TELUK KUANTAN | DETAKKita.com — Dua unit rakit dompeng yang diduga digunakan untuk aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dilaporkan masih beroperasi di kawasan Jembatan Merah Putih Sungai Jake, perbatasan Desa Bumi Mulia, Kecamatan Logas Tanah Darat, dengan Desa Sumberjaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Ironisnya, aktivitas tambang emas ilegal yang diduga melibatkan pemodal atau pengendali tambang berskala besar itu disebut-sebut berlangsung di sekitar jembatan yang menjadi salah satu akses vital masyarakat. Keberadaan dua rakit tersebut bahkan dikhawatirkan mengancam keamanan konstruksi jembatan yang dibangun untuk menghubungkan dua desa di wilayah kecamatan berbeda.
Informasi mengenai keberadaan dua rakit PETI tersebut disampaikan seorang warga setempat kepada DETAKKita.com, Selasa (10/11/2026) di Teluk Kuantan. Warga itu secara khusus meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan dirinya.
Menurut keterangan warga tersebut, dua rakit dompeng itu diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal yang dikendalikan seseorang yang disebut-sebut bernama Sipayung, yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI di wilayah Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir.
“Yang membuat kami resah, dua rakit dompeng itu masih bebas beroperasi di sekitar Jembatan Merah Putih. Padahal, jembatan tersebut sangat penting bagi masyarakat. Kalau aktivitas tambang itu dibiarkan, kami khawatir suatu saat jembatan ini mengalami kerusakan atau bahkan kembali mengalami kejadian seperti jembatan sebelumnya,” ungkap warga tersebut kepada DETAKKita.com.
Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin keberadaan jembatan yang dibangun menggunakan anggaran negara justru terancam akibat aktivitas pertambangan ilegal yang diduga merusak lingkungan dan aliran Sungai Jake.
Jembatan Lama Pernah Roboh, Masyarakat Tak Ingin Sejarah Terulang
Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan.
Sebelum Jembatan Merah Putih dibangun, kawasan tersebut pernah memiliki jembatan sederhana berbahan papan. Namun, jembatan lama itu dilaporkan roboh dan terbawa arus air setelah kawasan tersebut mengalami gempuran aktivitas penambangan emas ilegal.
Kini, setelah pemerintah membangun kembali akses penghubung melalui Jembatan Merah Putih, masyarakat justru kembali dihadapkan pada dugaan aktivitas PETI di kawasan yang sama.
Jembatan tersebut bukan sekadar bangunan fisik. Keberadaannya menjadi urat nadi transportasi masyarakat, memperlancar mobilitas warga, aktivitas perekonomian, pendidikan, serta berbagai kebutuhan sosial lainnya.
Karena itu, apabila dugaan aktivitas PETI tersebut benar berlangsung di sekitar konstruksi jembatan, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran pertambangan, melainkan juga potensi ancaman terhadap keselamatan infrastruktur publik.
“Kami masyarakat hanya ingin jembatan ini aman dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Jangan sampai setelah pemerintah membangun dengan biaya besar, kemudian rusak akibat aktivitas tambang ilegal. Kami sudah sangat resah dan muak melihat aktivitas seperti ini,” tegasnya.
Nama Sipayung Disebut, Warga Pertanyakan Ketegasan Aparat
Di tengah keresahan tersebut, masyarakat juga mempertanyakan efektivitas penindakan terhadap aktivitas PETI di wilayah perbatasan Singingi dan Singingi Hilir.
Warga menyebut seseorang bernama Sipayung sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan kepemilikan atau pengendalian aktivitas tambang tersebut. Namun, dugaan keterlibatan maupun kepemilikan dua rakit dompeng itu masih memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Hingga informasi ini disampaikan, DETAKKita.com belum memperoleh keterangan resmi dari pihak yang disebutkan warga maupun hasil pemeriksaan aparat mengenai kepemilikan kedua rakit tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: mengapa aktivitas yang diduga berlangsung di kawasan strategis dan dekat fasilitas publik tersebut masih dikeluhkan warga?
Masyarakat berharap aparat tidak hanya melakukan penertiban terhadap pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri siapa pemilik modal, pemilik rakit, penyandang dana, pemasok bahan bakar, serta pihak yang diduga mengendalikan kegiatan pertambangan ilegal tersebut.
Sebab, penindakan yang hanya menyasar pekerja lapangan tanpa mengungkap pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan PETI dikhawatirkan tidak menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya.
