BATU BARA | DETAKKita.com — Aroma dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Batu Bara kian menguat. Desakan publik akhirnya mendapat respons tegas. Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi’i, SH, memastikan akan segera memanggil seluruh pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengklarifikasi berbagai dugaan yang mencuat di tengah masyarakat.
Langkah tersebut diambil menyusul aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Batu Bara (GEMBARA) di halaman Kantor DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu (22/7/2026). Massa menilai distribusi BBM subsidi, khususnya Solar dan Pertalite, perlu diawasi secara ketat agar tidak menyimpang dari peruntukannya.
Ketua DPRD Batu Bara, Safi’i, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mengabaikan setiap laporan masyarakat. DPRD, kata dia, akan membuka ruang klarifikasi melalui RDP dengan seluruh pengusaha SPBU yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara.
“Kami akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pengusaha SPBU di Kabupaten Batu Bara untuk meminta klarifikasi atas dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang disampaikan masyarakat. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti secara serius,” tegas Safi’i.
Dalam aksinya, GEMBARA menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU serta dugaan pembelian BBM subsidi menggunakan jeriken. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan distribusi BBM subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Mahasiswa juga mendesak agar DPRD tidak berhenti pada pemanggilan semata, tetapi turut mendorong aparat penegak hukum mengusut apabila ditemukan pelanggaran dalam proses penyaluran BBM bersubsidi.
“Kami meminta DPRD segera memanggil seluruh pengusaha SPBU melalui RDP untuk mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Kami juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas setiap oknum yang terbukti melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Koordinator Aksi GEMBARA.
Dalam penyampaian aspirasinya, GEMBARA mengajukan lima tuntutan, yakni memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi, meningkatkan transparansi penyaluran, mengevaluasi pengelolaan SPBU, memperkuat sistem pengawasan di lapangan, serta mendorong penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
RDP yang akan digelar DPRD Batu Bara kini menjadi sorotan publik. Masyarakat menantikan hasil forum tersebut untuk memperoleh kejelasan atas dugaan yang berkembang, sekaligus memastikan distribusi BBM subsidi berlangsung sesuai aturan dan benar-benar tepat sasaran.
