JAKARTA | DETAKKita.com — Gerakan Muda Pemerhati Desa (GMPD) menegaskan komitmennya untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan desa, memperjuangkan perlindungan hak ulayat masyarakat adat, serta mendorong keadilan agraria sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Pemerhati Desa (DPP GMPD) yang dirangkai dengan Seminar Kebangsaan bertajuk “Desa, Tanah Ulayat dan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045” di Operational Room Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDT RI), Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (10/10/2026).
Momentum ini bukan sekadar pergantian atau pengukuhan kepengurusan organisasi. Lebih dari itu, pelantikan tersebut menjadi panggung konsolidasi pemuda untuk menjawab tantangan pembangunan desa, mulai dari tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat di tengah dinamika pembangunan nasional.
Pengurus DPP GMPD dikukuhkan oleh Dr. Drs. Amran, M.T., Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara (Waskoban), Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan tersebut turut mendapat perhatian Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ir. Ahmad Riza Patria, MBA, yang menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru melalui sambungan Zoom.
Wahyu Irawan: GMPD Bukan Sekadar Organisasi Seremonial
Ketua Umum DPP GMPD, Wahyu Irawan, S.Pd.I., M.M., menegaskan bahwa pelantikan harus menjadi titik awal pengabdian nyata kepada masyarakat, bukan sekadar agenda formalitas organisasi.
“Pelantikan hari ini bukan sekadar seremonial saja. Lebih dari itu, pelantikan ini merupakan momentum untuk meneguhkan komitmen dan memperkuat kesadaran membangun pengabdian kepada masyarakat. GMPD harus menjadi wadah perjuangan yang peduli, kritis, solutif, dan berorientasi pada kemajuan desa,” tegas Wahyu dalam sambutannya.
Menurutnya, desa memiliki posisi strategis sebagai fondasi pembangunan nasional. Karena itu, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dalam membangun desa secara berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan seluruh pengurus agar menjaga kepercayaan yang telah diberikan, menjunjung tinggi integritas, serta memperkuat solidaritas internal organisasi.
“Kita menyadari bahwa desa merupakan fondasi pembangunan nasional. Kemajuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemajuan desa. Kami berpesan kepada pengurus yang dilantik agar tetap memegang amanah, integritas, loyalitas terhadap organisasi, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Wahyu mengajak seluruh jajaran GMPD meninggalkan ego sektoral dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap langkah organisasi.
“Mari kita tinggalkan ego sektoral. Tetap jaga nama baik organisasi dan perkuat solidaritas,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keberadaan GMPD diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan pengamatan, tetapi berkembang menjadi gerakan yang mampu mengidentifikasi persoalan, menawarkan solusi, serta mendorong perubahan nyata di tengah masyarakat desa.
Kemendagri Ingatkan Tantangan Desa di Era Perkotaan
Hadir sebagai keynote speaker, Dr. Drs. Amran, M.T., mengajak pengurus GMPD memperluas cara pandang terhadap desa. Menurutnya, desa tidak boleh hanya dipahami sebagai kawasan pertanian atau wilayah yang identik dengan kehidupan agraris.
Amran menjelaskan, perkembangan kawasan perkotaan telah mengubah wajah sejumlah wilayah administrasi desa. Karena itu, pemuda pemerhati desa harus mampu membaca tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Ada dua hal di Gerakan Muda Pemerhati Desa. Yang pertama, Gerakan Muda. Berdasarkan UU Kepemudaan, batas usia pemuda sampai 30 tahun, tetapi semangat muda itu tidak pernah lepas. Walaupun sudah lewat 30 tahun, tetap memiliki jiwa muda. Yang kedua, Pemerhati Desa,” katanya.
Ia menegaskan bahwa desa merupakan fondasi bangsa dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang beragam.
“Desa sebagai fondasi bangsa. Desa di Indonesia memiliki jumlah yang banyak, tetapi kita jangan memahami desa hanya yang berhubungan dengan wilayah agraris,” ungkapnya.
Amran mencontohkan kawasan Sentul City dan Pantai Indah Kapuk (PIK), serta sejumlah kawasan metropolitan di wilayah penyangga Jakarta, sebagai gambaran perubahan karakter wilayah yang menuntut pendekatan pembangunan lebih luas.
Menurutnya, wilayah yang secara administratif berstatus desa dapat berkembang dengan karakter perkotaan. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam tata kelola pemerintahan, penataan ruang, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.
“Ini tantangan kita ke depan,” ujarnya.
Amran juga mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam mendorong kemajuan bangsa. Ia mengutip pesan Presiden pertama RI, Soekarno, tentang kekuatan pemuda sebagai penggerak perubahan.
“Bung Karno pernah berpesan, beri saya sepuluh pemuda, maka akan saya guncang dunia. Kalau hari ini ada beberapa pemuda yang ingin memberikan perhatian besar kepada desa, maka saya yakin negara maju akan bisa tercapai. Namun, pekerjaan rumah kita sangat besar. Organisasi ini jangan hanya sekadar sebagai pemerhati, tetapi juga harus membangun,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi tantangan bagi GMPD untuk menerjemahkan gagasan kebangsaan menjadi program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Mpok Silvi: Pemuda Harus Terus Belajar dan Berkolaborasi
Sementara itu, Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si., yang akrab disapa Mpok Silvi, menekankan bahwa pemuda harus mengambil peran di berbagai sektor kehidupan, sekaligus terus meningkatkan kapasitas diri.