Ancaman Pidana PETI, Pemodal hingga Pengendali Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
Aktivitas pertambangan emas tanpa izin bukan pelanggaran ringan. Negara telah mengatur larangan dan ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa perizinan yang sah.
Berikut sejumlah ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar penyelidikan dan penindakan apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti:
1. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2025.
Pasal 35 mengatur kewajiban perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan.
Sementara Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, berupa:
* Pidana penjara paling lama 5 tahun.
* Denda paling banyak Rp100 miliar.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting untuk menindak pihak yang terbukti melakukan penambangan tanpa izin, termasuk pihak yang menjalankan kegiatan tersebut berdasarkan perannya dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Apabila aktivitas PETI terbukti mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, ketentuan pidana dalam undang-undang ini juga dapat diterapkan sesuai unsur perbuatannya.
* Pasal 98: Perbuatan sengaja yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan dapat diancam pidana penjara 3–10 tahun dan denda Rp3–10 miliar. Jika mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan, ancamannya meningkat menjadi 4–12 tahun dan denda Rp4–12 miliar. Jika mengakibatkan luka berat atau kematian, ancamannya 5–15 tahun dan denda Rp5–15 miliar.
* Pasal 99: Perbuatan karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran sebagaimana unsur pasal tersebut dapat dikenai pidana penjara 1–3 tahun dan denda Rp1–3 miliar.
Penerapan pasal-pasal tersebut harus didukung pembuktian mengenai pencemaran, kerusakan lingkungan, serta hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
3. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Apabila penyelidikan membuktikan adanya kerusakan sumber air, pencemaran air, atau kerusakan prasarana sumber daya air, ketentuan berikut dapat dipertimbangkan:
* Pasal 68: Mengatur pidana terhadap perbuatan sengaja yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan prasarananya, pencemaran air, atau daya rusak air.
* Pasal 69: Mengatur pidana terhadap perbuatan sengaja yang mengakibatkan kerusakan sumber air, lingkungan, dan/atau prasarana sumber daya air di sekitarnya.
Ketentuan pidana tersebut perlu diterapkan berdasarkan unsur dan akibat yang terbukti, bukan semata-mata karena keberadaan rakit di sekitar sungai.
Polsek dan Koramil Diminta Jangan Tutup Mata
Atas kondisi tersebut, masyarakat secara khusus meminta Kapolsek Singingi Hilir dan Kapolsek Logas Tanah Darat jajaran Polres Kuansing segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan, penyelidikan, serta penindakan apabila ditemukan bukti aktivitas PETI.
Permintaan serupa juga ditujukan kepada Koramil 07/Kuantan Hilir dan Koramil 09/Singingi jajaran Kodim 0302/Inhu-Kuansing agar turut mendukung upaya menjaga keamanan wilayah serta keselamatan fasilitas publik sesuai tugas dan kewenangannya.
Warga berharap kedua rakit dompeng tersebut segera diperiksa, aktivitas yang terbukti ilegal dihentikan, serta seluruh pihak yang terlibat ditelusuri tanpa pandang bulu.
“Kami meminta aparat jangan hanya datang melihat, kemudian pulang tanpa tindakan nyata. Kalau memang ditemukan aktivitas tambang ilegal, hentikan dan proses sesuai hukum. Siapa pemiliknya, siapa pemodalnya, dan siapa yang mengendalikannya harus diungkap. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban,” tutup warga tersebut.
DETAKKita.com Mendorong Penegakan Hukum Transparan
Persoalan PETI di sekitar Jembatan Merah Putih Sungai Jake kini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum, kelestarian lingkungan, dan keselamatan infrastruktur yang digunakan masyarakat luas.
DETAKKita.com memandang bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penertiban rakit maupun penangkapan pekerja lapangan. Jika ditemukan bukti yang cukup, penyidik perlu mengembangkan perkara hingga mengungkap pemilik modal, pengendali operasional, serta pihak-pihak lain yang terbukti terlibat.
Di sisi lain, aparat juga perlu melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi konstruksi Jembatan Merah Putih guna memastikan tidak ada kerusakan atau ancaman keselamatan akibat aktivitas di sekitar aliran sungai.
Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang baik, sungai yang terjaga, dan fasilitas publik yang aman.
Jangan sampai negara bersusah payah membangun jembatan untuk kepentingan rakyat, tetapi diduga ada pihak yang justru mempertaruhkan keselamatan masyarakat demi keuntungan dari tambang emas ilegal.
Kini masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji penertiban.
