TELUK KUANTAN | DETAKKita.com — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membutuhkan kesiapsiagaan, peralatan memadai, serta kecepatan penanganan di lapangan. Tak ingin penanganan Karhutla terus terkendala keterbatasan sarana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mulai memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kebakaran dengan mengajukan pengadaan 15 unit mesin pompa jinjing pemadam kebakaran.
Pengadaan mesin pompa tersebut bersumber dari dana Bantuan Presiden (Banpres) yang diperoleh Kabupaten Kuansing dari Pemerintah Pusat. Nantinya, 15 unit mesin pompa itu direncanakan didistribusikan ke seluruh kecamatan di Kuansing, masing-masing satu unit untuk 15 kecamatan.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat mobilisasi personel dan penanganan kebakaran di lokasi kejadian, terutama ketika titik api muncul di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kuansing, H. Yulizar M, S.Sos., M.Si., melalui Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik (KL), Dessri Suriadi, SE., kepada DETAKKita.com di Teluk Kuantan, Senin (2/11/2026).
Dessri Suriadi yang akrab disapa Dedeng menjelaskan, pengadaan 15 unit mesin pompa jinjing tersebut saat ini masih dalam tahapan proses pengajuan penggunaan anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing.
“Untuk 15 unit mesin pompa jinjing pemadam Karhutla, saat ini sedang dalam proses pengajuan penggunaan anggaran di BPKAD Kuansing. Kita berharap prosesnya bisa segera terealisasi sehingga pengadaan peralatan ini dapat segera dilaksanakan,” ungkap Dedeng.
Menurutnya, pemerataan sarana pemadam kebakaran hingga ke tingkat kecamatan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mempercepat respons ketika terjadi kebakaran hutan maupun lahan.
Dengan ketersediaan mesin pompa di setiap kecamatan, penanganan awal diharapkan tidak harus selalu menunggu kedatangan armada dari pusat kabupaten. Kecepatan respons menjadi faktor penting agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar.
Perkuat Kolaborasi dengan Perusahaan
Tidak hanya mengandalkan dukungan peralatan dari pemerintah, Pemkab Kuansing melalui BPBD juga memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak perusahaan dalam upaya penanggulangan Karhutla.
Kerja sama tersebut dilakukan melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bagian dari upaya membangun sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
“Selain pengadaan peralatan, pihak Pemda Kuansing juga melakukan kerja sama atau MoU dengan pihak perusahaan dalam penanggulangan Karhutla. Artinya, penanganan kebakaran ini membutuhkan dukungan dan keterlibatan bersama,” jelasnya.
Armada Damkar Harus Sesuai Kebutuhan Karhutla
Dessri Suriadi juga mengungkapkan bahwa dana Banpres yang diperoleh Kabupaten Kuansing tidak hanya diarahkan untuk pengadaan mesin pompa jinjing, tetapi juga dimanfaatkan untuk pembelian satu unit kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) dengan spesifikasi atau spek khusus penanganan Karhutla.
Menurutnya, kebutuhan armada pemadam untuk kebakaran hutan dan lahan berbeda dengan kendaraan Damkar yang selama ini dimiliki pemerintah daerah.
Perbedaan fungsi dan spesifikasi tersebut menjadi pertimbangan penting agar kendaraan yang dibeli nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi medan serta kebutuhan operasional penanganan Karhutla.
“Banpres dari Pemerintah Pusat juga digunakan untuk pembelian satu unit kendaraan Damkar yang spesifikasinya sesuai untuk penanganan Karhutla. Sebab, unit Damkar yang kita miliki saat ini berbeda peruntukan dan kegunaannya dengan kendaraan yang dibutuhkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan,” paparnya.
Dengan rencana pengadaan 15 mesin pompa jinjing dan satu unit armada Damkar khusus Karhutla, BPBD Kuansing berharap kapasitas penanganan kebakaran semakin meningkat.
Namun, masyarakat tentu menunggu realisasi pengadaan tersebut. Sebab, kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tidak cukup hanya dengan perencanaan dan pengajuan anggaran. Ketersediaan peralatan, pemerataan distribusi, kesiapan personel, serta kecepatan bergerak di lapangan menjadi penentu keberhasilan penanganan kebakaran.
Kini, percepatan realisasi anggaran menjadi salah satu tahapan penting agar rencana penguatan sarana pemadam Karhutla di 15 kecamatan tersebut benar-benar terwujud, bukan sekadar rencana di atas kertas.
