MEDAN | DETAKKita.com — Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Wakil Bupati Syafrizal, SE, M.AP dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, SE, M.Si, Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP, di Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol No. 22 Medan, Jumat (29/5/2026) yang lalu.
Raihan opini WTP tersebut menjadi indikator bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Saya bersama Wakil Bupati serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara selalu berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Raihan opini WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan,” tegas Baharuddin.
Menurutnya, keberhasilan memperoleh opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.
“Kami menyadari bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Karena itu, setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
WTP Jadi Tolak Ukur Tata Kelola Keuangan Daerah
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam pemeriksaan laporan keuangan, BPK menilai sejumlah aspek penting, antara lain:
- Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah.
Dengan diperolehnya opini WTP, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dinilai telah memenuhi standar penyajian yang ditetapkan dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.
Bentuk Keseriusan Pemkab Batu Bara
Kehadiran langsung Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara, capaian tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bupati Baharuddin menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sesuai aturan yang berlaku. Setiap rekomendasi dari BPK akan menjadi perhatian serius agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan profesional,” ujarnya.
DPRD dan OPD Turut Hadir
Dalam kegiatan penyerahan LHP BPK RI tersebut, turut hadir Ketua DPRD Batu Bara, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Asisten I Setdakab Batu Bara, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara.
Kehadiran unsur legislatif dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Data Pendukung
Berdasarkan ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan terhadap laporan keuangan pemerintah, yaitu:
- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
- Tidak Wajar (TW).
- Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.
Opini WTP merupakan opini tertinggi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan dan tidak terdapat salah saji material yang mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan.
Raihan opini WTP juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Caption
Komitmen Transparansi: Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menegaskan raihan opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelayanan masyarakat.
