TELUK KUANTAN | DETAKKita.com — Terkait tudingan Anggota DPRD sekaligus Ketua Partai Gerindra Kuantan Singingi, Reky Fitro terhadap rencana kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Dimana dalam sebuah pemberitaan yang diterbitkan media riauin.com pada Selasa, 8 April 2025 lalu, yakni Ketua Gerindra Kuansing Geram Rencana Tambah 9 OPD di Tengah Krisis Keuangan Hanya Pemborosan dan Bagi-Bagi Jabatan.
Menanggapi hal itu, Budi Asrianto yang merupakan seorang Staf Khusus (Stafsus) Bupati Kuantan Singingi H Suhardiman Amby meminta agar sang dewan bertabayyun dalam menyikapi sebuah rencana kebijakan yang akan diambil oleh Pemda Kuantan Singingi, bukan malah main tuding sembarangan.
Tabayyun adalah sikap teliti dan berhati-hati dalam mencari kejelasan atau kebenaran suatu informasi. Tabayyun juga bisa diartikan sebagai meminta penjelasan atau mengklarifikasi informasi sebelum bertindak.
“Harus dilakukan analisa dulu, ada pembentukan OPD memang sudah mandatory dari pusat, ada memang sesuai urgensi dan arti penting pelayanan, sebagai contoh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD .red), OPD yang menaungi desa sudah layak dipisah dari Dinas Sosial, dimana persoalan Desa sangat kompleks,” kata Budi Asrianto kepada DETAKKita.com di Teluk Kuantan, Rabu (09/04/2025).
Lanjut Budi Asrianto, ia memaparkan contoh kedua, yakni BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan .red) Kabupaten Kota yang lain sudah melakukan perubahan nomenklatur menjadi BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .red).
Dimana tugas dan fungsi BKPSDM, sambung Budi, yaitu instansi pemerintah yang bertugas membantu kepala daerah dalam mengelola urusan kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan.
“Karena BKPP lebih sempit dari BKPSDM, dan ada beberapa OPD yang sudah mandatory, yang dimaksud mandatory disini adalah OPD yang dibentuk sudah atensi pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Jangan malah seolah olah efisiensi anggaran menjadi momok untuk bergerak, kalau penting dibentuk OPD kenapa tidak! Ini kan diperlukan atau dibutuhkan,” tegas Budi Asrianto, seraya mengakhiri.
