JAKARTA | DETAKKita.com — Membludaknya kasus kemiskinan, bencana alam, hingga jeratan tilang elektronik (ETLE) di tahun 2026 menjadi alarm keras kondisi sosial Indonesia. Pakar hukum dan ekonom nasional, Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH, menegaskan keyakinannya bahwa Presiden RI Prabowo Subianto pasti berpihak kepada rakyat kecil dan akan mengambil kebijakan yang manusiawi. Hal itu disampaikan Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Komplek Asrama Kopassus, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, Indonesia saat ini sedang berada dalam situasi genting. Bencana longsor dan banjir terjadi di berbagai daerah, menelan korban jiwa dan luka-luka, sementara kehidupan rakyat kian terhimpit.
“Kondisi rakyat hari ini bisa digambarkan dengan pepatah klasik: hidup segan, mati tak mau,” tegas Prof Sutan.
Ia menepis anggapan bahwa kemiskinan yang meluas hanyalah isu atau hoaks. Faktanya, struktur sosial masyarakat telah bergeser drastis.
“Golongan menengah hari ini turun kelas menjadi golongan bawah. Tidak bisa menabung, bahkan sekadar makan sehari-hari pun pas-pasan,” ungkapnya.
Prof Sutan menilai kebijakan sejumlah kepala daerah yang menghapus denda pajak kendaraan roda dua merupakan sinyal kuat bahwa kemiskinan telah mencapai titik mengkhawatirkan. Ia menegaskan, kepemilikan sepeda motor tidak lagi mencerminkan status ekonomi menengah.
“Pendapatan mayoritas rakyat saat ini sudah di bawah UMR. Setiap sembako ada pajaknya, setiap tetes keringat rakyat dipajaki. Tapi penghasilan mereka terus menurun,” katanya lantang.
Ia juga menyoroti ledakan utang pinjaman online yang kini menjadi jebakan serius bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan, menurutnya, makan dua kali sehari saja sudah menjadi perjuangan berat di tahun 2026.
Di sisi lain, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang telah berjalan selama tiga tahun di berbagai kota dan kabupaten dinilai memberi dampak luas, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi rakyat.
Seorang pengemudi ojek online (ojol) yang ditemui tim media mengaku sejak awal Januari 2026 penghasilannya anjlok tajam akibat daya beli masyarakat yang merosot.
Prof Sutan menegaskan, tilang ETLE berpotensi menjadi “bom waktu” sosial, khususnya bagi rakyat miskin. Gagal bayar denda tilang, menurutnya, akan menumpuk menjadi gunung kasus di seluruh daerah.
“Rakyat miskin hari ini menunggu kebijakan Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto untuk menghapus tilang ETLE beserta dendanya atas dasar kemanusiaan,” ujarnya.
Ia pun secara terbuka meminta Presiden Prabowo agar segera turun tangan menyelamatkan rakyat kecil.
“Tolong rakyat miskin, Pak Presiden. Jangan sampai kelaparan ekstrem benar-benar terjadi di negeri ini,” pungkas Prof Sutan Nasomal.
