TELUK KUANTAN | DETAKKita.com — Rencana pemerintah membuka akses rekening perbankan bagi masyarakat secara lebih luas mulai memasuki babak baru. Setiap rekening baru yang dibuka disebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000, dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun dan bersumber dari APBN.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan agar semakin banyak masyarakat memiliki akses langsung terhadap layanan perbankan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menugaskan BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menyediakan rekening bagi masyarakat.
Informasi mengenai rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Airlangga menyebut, apabila program tersebut menyasar sekitar 200 juta penduduk dan setiap rekening memperoleh saldo awal Rp50.000, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun.
“Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira Rp11 triliun,” ujar Airlangga.
Namun, pemerintah masih membahas mekanisme penganggaran serta pelaksanaan program tersebut. Penyediaan rekening juga direncanakan dilakukan secara bertahap.
“Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan nanti itunya secara bertahap,” katanya.
Yang menarik, saldo awal Rp50.000 tersebut nantinya bukan sekadar angka di rekening. Airlangga memastikan dana tersebut dapat ditarik oleh masyarakat setelah rekening diterima.
“Bisa, bisa ditarik ya,” tuturnya.
BRI Teluk Kuantan: Akses Perbankan Harus Berujung pada Manfaat
Menanggapi rencana tersebut, Branch Office Head (BOH) BRI Teluk Kuantan, Rusdi, mengatakan perluasan kepemilikan rekening harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Hal itu disampaikannya ketika berbincang-bincang dengan DETAKKita.com di Teluk Kuantan, Kamis (24/9/2026) siang.
Menurut Rusdi, pembukaan rekening bagi masyarakat dalam skala besar bukan hanya menyangkut kepemilikan rekening, tetapi juga bagaimana rekening tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
“Pada prinsipnya BRI siap mendukung program pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan. Rekening bukan hanya sekadar dibuat, tetapi yang lebih penting masyarakat bisa merasakan manfaat dari akses layanan perbankan tersebut,” ujar Rusdi.
Ia menjelaskan, keberadaan rekening bank dapat menjadi pintu masuk masyarakat untuk mengakses berbagai layanan keuangan secara lebih mudah, aman dan tercatat.
Terlebih di tengah perkembangan transaksi digital, masyarakat semakin membutuhkan akses perbankan yang praktis untuk menerima maupun mengirim uang, melakukan pembayaran, menabung, hingga memanfaatkan layanan keuangan lainnya.
“Kita ingin masyarakat semakin dekat dengan layanan perbankan. Dengan adanya rekening, masyarakat memiliki akses yang lebih luas dan transaksi keuangan juga bisa dilakukan secara lebih mudah serta aman,” katanya.
Rusdi menambahkan, jika program tersebut nantinya direalisasikan secara bertahap, BRI di daerah termasuk BRI Teluk Kuantan akan mengikuti kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah serta perusahaan.
“Untuk pelaksanaannya tentu kita mengikuti ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan. Yang jelas, BRI sebagai bagian dari sistem perbankan nasional akan mendukung upaya pemerintah memperluas inklusi dan literasi keuangan masyarakat,” tegasnya.
Bukan Sekadar Rp50 Ribu
Menurut Rusdi, saldo awal Rp50.000 yang disiapkan pemerintah harus dilihat sebagai pemantik agar masyarakat mulai mengenal dan menggunakan layanan perbankan.
Sebab, nilai terbesar dari program tersebut bukan semata-mata terletak pada nominal saldo awal, melainkan pada terbukanya akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal.
“Jangan melihat hanya dari angka Rp50 ribunya. Yang lebih penting adalah masyarakat memiliki rekening dan kemudian bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka. Itu bagian dari membangun inklusi keuangan,” jelas Rusdi.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar rekening yang telah dimiliki tidak berhenti sebagai rekening pasif.
“Setelah memiliki rekening, masyarakat tentu perlu diberikan pemahaman bagaimana menggunakan layanan perbankan dengan baik, termasuk transaksi digital dan menjaga keamanan data maupun rekeningnya,” ujarnya.
Program tersebut, jika berjalan sesuai rencana, berpotensi menjadi salah satu langkah besar dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Bagi masyarakat di daerah, rekening bank bukan hanya tempat menyimpan uang. Lebih jauh, rekening dapat menjadi jembatan menuju ekosistem ekonomi digital dan layanan keuangan formal.
Dari saldo awal Rp50.000, pemerintah berharap pintu akses keuangan terbuka lebih lebar.
Dan dari rekening yang sederhana itu pula, masyarakat diharapkan semakin dekat dengan layanan perbankan yang selama ini mungkin belum sepenuhnya mereka manfaatkan.
