TEBING TINGGI | DETAKKita.com — Kota Tebing Tinggi mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerja (kunker) reses Komisi X DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, berbagai persoalan strategis pendidikan, kebudayaan, literasi, hingga riset dibedah secara terbuka bersama Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, Rabu (22/7/2026).
Rombongan Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, S.H., disambut langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih beserta jajaran Pemko Tebing Tinggi. Kunjungan diawali dengan peninjauan ke SDN 165735 Tebing Tinggi, SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, serta Perpustakaan Daerah untuk melihat langsung kondisi pendidikan dan tingkat literasi masyarakat.
Usai peninjauan lapangan, rombongan melanjutkan agenda diskusi di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan pendidikan disampaikan secara lugas, mulai dari nasib guru PAUD, kepastian status guru PPPK, perlindungan hukum bagi tenaga pendidik, hingga tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta akibat dinamika penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya nyata DPR RI menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Kunjungan kerja ini bukan hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan memberi manfaat nyata. Masukan dari Kota Tebing Tinggi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional,” ujar MY Esti Wijayati.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi referensi penting dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari DPR RI benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Aspirasi yang kami dengar hari ini akan menjadi bahan rujukan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih menyambut positif kunjungan Komisi X DPR RI beserta jajaran kementerian dan lembaga. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia menegaskan bahwa Pemko Tebing Tinggi terus berkomitmen memperkuat sektor pendidikan, kebudayaan, dan literasi sebagai pondasi pembangunan daerah.
“Kami meyakini bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dukungan regulasi, program kementerian, dan alokasi anggaran dari pusat akan menjadi dorongan penting bagi Kota Tebing Tinggi untuk mewujudkan visi ‘Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya’,” ungkap Wali Kota.
Selain sektor pendidikan, forum tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan anggaran pengembangan kebudayaan, termasuk usulan revitalisasi museum sebagai pusat pelestarian sejarah dan penguatan literasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan sejumlah bantuan strategis dari pemerintah pusat. Lima mahasiswa STIE Bina Karya Tebing Tinggi menerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), diserahkan pula Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 untuk Pemko Tebing Tinggi, Bantuan Riset Inovasi Indonesia Maju (RIIM) dari BRIN kepada LLDIKTI Sumatera Utara, serta penyerahan Naskah Kebijakan Daerah dari BRIN kepada Wali Kota Tebing Tinggi sebagai penguatan tata kelola riset di daerah.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi X DPR RI bersama pejabat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kebudayaan, BRIN, BPS RI, LLDIKTI Sumatera Utara, unsur Forkopimda, DPRD Kota Tebing Tinggi, kepala OPD, akademisi, organisasi pendidikan, serta para kepala sekolah se-Kota Tebing Tinggi.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melahirkan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat, sekaligus mempercepat terwujudnya SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
