RENGAT | DETAKKita.com — Gerbong birokrasi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, kembali bergerak. Sebanyak delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi mengisi kursi strategis sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Gedung Sejuta Sungkai Rengat, Senin (27/04/2026).
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan hasil dari proses seleksi terbuka (open bidding) yang mengedepankan prinsip kompetensi, kualifikasi, dan objektivitas, sesuai amanat peraturan perundang-undangan tentang manajemen ASN. Artinya, para pejabat yang dilantik telah melewati tahapan ketat mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga penilaian rekam jejak.
DAFTAR 8 PEJABAT BARU YANG RESMI DILANTIK:
- Bakri, S.T — Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Inhu
- Indrawansyah, S.E, M.Si — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhu
- Dr. Venny Rismawanti, S.ST, MPH — Kepala BKP2D Inhu
- Ria Herlina, S.E, M.H, M.Ak — Kepala BPKAD Inhu
- Elpahri Adha, S.Sos, M.H — Kepala Dinas Lingkungan Hidup Inhu
- Efri Maryoni, S.T, M.T — Kepala Dinas Perhubungan Inhu
- Ripkas Rachayufie Todima, S.STP, M.Si — Kepala Dinas Tenaga Kerja Inhu
- Mulyadi, S.Sos — Kepala Pelaksana BPBD, Damkar dan Penyelamatan Inhu
Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Inhu, Ir. H. Hendrizal, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Ini merupakan hasil dari keseluruhan rangkaian proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik,” tegas Hendrizal.
PESAN TEGAS: TAK ADA LAGI ASN ‘SANTAI’
Dalam nada yang lugas dan tegas, Wabup Hendrizal mengingatkan bahwa era kerja santai di lingkungan birokrasi harus ditinggalkan. Ia menuntut para pejabat baru untuk langsung tancap gas.
“Tidak ada lagi kata santai. Kita harus bergerak lebih cepat, lebih sigap, dan lebih bersungguh-sungguh agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
DASAR DAN DATA PENDUKUNG
Pelantikan ini memiliki dasar kuat, di antaranya:
- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (yang telah diperbarui melalui UU ASN terbaru) yang mengatur sistem merit dalam pengisian jabatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- Mekanisme seleksi terbuka (open bidding) yang diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
- Kebutuhan strategis daerah dalam mempercepat realisasi visi-misi kepala daerah melalui OPD
Secara struktural, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama memegang peran vital sebagai:
- Perumus kebijakan teknis daerah
- Penggerak program pembangunan
- Penghubung antara visi kepala daerah dan implementasi di lapangan
TANTANGAN BESAR DI DEPAN MATA
Dengan posisi strategis yang diemban, para pejabat baru dihadapkan pada sejumlah tantangan nyata:
- Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah (BPKAD)
- Peningkatan kualitas SDM ASN (BKP2D)
- Penanganan lingkungan hidup dan dampak aktivitas ilegal
- Penanggulangan bencana dan kebakaran
- Peningkatan konektivitas transportasi dan tenaga kerja
Wabup Hendrizal juga menekankan pentingnya disiplin, loyalitas, etika kerja, serta komunikasi yang efektif dalam membangun birokrasi yang sehat dan responsif.
“Jaga integritas, bangun komunikasi yang baik, dan ciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Itu kunci keberhasilan,” pungkasnya.
CATATAN DETAKKita.com
Pelantikan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Inhu tengah melakukan penyegaran dan penguatan struktur birokrasi. Publik kini menunggu, apakah para pejabat baru ini mampu menjawab tantangan dan membuktikan kinerja nyata — atau justru kembali terjebak dalam rutinitas tanpa terobosan.
Ujian sesungguhnya dimulai hari ini!
