TELUK KUANTAN | DETAKKita.com — Komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki mendapat perhatian melalui verifikasi lapangan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia.
Verifikasi ini bukan sekadar tahapan penilaian administratif. Lebih dari itu, menjadi momentum untuk menguji sejauh mana kebijakan dan program pembangunan daerah benar-benar memberikan ruang, kesempatan, serta manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing H. Muklisin yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Muradi, M.Si., secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Multimedia, Teluk Kuantan, Rabu (4/11/2026) siang.
Verifikasi lapangan tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam mengevaluasi komitmen sekaligus implementasi strategi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah didorong memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang adil dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Pj. Sekda Muradi menegaskan bahwa Pemkab Kuansing berkomitmen memperkuat pelaksanaan PUG agar tidak berhenti pada pemenuhan dokumen dan persyaratan administrasi semata.
Menurutnya, perspektif gender harus benar-benar terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pengarusutamaan gender merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah agar perspektif gender menjadi bagian dari setiap proses pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi,” ungkap Muradi.
Ia menegaskan, pembangunan yang berkualitas bukan hanya diukur dari keberhasilan program dan besarnya anggaran yang direalisasikan, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan gender.
KPPPA: Jangan Hanya Unggul di Dokumen, Harus Ada Dampak Nyata!
Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pengarusutamaan Gender KPPPA RI, Nani Dwi Wahyuni, S.E., M.I.S., menjelaskan bahwa verifikasi lapangan merupakan tahapan penting untuk melihat secara langsung komitmen dan implementasi strategi PUG yang dijalankan pemerintah daerah.
Ia menekankan, keberhasilan Pengarusutamaan Gender tidak cukup hanya dibuktikan melalui kelengkapan dokumen maupun terpenuhinya indikator penilaian.
Lebih jauh, yang menjadi perhatian adalah bagaimana kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah mampu menghasilkan perubahan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan.
Dengan demikian, pelaksanaan PUG harus tercermin dalam kebijakan pembangunan yang responsif gender, bukan sekadar menjadi kewajiban administratif dalam proses evaluasi pemerintah.
Verifikasi bersama KPPPA ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi Pemkab Kuansing untuk terus membenahi koordinasi lintas perangkat daerah, memperkuat perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta memastikan program pembangunan menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara adil.
Sebab, keberhasilan pembangunan yang inklusif tidak hanya dilihat dari apa yang tertulis dalam dokumen perencanaan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DP2KBP3A Kuansing Mardansyah, S.Sos., M.M., Inspektur Daerah Drs. Rustam, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Andri Yama Putra, S.Hut., M.Si., Sekretaris Dinas Perhubungan Irfansyah, S.IP., M.Si., Kabid Komunikasi Diskominfoss Saptudis, M.S., serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
