SINGINGI | DETAKKita.com — Kabar mengejutkan mengenai tragedi longsor di lokasi tambang emas ilegal di wilayah Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mendadak memicu keresahan masyarakat. Sebuah artikel berita daring yang mengabarkan sejumlah pekerja tambang dikabarkan tewas akibat longsor menuai kecaman keras dari tokoh pemuda dan tokoh adat setempat.
Bukan hanya memunculkan tanda tanya mengenai kebenaran informasi, pemberitaan yang dipublikasikan sebuah portal media online, tuntasnusantara.com, itu juga dinilai telah menciptakan kegaduhan, memicu kepanikan keluarga masyarakat di perantauan, hingga mencoreng nama baik kampung halaman.
Artikel dengan judul provokatif, “TRAGEDI LONGSOR DI TAMBANG EMAS ILEGAL LOGAS KUANSING, SEJUMLAH PEKERJA DIKABARKAN TEWAS! KAPOLRI DIMINTA USUT TUNTAS AKTOR DI BALIK PETI”, menjadi sorotan setelah masyarakat setempat mempertanyakan kebenaran peristiwa yang diberitakan tersebut.
Bahkan, penggunaan foto yang diduga merupakan dokumentasi pemberitaan peristiwa di luar wilayah Kuansing turut dipersoalkan. Masyarakat menilai penggunaan gambar tanpa konteks dan verifikasi yang jelas berpotensi menggiring opini publik seolah-olah peristiwa tersebut benar-benar terjadi di Logas.
Menanggapi persoalan itu, Tokoh Pemuda Logas, Chitra Hermawan, yang juga merupakan Doktor Ilmu Lingkungan, angkat bicara. Ia mengecam keras pemberitaan tersebut dan menilai informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya di lapangan.
“Kami mengecam keras terkait pemberitaan yang beredar karena informasinya sangat jauh dari kebenaran alias hoaks. Ini bentuk jurnalisme yang tidak bertanggung jawab. Ironisnya lagi, foto-foto yang dimuat di berita tersebut adalah foto catutan. Itu mengambil foto dari pemberitaan di media lain terkait peristiwa di luar daerah Kuansing,” tegas Chitra Hermawan kepada DETAKKita.com, Rabu (11/11/2026).
Menurut Chitra, pemberitaan yang menyangkut tragedi bencana, aktivitas pertambangan ilegal, terlebih kabar meninggalnya sejumlah pekerja, seharusnya melalui proses verifikasi yang ketat sebelum dipublikasikan.
Apalagi, informasi mengenai korban jiwa merupakan persoalan serius yang dapat berdampak langsung terhadap kondisi psikologis keluarga korban, masyarakat setempat, serta warga Logas yang berada di luar daerah.
Ia menyayangkan apabila informasi sensitif seperti itu diterbitkan tanpa melakukan pengecekan langsung ke lokasi, meminta keterangan masyarakat setempat, maupun mengonfirmasi kepada pihak berwenang.
“Jangan sampai hanya karena mengejar sensasi dan jumlah pembaca, sebuah pemberitaan justru menimbulkan kepanikan. Apalagi ini menyangkut kabar adanya korban meninggal dunia. Harus ada fakta, harus ada konfirmasi, dan harus jelas sumber informasinya,” ujarnya.
Chitra meminta pengelola portal yang bersangkutan segera memberikan klarifikasi terbuka, menjelaskan sumber informasi, serta melakukan koreksi dan pemulihan apabila ditemukan kekeliruan dalam pemberitaan tersebut.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya, apalagi ikut menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Tokoh Adat Angkat Suara: Jangan Jadikan Logas Korban Pemberitaan Tidak Bertanggung Jawab!
Kecaman terhadap pemberitaan tersebut juga datang dari sejumlah tokoh adat Logas, yakni Dt. Godang, Dt. Temenggung, Dt. Tambano, dan Dt. Gindo.
Para tokoh adat menyayangkan munculnya informasi yang dinilai tidak sesuai fakta dan berpotensi mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat yang selama ini hidup rukun dan damai.
Mereka menilai kabar mengenai longsor tambang emas disertai informasi sejumlah pekerja meninggal dunia bukan persoalan kecil. Informasi semacam itu dapat menimbulkan kepanikan, terutama bagi keluarga masyarakat Logas yang berada di perantauan dan tidak dapat langsung memastikan kondisi kampung halamannya.
