LUBUK JAMBI | DETAKKita.com — Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT KTBM, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, kembali menjadi sorotan tajam.
Kali ini, sorotan masyarakat mengarah kepada dugaan aktivitas tambang emas ilegal yang disebut-sebut berkaitan dengan seorang mantan Kepala Desa Koto Cengar bernama Doni.
Bukan hanya satu atau dua rakit dompeng. Aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung di kawasan tersebut disebut memiliki hampir 10 unit rakit dompeng. Jumlah yang tidak sedikit ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: siapa pemilik sebenarnya, siapa yang mengendalikan operasionalnya, dan mengapa aktivitas tersebut dinilai seolah tidak tersentuh penertiban?
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan diri, saat memberikan keterangan kepada DETAKKita.com di Desa Pantai, Ahad (15/11/2026), mengungkapkan bahwa jumlah rakit dompeng yang diduga berkaitan dengan mantan kepala desa tersebut cukup banyak.
“Setahu kami, jumlahnya lebih dari lima rakit, bahkan hampir mencapai 10 unit. Rakit-rakit dompeng itu disebut-sebut milik pribadi mantan Kepala Desa Koto Cengar berinisial Doni,” ungkap sumber tersebut.
Menurutnya, aktivitas pertambangan tersebut terkesan berjalan lancar tanpa hambatan. Bahkan, ia mengaku heran karena rakit-rakit yang dimaksud disebut-sebut tidak pernah tersentuh razia aparat.
“Yang membuat kami heran, setiap kali ada penertiban atau razia PETI, rakit-rakit yang disebut milik mantan kepala desa itu selalu saja lolos. Tidak pernah terdengar terkena razia. Ada apa sebenarnya?” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan masyarakat yang mulai mempertanyakan konsistensi pemberantasan PETI di wilayah hukum Kuantan Mudik.
HUKUM JANGAN HANYA TAJAM KE BAWAH
Masyarakat menilai pemberantasan PETI harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai penertiban hanya menyasar pekerja atau masyarakat kecil, sementara dugaan keterlibatan pemodal, pengendali operasional, maupun pemilik tambang berskala lebih besar tidak ditelusuri secara serius.
“Jangan sampai masyarakat beranggapan hukum hanya berlaku bagi orang kecil. Kalau masyarakat kecil melakukan PETI, cepat ditindak. Tetapi kalau yang diduga punya tambang itu orang berpengaruh atau mantan pejabat, justru tidak tersentuh. Kami ingin hukum berlaku sama untuk semua orang,” tegasnya.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar keberadaan rakit dompeng. Lebih jauh, publik ingin mengetahui apakah pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sudah berjalan sebagaimana mestinya.
PETI BUKAN PELANGGARAN RINGAN, INI ANCAMAN PIDANA TERBARU!
Aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Namun, terdapat perubahan penting yang wajib diperhatikan. Sejak 2 Januari 2026, ancaman pidana dalam sejumlah undang-undang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Berikut sejumlah ketentuan yang dapat diterapkan apabila hasil penyelidikan dan penyidikan membuktikan adanya pelanggaran.
1. Pasal 158 UU Minerba: Penambangan tanpa izin
Setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dijerat Pasal 158.
Ancaman pidana setelah penyesuaian tahun 2026:
– Penjara paling lama 5 tahun.
– Denda paling banyak kategori IV atau Rp200 juta.
Ketentuan ini menjadi salah satu dasar utama untuk menindak orang yang terbukti melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin.
2. Pasal 161 UU Minerba: Menampung, mengolah, mengangkut dan menjual hasil tambang ilegal
Tidak hanya penambang di lapangan. Pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, mengangkut, maupun menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Ancaman pidana setelah penyesuaian:
– Penjara paling lama 5 tahun.
– Denda paling banyak kategori IV atau Rp200 juta.
Artinya, apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain dalam rantai distribusi emas hasil PETI, penyidik dapat menelusuri dan memprosesnya berdasarkan peran serta unsur pidana yang terpenuhi.
3. Pasal 161B UU Minerba: Kewajiban reklamasi dan pascatambang
Ketentuan ini berlaku terhadap pihak yang izin IUP atau IUPK-nya dicabut atau berakhir, tetapi tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang maupun penempatan dana jaminannya.
Ancaman pidana setelah penyesuaian:
– Penjara paling lama 5 tahun.
