JAKARTA | DETAKKita.com — Komitmen mempercepat transformasi digital di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terus diperkuat. Komisi III DPRD Kuansing bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing melakukan audiensi strategis dengan Direktorat Jenderal Akselerasi Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Selasa (21/7/2026), guna menjemput dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur digital di daerah.
Rombongan Kuansing diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi, Agung Setio Utomo, didampingi Ketua Tim Fokus Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi, Handoko.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Kuansing yang dihadiri Oberlin Manurung, Mairizaldi, Gusmir Indra, dan Bertha Uli Sinurat menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memperjuangkan berbagai program nasional di sektor komunikasi dan digital.
Sementara dari jajaran Pemerintah Kabupaten Kuansing hadir Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfoss) Hevi Heri Antoni, Kepala Bappedalitbang Hendra Roza, Sekretaris BPKAD, serta perwakilan Bidang Dinas Kesehatan.
Salah satu usulan strategis yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut adalah pembangunan lima unit videotron di sejumlah titik strategis di Kuansing. Selain sebagai media penyebarluasan informasi publik, keberadaan videotron juga diharapkan mampu menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan ruang iklan.
Menanggapi usulan tersebut, Plh. Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi, Agung Setio Utomo, menyatakan pihaknya menyambut baik sinergi yang dibangun antara Pemerintah Kabupaten Kuansing dan Komisi III DPRD Kuansing.
“Kami mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama DPRD yang datang langsung menyampaikan kebutuhan daerah. Usulan pembangunan lima videotron akan kami upayakan untuk dapat direalisasikan melalui program pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2027, tentunya sesuai mekanisme dan skala prioritas yang berlaku,” ujar Agung.
Selain pembangunan videotron, pembahasan juga menyoroti penataan infrastruktur telekomunikasi, termasuk jaringan kabel penyedia layanan internet (ISP) yang saat ini berkembang pesat di berbagai daerah.
Ketua Tim Fokus Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Komdigi, Handoko, menjelaskan bahwa penyelenggara layanan internet rumah umumnya telah bekerja sama dengan operator yang memiliki izin resmi dari pemerintah pusat sehingga operasionalnya sesuai ketentuan.
“Penataan dan pengawasan jaringan telekomunikasi tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan serta menyampaikan berbagai persoalan di lapangan agar dapat ditindaklanjuti sesuai regulasi,” jelas Handoko.
Ia juga membuka peluang bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Kuansing untuk mengikuti berbagai program peningkatan kapasitas dan pelatihan digital bagi ASN melalui Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dalam kesempatan itu, Handoko mengungkapkan bahwa Komdigi telah menyediakan layanan internet pada 48 titik di Kabupaten Kuantan Singingi, yang mayoritas berada di lingkungan sekolah. Sementara itu, masih terdapat 53 titik blankspot yang dapat diusulkan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kuansing melalui Diskominfoss agar dilakukan kajian dan penanganan lebih lanjut oleh pemerintah pusat.
Plt. Kepala Diskominfoss Kuansing, Hevi Heri Antoni, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan Komisi III DPRD Kuansing yang dinilainya menjadi kekuatan besar dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat nasional.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah di pemerintah pusat. Kami berharap sinergi ini dapat menghasilkan program-program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kuantan Singingi, terutama dalam pemerataan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi,” tegas Hevi.
Pada audiensi tersebut, jajaran Komdigi juga memperkenalkan Layanan Darurat 112, yakni sistem panggilan darurat terpadu yang dapat diimplementasikan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan kesehatan, kebakaran, kebencanaan, keamanan, hingga dukungan lintas instansi seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Damkar, Polres, Kodim, dan unsur relawan.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama Komisi III DPRD berharap sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital semakin kuat sehingga berbagai program strategis, mulai dari pembangunan videotron, penuntasan wilayah blankspot, peningkatan kapasitas SDM digital, hingga penguatan layanan publik berbasis teknologi dapat segera terwujud demi mendorong pemerataan pembangunan digital di Kabupaten Kuantan Singingi.
