JAKARTA | DETAKKita.com — Pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI yang mendorong pemerintah lebih agresif meningkatkan penerimaan pajak demi menjaga kemampuan membayar utang negara memantik gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satu suara paling keras datang dari Pakar Hukum Internasional sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi semakin menekan kehidupan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Menurut Prof Sutan Nasomal, menjadikan pajak sebagai instrumen utama untuk menutup beban utang negara yang terus membengkak bukanlah solusi yang berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, langkah itu dinilai berisiko memperparah tekanan ekonomi yang saat ini sudah dirasakan masyarakat dari berbagai lapisan.
“Saya, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, angkat bicara tegas. Desakan agar pemerintah semakin agresif menarik pajak untuk membayar utang negara tidak bisa dibiarkan. Ini bukan solusi, melainkan resep bencana bagi rakyat kecil,” tegas Prof Sutan Nasomal, Rabu (17/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pajak memang merupakan kewajiban warga negara, namun negara juga memiliki kewajiban yang lebih besar, yakni melindungi rakyat dari tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Pajak adalah kewajiban, tetapi negara juga wajib melindungi rakyat. Jangan jadikan utang negara sebagai alasan untuk memeras masyarakat melalui berbagai bentuk pungutan dan kebijakan fiskal yang memberatkan,” katanya.
Utang Negara Nyaris Rp10 Ribu Triliun
Sorotan Prof Sutan Nasomal muncul seiring meningkatnya perhatian publik terhadap posisi utang pemerintah yang disebut telah mencapai sekitar Rp9.920 triliun. Angka tersebut dinilai menjadi alarm serius yang membutuhkan langkah penyelesaian komprehensif, bukan sekadar meningkatkan beban pajak masyarakat.
Menurutnya, rakyat saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan yang terus meningkat, hingga layanan kesehatan yang semakin mahal.
“Rakyat sedang babak belur. Harga kebutuhan pokok naik, pendidikan mahal, biaya kesehatan mencekik, daya beli menurun. Jangan lagi menambah penderitaan mereka dengan kebijakan yang hanya mengejar pemasukan negara tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ujarnya.
Pertanyakan Arah Kebijakan DPR
Dalam pernyataannya, Prof Sutan Nasomal juga mempertanyakan arah kebijakan yang berkembang di parlemen. Ia menilai DPR seharusnya tampil sebagai pembela kepentingan rakyat, bukan justru mendorong kebijakan yang berpotensi memperberat beban masyarakat.
“Masyarakat berhak bertanya, DPR ini mewakili siapa? Jangan sampai lembaga yang seharusnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat justru terlihat lebih fokus menjaga kepentingan fiskal daripada melindungi kehidupan masyarakat yang sedang kesulitan,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu mencari alternatif lain dalam pengelolaan utang negara, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, meningkatkan efisiensi belanja negara, memperkuat pemberantasan kebocoran keuangan, serta memastikan kontribusi yang lebih besar dari sektor-sektor ekonomi berkapital besar.
Jangan Sentuh Kantong Rakyat Secara Membabi Buta
Prof Sutan Nasomal menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus berlandaskan prinsip keadilan sosial. Menurutnya, rakyat tidak boleh dijadikan pihak yang terus menerus menanggung konsekuensi dari persoalan fiskal yang terjadi.
“Jangan coba-coba sentuh kantong rakyat secara membabi buta. Utang negara harus dikelola secara demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan dilimpahkan seluruh bebannya ke punggung rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah dan DPR harus mendengar suara masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
Gelombang kritik yang berkembang di ruang publik menunjukkan bahwa isu pajak dan utang negara bukan lagi sekadar persoalan angka dalam laporan keuangan, melainkan telah menjadi persoalan kesejahteraan yang menyentuh kehidupan jutaan rakyat Indonesia.
“Negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai alat membayar seluruh beban negara,” tutup Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH.
