PEKANBARU | DETAKKita.com — Penertiban pedagang Pasar Tumpah di Jalan Ahmad Yani, Kota Pekanbaru, Kamis pagi (12/11/2026), berujung kericuhan. Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru dilaporkan mengalami luka setelah terlibat bentrokan dengan sejumlah pedagang yang diduga menolak penertiban.
Peristiwa yang semestinya menjadi bagian dari upaya penegakan ketertiban umum itu justru berubah menjadi insiden kekerasan. Situasi di lokasi memanas hingga terjadi aksi penyerangan terhadap petugas oleh pihak yang terlibat dalam keributan.
Rekaman video yang diunggah akun Instagram @kabarpekanbaru memperlihatkan suasana bentrokan tersebut. Dalam tayangan itu, terlihat seorang pria mengangkat kursi dan mengayunkannya ke arah petugas. Rekaman lainnya memperlihatkan situasi keributan yang melibatkan beberapa orang di sekitar lokasi penertiban.
Sementara itu, berdasarkan informasi awal yang beredar, terdapat dugaan penggunaan senjata tajam jenis parang dalam insiden tersebut. Beberapa petugas Satpol PP disebut mengalami luka akibat kejadian itu.
Meski demikian, identitas pihak-pihak yang terlibat, kronologi lengkap, jenis senjata yang digunakan, serta penyebab luka yang dialami petugas masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Video kekerasan memantik kemarahan publik
Bukan hanya bentrokan yang menjadi perhatian masyarakat. Persoalan keberadaan pedagang yang menggunakan badan jalan dan diduga mengganggu akses menuju pertokoan di kawasan tersebut juga kembali menjadi sorotan.
Kolom komentar unggahan Instagram @kabarpekanbaru langsung dipenuhi berbagai tanggapan. Sebagian warganet menyatakan dukungan terhadap langkah penertiban Satpol PP, sementara lainnya menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pasar tumpah yang dinilai telah berlangsung cukup lama.
Akun @z1000sugomi22 menilai aktivitas perdagangan tidak seharusnya sampai mengambil badan jalan dan mengakibatkan kemacetan.
“Org jual memang cari nafkah… cuma jgn sampai ambil jalan juga… gara2 dibiarkan menjadi jadi.. buat jalan macet.. memang harus ditertibkan jg,” tulisnya.
Komentar tersebut memperoleh 651 tanda suka.
Sorotan lebih keras disampaikan akun @herrysherman. Ia menilai persoalan pasar tumpah tidak terlepas dari pembiaran yang berlangsung dalam waktu lama sehingga sebagian pedagang merasa aktivitas berjualan di badan jalan seolah-olah diperbolehkan.
“Ini akibat pembiaran yg berlangsung lama oleh walikota. Akhirnya mereka jadi merasa dibolehkan berjualan di jalan. Sudah banyak jalan di Pekanbaru yg beralihfungsi jadi pasar. Malah ada aturan, boleh jualan dari jam sekian sampai jam sekian, artinya pemko juga melanggar peraturan nya sendiri,” tulisnya.
Komentar tersebut mendapatkan 367 tanda suka.
Sementara itu, akun @resky_wahyudii mengangkat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni nasib pemilik ruko yang harus membayar biaya sewa, tetapi akses menuju tempat usahanya justru terhalang aktivitas pedagang.
“Tutup permanen aja kasihan sama yang punya ruko juga mereka sewa mahal malah terhalang sama yg jualan disana,” tulisnya.
Komentar tersebut memperoleh 257 tanda suka.
Desakan agar aparat kepolisian segera mengambil tindakan juga disampaikan akun @masrizaladek. Ia meminta orang yang terbukti terlibat dalam penyerangan terhadap petugas segera ditangkap dan diproses secara hukum.
“1 x 24 jam harus ditangkap itu orang. Jangan ada kata2 maaf. Hukum dan adili. Kita tunggu video selanjutnya setelah bang jago itu di tangkap,” tulisnya.
Deretan komentar tersebut memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap insiden kekerasan sekaligus persoalan penataan pedagang di kawasan Jalan Ahmad Yani.
Kekerasan terhadap petugas berpotensi dijerat pidana
Dari perspektif hukum, tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas secara sah bukan sekadar persoalan pelanggaran ketertiban umum.
Apabila penyelidikan membuktikan adanya tindakan perlawanan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas secara sah, perbuatan tersebut berpotensi dijerat Pasal 348 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka, Pasal 349 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan luka berat, ancamannya paling lama tujuh tahun. Sementara apabila mengakibatkan kematian, ancamannya paling lama 10 tahun.
Selain itu, dugaan tindakan penganiayaan juga dapat didalami melalui Pasal 466 KUHP. Apabila terbukti penganiayaan dilakukan terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya secara sah, ketentuan pemberatan sebagaimana Pasal 470 KUHP juga dapat dipertimbangkan sesuai unsur yang terpenuhi.
Jika dugaan penggunaan senjata tajam jenis parang terbukti, kepolisian juga perlu memeriksa legalitas kepemilikan dan penggunaannya. Ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat didalami apabila unsur membawa atau menguasai senjata penikam atau penusuk tanpa hak terpenuhi.
Penerapan pasal-pasal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, barang bukti, serta fakta hukum yang ditemukan dalam penyelidikan dan penyidikan.
Pemko Pekanbaru jangan hanya menertibkan, tetapi harus konsisten
Persoalan Pasar Tumpah Jalan Ahmad Yani seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan penataan pedagang dan pengawasan fasilitas umum.
Penertiban tidak boleh hanya dilakukan ketika persoalan sudah menimbulkan kemacetan, konflik, atau keresahan masyarakat. Pemerintah harus memastikan aturan berjalan konsisten, lokasi perdagangan tertata, dan hak masyarakat lainnya tetap terlindungi.
Pedagang memang memiliki hak untuk mencari nafkah. Namun, hak tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menggunakan fasilitas umum secara tidak semestinya, menghambat lalu lintas, ataupun menutup akses usaha masyarakat lainnya.
Sebaliknya, petugas Satpol PP juga wajib menjalankan penertiban secara profesional, terukur, humanis, dan sesuai ketentuan hukum.
Kini, perhatian publik tertuju kepada Kapolresta Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Polisi diharapkan segera mengusut tuntas dugaan kekerasan tersebut, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Jangan sampai penertiban fasilitas umum justru berulang kali berujung bentrokan karena lemahnya pengawasan dan ketidakkonsistenan penegakan aturan.
Mencari nafkah adalah hak setiap warga negara. Namun, melakukan kekerasan terhadap petugas dan menguasai fasilitas umum bukanlah hak yang dapat dibenarkan.
DETAKKita.com akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk langkah kepolisian dan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menuntaskan persoalan Pasar Tumpah Jalan Ahmad Yani.
Praduga tidak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya penetapan dan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
