DEPOK | DETAKKita.com — Transformasi digital pemerintahan membawa kemudahan sekaligus membuka ruang baru bagi ancaman keamanan siber. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) resmi dikukuhkan sebagai bagian dari Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Bersama oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia.
Pengukuhan berlangsung di Auditorium Roetono Kertopati, BSSN RI, Depok, Selasa (6/10/2026), dengan mengusung tagline “Pondasi Transformasi Digital Nasional.”
Agenda tersebut diikuti sejumlah pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari penguatan kesiapan pemerintah menghadapi potensi gangguan maupun insiden siber di tengah semakin masifnya penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan.
Dari Provinsi Riau, terdapat tujuh kabupaten/kota yang mengikuti pengukuhan, yakni Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kota Dumai dan Kepulauan Meranti.
Kuansing hadir dalam agenda tersebut melalui Plt Bupati Kuansing H. Muklisin, didampingi Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfoss) Kuansing, Hevi H. Antoni, S.Sos., M.Si.
Bukan Sekadar Seremoni
Pengukuhan TTIS menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dalam menghadapi gangguan keamanan informasi dan insiden siber.
Keberadaan tim tersebut diharapkan mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dini, penanganan insiden, koordinasi respons hingga pemulihan apabila terjadi gangguan terhadap sistem elektronik pemerintahan.
Langkah itu dinilai relevan bagi Kuansing karena berbagai aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik semakin bergantung pada sistem informasi, jaringan komunikasi serta infrastruktur digital.
Dengan kondisi tersebut, keamanan siber bukan lagi sekadar persoalan teknis di lingkungan perangkat daerah. Perlindungan data dan keberlangsungan sistem digital juga berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
BSSN: Digitalisasi Pangkas Birokrasi
Dalam arahannya pada kegiatan tersebut, Kepala BSSN Letjen TNI Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Digitalisasi pemerintahan mutlak dilakukan untuk memperpendek layanan kepada masyarakat dan memangkas birokrasi,” demikian disampaikan Nugroho dalam kegiatan tersebut.
Pada agenda yang sama, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, turut hadir dalam rangkaian pengukuhan.
Sejumlah kepala daerah juga mengikuti agenda tersebut, di antaranya Bupati Pandeglang Banten Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A. dan Bupati Karimun Kepulauan Riau Iskandarsyah.
Tujuh Daerah Riau Kini Punya TTIS
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, menyampaikan apresiasi kepada tujuh kabupaten/kota di Riau yang mengikuti pengukuhan TTIS oleh BSSN, termasuk Kuansing.
Menurut Syahrial Abdi, dengan pengukuhan tersebut seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau telah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber.
“Selamat kepada kabupaten/kota di Riau, termasuk Kuansing, yang hari ini dikukuhkan oleh Kepala BSSN. Dengan demikian, sudah seluruh daerah di Riau terbentuk Tim Tanggap Insiden Siber. Maka dengan itu, Riau sudah menuntaskan program Pemerintah Pusat,” kata Syahrial Abdi.
Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa pembentukan TTIS telah mencakup seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau, sebagaimana disampaikan Syahrial Abdi dalam agenda tersebut.
Kuansing Perkuat Pertahanan Digital
Bagi Pemkab Kuansing, pengukuhan TTIS diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan. Tim tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapan aparatur dalam menghadapi berbagai potensi insiden siber yang dapat mengganggu sistem pemerintahan.
Mulai dari perlindungan data, keamanan sistem elektronik, pemantauan potensi gangguan, hingga koordinasi penanganan ketika terjadi insiden menjadi bagian penting dari kesiapan pemerintah daerah di era digital.
Sebab, semakin banyak layanan publik yang berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan sistem tersebut aman, tersedia dan dapat dipercaya.
Keikutsertaan Kuansing dalam pengukuhan TTIS bersama BSSN sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam membangun pondasi transformasi digital yang aman dan tangguh.
Transformasi digital memang harus mempercepat pelayanan. Namun di balik kecepatan tersebut, ada satu pekerjaan yang tak kalah penting: memastikan data pemerintahan terlindungi dan layanan publik tetap berjalan ketika ancaman siber datang.