Menurutnya, pembangunan desa membutuhkan generasi muda yang berpengetahuan, terbuka terhadap perubahan, serta mampu membangun kolaborasi lintas sektor.
“Pemuda harus punya peran di mana-mana. Untuk itu, pemuda harus belajar terus, tidak boleh berhenti sampai ke liang lahat. Karena pesan pertama bagi kami, umat Muslim, adalah Iqra, yang artinya membaca atau belajar,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar generasi muda tidak terjebak dalam rasa puas terhadap pengetahuan yang telah dimiliki. Kemampuan belajar secara berkelanjutan menjadi modal penting untuk menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan tantangan pembangunan.
“Pemuda jangan sampai ada yang malas belajar. Pemuda juga harus membangun pentahelix untuk mewujudkan Indonesia Emas,” tegasnya.
Pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dinilai relevan untuk memperkuat pembangunan desa. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai persoalan dapat ditangani dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
KPU Jakarta Selatan Soroti Hak Administrasi Masyarakat Adat
Dalam seminar yang sama, Ketua KPU Jakarta Selatan, Muhammad Taqiyuddin, menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat adat.
Ia menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat adat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), termasuk masyarakat Suku Badui.
Persoalan tersebut menjadi perhatian penting karena dokumen kependudukan berkaitan dengan akses terhadap pelayanan publik, pemenuhan hak administratif, serta partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi.
Taqiyuddin menilai isu tersebut dapat menjadi salah satu ruang pengabdian GMPD ke depan, khususnya dalam mendorong peningkatan kesadaran administrasi kependudukan dan memperjuangkan akses pelayanan yang inklusif bagi masyarakat adat.
Tantangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan desa tidak hanya menyangkut infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh pengakuan identitas, perlindungan hak masyarakat adat, serta kesetaraan dalam memperoleh pelayanan negara.
Diskusi kebangsaan tersebut dimoderatori Syurya Muhammad Nur, S.Pd., M.Si., dosen Universitas Esa Unggul sekaligus pengurus DPP GMPD.
Wamen Desa PDT Beri Ucapan Selamat Lewat Zoom
Di sela-sela diskusi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ir. Ahmad Riza Patria, MBA, turut menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus DPP GMPD yang baru dilantik melalui sambungan Zoom.
Dalam pesannya, ia menyampaikan harapan agar GMPD mampu memberikan kontribusi konkret, mengabdi, dan bergerak langsung di tengah masyarakat desa.
Pesan tersebut memperkuat harapan agar organisasi kepemudaan tidak hanya hadir sebagai wadah diskusi, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mengembangkan potensi desa, memperkuat kapasitas warga, dan membantu mendorong penyelesaian berbagai persoalan di tingkat lokal.
Semangat yang disampaikan dalam kegiatan itu dirangkum melalui seruan: “Pemuda Bergerak, Desa Berdaya, Indonesia Jaya.”
Bagi GMPD, dukungan dan perhatian dari unsur pemerintah tersebut menjadi dorongan moral untuk membuktikan bahwa pemuda memiliki posisi strategis dalam memperkuat pembangunan dari tingkat desa.
DPP GMPD dan STIAMI Teken Perjanjian Kerja Sama
Sebelum seminar dan diskusi berlangsung, DPP GMPD bersama Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum DPP GMPD, Wahyu Irawan, bersama Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Prof. Dr. Hj. Sylviana Purwanti, S.H., M.Si.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan dunia akademik dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta mengembangkan program pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah tokoh turut menyaksikan penandatanganan tersebut, yakni Dr. Drs. Amran, M.T., Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri; Henny Navilah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi RI; Muhammad Taqiyuddin, Ketua KPU Jakarta Selatan; Dr. M. Amin, S.Pi., M.Si., Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP; serta Dr. Dedy Kusna Utama, S.Sos., M.A., Direktur Kemitraan dan Pengembangan Usaha Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
Kolaborasi ini menjadi salah satu langkah penting untuk mempertemukan gagasan pemuda dengan dukungan akademik dan jejaring kelembagaan. Harapannya, kerja sama tersebut dapat berkembang menjadi program yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Panitia Sampaikan Terima Kasih kepada Seluruh Pendukung
Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan DPP GMPD dan Seminar Kebangsaan, Agus Fitri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tamu undangan, sponsor, serta berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah ikut menyukseskan terlaksananya kegiatan, dan kepada tamu undangan yang telah menghadiri kegiatan tersebut. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan rekan yang telah mengirimkan papan karangan bunga ucapan selamat,” ujar Agus Fitri.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan.
“Mohon maaf jika ada kesalahan dan sesuatu yang tidak berkenan,” tutup Agus Fitri, didampingi Sekretaris Panitia, Ahmad Yani.
Pelantikan pengurus DPP GMPD dan Seminar Kebangsaan tersebut menjadi momentum untuk mempertegas peran pemuda dalam agenda pembangunan nasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan mengenai desa, tanah ulayat, keadilan agraria, dan ketahanan nasional tidak berhenti sebagai wacana, melainkan diwujudkan melalui program kerja yang nyata, terukur, dan berpihak kepada masyarakat.
Sebab, menuju Indonesia Emas 2045, kemajuan bangsa tidak cukup dibangun dari pusat pemerintahan. Desa yang berdaya, masyarakat adat yang terlindungi haknya, serta pemuda yang aktif dan berintegritas merupakan bagian penting dari fondasi masa depan Indonesia.