– Denda paling banyak kategori IV atau Rp200 juta.
Ketentuan ini bukan otomatis dikenakan kepada setiap pelaku PETI, melainkan kepada subjek yang memenuhi unsur khusus dalam pasal tersebut.
4. Pasal 164 UU Minerba: Perampasan barang dan keuntungan hasil kejahatan
Selain pidana pokok, pelaku tindak pidana pertambangan juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
– Perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
– Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
– Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
Dengan ketentuan ini, apabila terbukti rakit dompeng, mesin, peralatan, maupun keuntungan tertentu berkaitan dengan tindak pidana PETI, penyidik dapat menelusuri dan mengajukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
KERUSAKAN LINGKUNGAN JUGA BISA MENJADI PERKARA PIDANA
Persoalan PETI tidak berhenti pada pelanggaran perizinan. Apabila aktivitas pertambangan terbukti mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, pelakunya juga berpotensi dijerat ketentuan pidana lingkungan hidup.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah.
Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:
– Pasal 98: Mengatur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan.
– Pasal 99: Mengatur perbuatan karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan.
Apabila unsur pidananya terpenuhi, pelaku dapat dikenakan pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan ancaman pidana dan dendanya harus memperhatikan penyesuaian melalui UU Nomor 1 Tahun 2026.
Karena itu, aparat juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan di lokasi, termasuk kualitas air, tanah, sedimentasi, serta kemungkinan penggunaan bahan berbahaya dalam proses pengolahan emas.
HGU PT KTBM JANGAN LUPUT DARI PEMERIKSAAN
Lokasi dugaan aktivitas PETI yang disebut berada di kawasan HGU PT KTBM juga perlu mendapat perhatian serius.
Aparat penegak hukum bersama instansi terkait diminta memastikan status dan batas lahan, legalitas kegiatan di dalam kawasan tersebut, serta kemungkinan adanya pihak yang memberikan akses atau membiarkan aktivitas pertambangan berlangsung.
Pihak PT KTBM juga perlu dimintai klarifikasi mengenai pengawasan kawasan HGU yang berada dalam pengelolaannya.
Jika ditemukan adanya pembiaran atau keterlibatan pihak tertentu, seluruh fakta tersebut perlu diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang relevan.
POLSEK KUANTAN MUDIK DAN POLRES KUANSING DIMINTA TURUN TANGAN
Atas dugaan tersebut, masyarakat berharap Polsek Kuantan Mudik dan Polres Kuantan Singingi segera melakukan pengecekan langsung ke kawasan HGU PT KTBM, Desa Pantai Lubuk Ramo.
Warga meminta aparat tidak hanya melakukan razia terhadap rakit-rakit yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menelusuri siapa pemilik sebenarnya, siapa yang memberikan modal, siapa yang mengendalikan operasional, serta ke mana hasil penambangan tersebut dipasarkan.
“Harapan kami sederhana. Tolong turun langsung dan periksa semuanya. Kalau memang terbukti ada aktivitas PETI, siapa pun pemiliknya harus diproses sesuai hukum. Jangan ada yang kebal hukum,” harap sumber tersebut.
Masyarakat juga meminta agar penertiban dilakukan secara terbuka, konsisten, dan tidak tebang pilih.
PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN APARAT
Dugaan aktivitas PETI yang disebut mencapai hampir 10 rakit dompeng ini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum di wilayah Kuantan Mudik.
Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menginginkan hukum ditegakkan secara adil, tanpa melihat jabatan, kekayaan, maupun latar belakang seseorang.
Jika benar terdapat aktivitas penambangan tanpa izin, maka proses hukum harus berjalan. Jika ditemukan pemodal dan pihak yang mengendalikan kegiatan, keterlibatannya juga harus ditelusuri.
DETAKKita.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Doni, mantan Kepala Desa Koto Cengar yang namanya disebut dalam keterangan warga, serta pihak PT KTBM terkait dugaan aktivitas PETI tersebut.
Kini publik menunggu keberanian aparat: apakah dugaan hampir 10 rakit dompeng ini akan diperiksa secara serius, atau kembali menjadi aktivitas yang terus diperbincangkan tanpa kejelasan penegakan hukum?
Sebab, kekayaan alam bukan milik segelintir orang. Negara memiliki aturan, masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang sehat, dan hukum wajib ditegakkan tanpa tebang pilih.
