JAKARTA | DETAKKita.com — Penarikan kartu pers di lingkungan Istana Negara baru-baru ini memicu perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk pimpinan organisasi media nasional, pakar hukum tata negara, hingga pengamat internasional.
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal SE, SH, MH, menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. Menurutnya, langkah itu terkesan mengabaikan hak dan fungsi insan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Ia bahkan menilai seolah-olah ada upaya perubahan tata tertib di Istana Negara khusus bagi wartawan.
Meski demikian, Sutan Nasomal bersama para pimpinan media nasional mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komarudin Hidayat, yang dinilai sigap mengambil langkah tegas sehingga persoalan tidak berlarut-larut.
“Gebrakan yang dilakukan Prof. Dr. Komarudin Hidayat sangat berarti bagi insan pers. Harapan kami, perjuangan ini terus berlanjut untuk memastikan kemerdekaan pers tetap terjamin,” ujar Sutan Nasomal kepada DETAKKita.com di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Ia menekankan, masih banyak pekerjaan rumah yang menanti perhatian Dewan Pers, mulai dari kasus kriminalisasi jurnalis, intimidasi, hingga kekerasan yang menimpa wartawan di lapangan.
“Tidak boleh lagi ada wartawan yang dipenjara, diintimidasi, diusir, dikeroyok, bahkan dibunuh saat menjalankan tugasnya. Tidak boleh ada penghinaan terhadap wartawan, baik oleh oknum pemerintah maupun swasta. Semua bentuk pelecehan dan kekerasan harus dihentikan,” tegasnya.
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal juga mengapresiasi pribadi Prof. Dr. Komarudin Hidayat yang dinilainya memiliki karakter kuat dan perhatian besar terhadap kebebasan pers di Indonesia.
“Beliau adalah tokoh pejuang pers yang berkomitmen memperjuangkan hak-hak insan pers. Kita semua berharap kiprahnya bisa membawa perubahan signifikan bagi dunia pers tanah air,” pungkasnya.