“Kami sebagai tokoh adat sangat mengecam pemberitaan hoaks ini. Jangan membuat gaduh dan memancing keresahan di tengah masyarakat kita yang sedang rukun dan damai. Berita seperti ini tidak hanya membuat panik keluarga yang ada di perantauan, tetapi juga merusak citra kampung kita,” ungkap para tokoh adat.
Mereka menegaskan, kebebasan menyampaikan informasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap fakta.
Menurut para tokoh adat, siapa pun yang hendak menyampaikan informasi mengenai Logas harus terlebih dahulu memastikan kebenaran peristiwa dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang berkompeten.
“Kami hidup dengan adat dan tata krama. Kalau mau memberitakan sesuatu, turun ke lapangan, lihat faktanya, bertanyalah kepada yang patut. Jangan menebar isu bohong yang hanya bertujuan untuk mencari sensasi dan memecah belah ketenteraman warga,” tegasnya.
Para tokoh adat berharap persoalan ini menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama insan pers dan pengelola media daring, agar tidak menjadikan suatu daerah sebagai objek pemberitaan yang mengabaikan kebenaran informasi.
Penyebaran Berita Bohong Ada Konsekuensi Hukum, Bukan Sekadar Teguran!
Persoalan penyebaran informasi bohong bukan hanya menyangkut etika jurnalistik, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum.
Negara Indonesia telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur penyiaran dan penyebarluasan berita bohong, termasuk melalui media elektronik.
1. Pasal 263 KUHP Nasional
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 263 mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong yang diketahui bohong dan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.
Ancaman pidananya berupa:
– Penjara paling lama 6 tahun; atau
– Denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.
2. Pasal 264 KUHP Nasional
Pasal ini mengatur penyiaran berita yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap yang diketahui dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.
Ancaman pidananya berupa:
– Penjara paling lama 2 tahun; atau
– Denda paling banyak kategori III, yakni Rp50 juta.
Namun, penerapan Pasal 263 dan Pasal 264 harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan undang-undang. Kerusuhan dalam ketentuan tersebut bukan sekadar kritik, keresahan, atau kegaduhan di media sosial. Penjelasan hukum Mahkamah Konstitusi mengaitkannya dengan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan kelompok sedikitnya tiga orang.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan.
Pasal 5 ayat (2) mengatur kewajiban pers melayani Hak Jawab, sedangkan ayat (3) mengatur kewajiban melayani Hak Koreksi.
Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) mengatur ancaman pidana denda paling banyak Rp500 juta terhadap perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 UU Pers.
4. Kode Etik Jurnalistik
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik mengharuskan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Sementara Pasal 3 mewajibkan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers untuk diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.
Dengan demikian, pihak yang merasa dirugikan memiliki jalur penyelesaian melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, pengaduan kepada Dewan Pers, maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana dan bukti yang mendukungnya.
Masyarakat Minta Klarifikasi, Langkah Hukum Mulai Dipertimbangkan
Persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada kecaman dan perdebatan di tengah masyarakat.
Para tokoh pemuda, tokoh adat, dan masyarakat Logas menyatakan tengah mempertimbangkan langkah lebih lanjut apabila pengelola portal yang bersangkutan tidak segera memberikan klarifikasi dan menyelesaikan persoalan pemberitaan yang dipersoalkan tersebut.
Mereka berharap pihak pengelola tuntasnusantara.com menunjukkan tanggung jawab profesional dengan menjelaskan dasar informasi, sumber foto, proses verifikasi, serta memberikan koreksi apabila terdapat kekeliruan.
DETAKKita.com juga membuka ruang bagi pengelola portal yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun penjelasan mengenai proses jurnalistik yang dilakukan sebelum artikel tersebut diterbitkan.
Sebab, pemberitaan mengenai tragedi yang menyangkut nyawa manusia tidak boleh dibangun hanya berdasarkan dugaan, informasi sepihak, ataupun dokumentasi yang tidak jelas asal-usulnya.
Di tengah kebebasan pers dan kemajuan teknologi informasi, akurasi tetap menjadi fondasi utama. Sebuah berita bukan hanya dibaca, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan, ketenteraman, kehormatan, dan nama baik banyak orang.
Jangan sampai kebebasan pers disalahartikan sebagai kebebasan menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Jangan pula demi mengejar sensasi, masyarakat harus menanggung keresahan akibat informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Masyarakat Logas berhak mendapatkan informasi yang benar. Insan pers wajib menjaga integritas. Dan siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
