke arah lengan kanan kedua korban hingga menyebabkan luka sayat terbuka,” ungkap Kompol Romi Irwansyah.
Usai kejadian, kedua korban mendatangi Polsek Sukajadi untuk melaporkan peristiwa yang mereka alami. Keduanya tiba di kantor polisi sekitar pukul 08.50 WIB.
Pihak kepolisian kemudian memberikan penanganan terhadap kedua korban dengan membawa mereka ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan medis sekaligus menjalani visum et repertum sebagai bagian dari proses pembuktian hukum.
Polisi juga langsung melakukan serangkaian langkah penyelidikan. Mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, hingga memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian.
Hingga laporan awal disampaikan, identitas terduga pelaku masih dalam penyelidikan kepolisian.
Satpol PP Tempuh Jalur Hukum
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto, membenarkan adanya peristiwa dugaan penganiayaan terhadap dua personelnya saat menjalankan tugas penertiban PKL.
Ia menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
“Sudah kita laporkan. Saat ini sedang dalam proses laporan,” tegas Desheriyanto saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Desheriyanto menjelaskan, terdapat dua personel Satpol PP yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Keduanya mengalami luka akibat terkena senjata tajam ketika menjalankan tugas penertiban di kawasan Pasar Tumpah Jalan Ahmad Yani.
Menurutnya, tindakan hukum ditempuh agar dugaan kekerasan terhadap personel yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pihak Satpol PP, lanjutnya, menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.
Penegakan Ketertiban Tak Boleh Berujung Kekerasan
Peristiwa ini kembali memperlihatkan bahwa pelaksanaan penertiban di ruang publik membutuhkan ketegasan, pengendalian diri, serta kepatuhan terhadap aturan dari seluruh pihak.
Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menata dan menertibkan aktivitas pedagang kaki lima sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, di sisi lain, setiap proses penertiban juga harus dilaksanakan secara profesional, terukur, dan mengedepankan pendekatan humanis.
Apabila benar terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam, tindakan tersebut tentu harus diproses secara hukum berdasarkan bukti dan fakta penyelidikan.
Kini, publik menunggu langkah tegas kepolisian untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Jangan sampai petugas yang menjalankan tugas penegakan ketertiban harus mempertaruhkan keselamatan, sementara setiap bentuk perlawanan yang mengarah pada kekerasan dibiarkan tanpa proses hukum.
Kekerasan Terhadap Petugas Berpotensi Dijerat Pidana
Dari perspektif hukum, tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas secara sah bukan sekadar persoalan pelanggaran ketertiban umum.
Apabila penyelidikan membuktikan adanya tindakan perlawanan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas secara sah, perbuatan tersebut berpotensi dijerat Pasal 348 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka, Pasal 349 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan luka berat, ancamannya paling lama tujuh tahun. Sementara apabila mengakibatkan kematian, ancamannya paling lama 10 tahun.
Selain itu, dugaan tindakan penganiayaan juga dapat didalami melalui Pasal 466 KUHP. Apabila terbukti penganiayaan dilakukan terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya secara sah, ketentuan pemberatan sebagaimana Pasal 470 KUHP juga dapat dipertimbangkan sesuai unsur yang terpenuhi.
Jika dugaan penggunaan senjata tajam jenis parang terbukti, kepolisian juga perlu memeriksa legalitas kepemilikan dan penggunaannya. Ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat didalami apabila unsur membawa atau menguasai senjata penikam atau penusuk tanpa hak terpenuhi.
Penerapan pasal-pasal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, barang bukti, serta fakta hukum yang ditemukan dalam penyelidikan dan penyidikan.
Pemko Pekanbaru Jangan Hanya Menertibkan, Tetapi Harus Konsisten
Persoalan Pasar Tumpah Jalan Ahmad Yani seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan penataan pedagang dan pengawasan fasilitas umum.
Penertiban tidak boleh hanya dilakukan ketika persoalan sudah menimbulkan kemacetan, konflik, atau keresahan masyarakat. Pemerintah harus memastikan aturan berjalan konsisten, lokasi perdagangan tertata, dan hak masyarakat lainnya tetap terlindungi.
Pedagang memang memiliki hak untuk mencari nafkah. Namun, hak tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menggunakan fasilitas umum secara tidak semestinya, menghambat lalu lintas, ataupun menutup akses usaha masyarakat lainnya.
Sebaliknya, petugas Satpol PP juga wajib menjalankan penertiban secara profesional, terukur, humanis, dan sesuai ketentuan hukum.
Kini, perhatian publik tertuju kepada Kapolresta Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Polisi diharapkan segera mengusut tuntas dugaan kekerasan tersebut, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Jangan sampai penertiban fasilitas umum justru berulang kali berujung bentrokan karena lemahnya pengawasan dan ketidakkonsistenan penegakan aturan.
Mencari nafkah adalah hak setiap warga negara. Namun, melakukan kekerasan terhadap petugas dan menguasai fasilitas umum bukanlah hak yang dapat dibenarkan.
DETAKKita.com akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk langkah kepolisian dan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menuntaskan persoalan Pasar Tumpah Jalan Ahmad Yani.
Praduga tidak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya penetapan dan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
