NTB | DETAKKita.com — Langkah berani Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat di bawah komando Kapolda Edy Murbowo menuai pujian luas. Tindakan tegas mengamankan oknum Kapolres Bima Kota dan Kasat Narkoba Polres Bima Kota terkait dugaan penyalahgunaan narkotika disebut sebagai bukti nyata bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Pakar Hukum Internasional sekaligus ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, secara terbuka mengapresiasi langkah “bersih-bersih” yang dilakukan Polda NTB.
Menurutnya, keberanian menangkap pejabat setingkat Kapolres dan Kasat Narkoba bukan perkara mudah dan membutuhkan integritas moral tingkat tinggi.
“Ini contoh keberhasilan sosok pemimpin yang perlu diikuti dan ditiru pada level kepemimpinan tertinggi. Menangkap rekan sejawat, apalagi seorang Kapolres dan Kasat Narkoba, membutuhkan nyali besar. Saya angkat topi untuk Polda NTB,” tegas Prof. Sutan, Sabtu (14/02/26) yang lalu.
Ia menilai, langkah tersebut justru menjadi momentum penting dalam memperkuat citra Polri, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di mata internasional. Bagi Prof. Sutan, institusi yang kuat bukanlah institusi yang tanpa cela, melainkan yang berani menindak tegas anggotanya sendiri ketika melanggar hukum.
“Ini bukti nyata jargon ‘Hukum Tidak Pandang Bulu’ benar-benar ditegakkan. Langkah ini adalah obat pahit yang menyembuhkan. Polda NTB mengirim pesan keras kepada sindikat narkoba: jika pejabat saja disikat, apalagi yang lain,” ujarnya lugas.
Prof. Sutan menyebut tindakan tersebut sebagai standar emas integritas penegakan hukum. Ia juga menegaskan bahwa keberanian Kapolda NTB dalam melakukan pembersihan internal adalah bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat, khususnya generasi muda di Bima dan NTB secara umum.
“Penangkapan ini bukan aib. Ini kemenangan hukum. Ini perlindungan bagi masa depan anak-anak bangsa,” tambahnya.
Ia pun berharap masyarakat NTB memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda NTB dalam menjaga marwah institusi. Menurutnya, ketegasan tanpa kompromi inilah yang akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
