PETAI | DETAKKita.com — Maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, kini memunculkan persoalan baru. Sorotan tidak lagi hanya tertuju kepada para pekerja tambang di lapangan, tetapi juga mengarah pada dugaan rantai pasokan peralatan yang diduga menopang aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut.
Hasil penelusuran tim media DETAKKita.com sejak dua hari yang lalu, yakni Selasa (10/11/2026) hingga hari ini, mengarah kepada sebuah tempat usaha bernama Toko Anugrah Petai, yang berlokasi di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir. Toko tersebut disebut-sebut warga sebagai salah satu tempat penyedia berbagai perlengkapan yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas PETI.
Sejumlah perlengkapan yang disebut diperjualbelikan di antaranya berbagai jenis pipa paralon, balting, karpet untuk asbuk, serta sejumlah peralatan lainnya yang diduga digunakan dalam kegiatan penambangan emas menggunakan mesin dan sistem penyaringan material.
Dugaan tersebut menjadi perhatian serius. Sebab, apabila benar terdapat pihak yang secara sadar memasok kebutuhan operasional pertambangan ilegal, maka upaya pemberantasan PETI tidak cukup hanya menyasar pekerja maupun operator rakit di lokasi penambangan. Rantai distribusi peralatan, pemodal, pemasok, hingga pihak yang memperoleh keuntungan juga perlu ditelusuri berdasarkan bukti hukum.
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan dirinya, saat memberikan keterangan kepada DETAKKita.com di Petai, Kamis (12/11/2026), mengungkapkan dugaan bahwa Toko Anugrah Petai yang disebut milik seseorang berinisial Tio diduga menjadi salah satu tempat penyedia perlengkapan PETI di wilayah tersebut.
“Kalau ingin memberantas PETI secara serius, jangan hanya melihat orang yang bekerja di atas rakit. Telusuri juga dari mana peralatan itu diperoleh, siapa yang memasok, dan siapa saja yang diduga mengambil keuntungan dari aktivitas tambang ilegal tersebut,” ungkap warga itu.
Selain dugaan penyediaan perlengkapan PETI, warga juga mempertanyakan kelengkapan administrasi dan standar keselamatan tempat usaha tersebut. Mulai dari legalitas perizinan usaha dan pergudangan, ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hingga fasilitas pengelolaan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai usaha yang diduga berkaitan dengan kebutuhan PETI berjalan terus-menerus, sementara pengawasan dari instansi terkait tidak terlihat. Kami berharap pemerintah dan aparat benar-benar turun melakukan pemeriksaan. Kalau ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum,” tegasnya.
Warga menilai, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah perdagangan biasa apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan bukti adanya keterlibatan dalam rantai kegiatan pertambangan ilegal. Terlebih, aktivitas PETI berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, serta ancaman keselamatan bagi masyarakat maupun para pekerja tambang.
Berpotensi Berhadapan dengan Sanksi Pidana dan Administratif
Secara hukum, kegiatan pertambangan tanpa izin telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Dalam Pasal 158, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
Sementara itu, Pasal 161 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang terbukti menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut, atau menjual mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dipersyaratkan undang-undang. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Namun, ketentuan tersebut tidak serta-merta dapat dikenakan kepada pedagang perlengkapan tambang. Aparat harus membuktikan adanya perbuatan dan keterlibatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Selain itu, apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat menjadi dasar penegakan hukum.
Pasal 98 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar terhadap perbuatan sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan.
Sedangkan Pasal 99 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara 1 hingga 3 tahun dan denda Rp1 miliar hingga Rp3 miliar untuk perbuatan karena kelalaian yang mengakibatkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
Dari sisi legalitas usaha, pengawasan juga perlu dilakukan berdasarkan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Pemerintah daerah melalui instansi berwenang perlu memeriksa kesesuaian kegiatan usaha, perizinan, standar operasional, serta persyaratan keselamatan dan lingkungan sesuai klasifikasi usaha yang dijalankan.
Pemda dan Aparat Diminta Jangan Tutup Mata
Atas persoalan tersebut, warga meminta Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui dinas terkait segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap Toko Anugrah Petai.
Mereka juga meminta keterlibatan Polsek Singingi Hilir jajaran Polres Kuansing serta Koramil 09/Singingi jajaran Kodim 0302/Inhu-Kuansing untuk melakukan koordinasi dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi dan perizinan usaha, tetapi juga menelusuri dugaan distribusi perlengkapan yang digunakan dalam aktivitas PETI di wilayah Singingi dan Singingi Hilir.
“Kalau memang ditemukan pelanggaran, kami meminta jangan ada tebang pilih. Periksa semuanya, mulai dari pemasok, pembeli, pemodal, sampai pihak yang diduga mengambil keuntungan. Jika terbukti melanggar hukum, tindak tegas sesuai aturan,” harap warga tersebut.
Warga juga berharap, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran perizinan atau standar keselamatan, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan, termasuk penghentian kegiatan usaha apabila memenuhi dasar hukum untuk dilakukan.
Apabila ditemukan bukti tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan secara profesional dan transparan. Penutupan permanen maupun penangkapan terhadap seseorang tentu harus didasarkan pada kewenangan, prosedur, dan bukti yang sah.
Jangan Hanya Pekerja Kecil yang Menjadi Sasaran
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberantas PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.
Sebab, apabila penindakan hanya menyasar pekerja lapangan, sementara dugaan jaringan pemasok, pemodal, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan tidak pernah ditelusuri, maka pemberantasan PETI dikhawatirkan tidak akan menyentuh akar persoalan.
DETAKKita.com memandang perlu adanya pemeriksaan lintas instansi secara terbuka, objektif, dan berdasarkan alat bukti. Termasuk memberikan kesempatan kepada pihak Toko Anugrah Petai, Tio, untuk menyampaikan klarifikasi mengenai legalitas usaha, jenis barang yang diperdagangkan, serta dugaan keterkaitan tokonya dengan penyediaan perlengkapan PETI.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan langsung dari pihak Toko Anugrah Petai maupun hasil pemeriksaan resmi instansi berwenang yang memastikan dugaan tersebut.
Dengan demikian, seluruh dugaan terhadap pemilik maupun kegiatan usaha tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata Pemkab Kuansing, instansi pengawasan, serta aparat penegak hukum. Apakah dugaan rantai pasokan peralatan PETI ini akan benar-benar ditelusuri hingga ke akar-akarnya, atau kembali luput dari pengawasan?
Pemberantasan PETI tidak boleh berhenti pada pekerja di lapangan. Jika ada pihak yang terbukti memasok, memfasilitasi, membiayai, atau mengambil keuntungan dari kegiatan tambang ilegal, seluruhnya harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada tebang pilih!
