JAKARTA | DETAKKita.com — Partai Demokrat mengambil sikap tegas di tengah berkembangnya dinamika politik nasional terkait kabar keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Melalui pernyataan pers Ketua Umum Partai Demokrat, partai tersebut menegaskan tidak akan mengusulkan nama maupun mendorong kadernya untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.
Sikap ini menjadi penegasan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan ruang bagi manuver politik maupun perebutan pengaruh antarkelompok. Setiap tahapan harus berjalan berdasarkan aturan ketatanegaraan yang berlaku.
Demokrat secara khusus merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Atas dasar itu, Demokrat menegaskan menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon serta kewenangan MPR dalam menentukan Wakil Presiden.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” demikian penegasan Ketua Umum Partai Demokrat dalam pernyataan persnya, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan posisi politik Demokrat yang tidak ingin terjebak dalam spekulasi mengenai siapa sosok yang bakal mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia apabila terjadi kekosongan jabatan.
Di tengah derasnya berbagai pembicaraan politik, Demokrat justru mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat menahan diri dan tidak membangun kesimpulan sebelum proses konstitusional berjalan.
Bagi Demokrat, stabilitas pemerintahan jauh lebih penting daripada memperpanjang polemik mengenai pergantian jabatan. Pemerintahan harus tetap bekerja, program pembangunan tidak boleh terhenti, dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Pada saat yang sama, pemerintahan harus terus bekerja dan agenda pembangunan harus tetap berlanjut,” tegas pernyataan tersebut.
Pesan Demokrat tidak berhenti pada persoalan mekanisme pergantian jabatan. Partai itu juga mengingatkan bahwa setiap dinamika politik nasional harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” demikian penegasan Demokrat.
Kalimat tersebut menjadi pesan penting di tengah dinamika politik nasional. Sebab, pergantian pejabat negara tidak boleh membuat pelayanan publik terabaikan, pembangunan tersendat, ataupun masyarakat menjadi korban ketidakpastian politik.
Demokrat kemudian menyampaikan peringatan yang menjadi inti sikap politiknya, yakni tidak membiarkan spekulasi berkembang mendahului aturan konstitusi.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi.”
Penegasan itu sekaligus menutup ruang bagi berbagai spekulasi mengenai sikap Demokrat dalam persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Sekali lagi, Demokrat memastikan tidak mengajukan nama dan menyerahkan proses pengusulan calon sepenuhnya kepada Presiden sesuai kewenangan yang diatur dalam konstitusi.
Pada akhirnya, yang harus berdiri tegak bukan kepentingan partai, bukan ambisi jabatan, dan bukan manuver politik, melainkan konstitusi serta kepentingan rakyat Indonesia.
