JAKARTA | DETAKKita.com — Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., menyoroti serius persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan Bogor. Ia meyakini bahwa Presiden RI kemungkinan besar belum mengetahui siapa sosok besar di balik permainan mafia BBM, karena belum dilakukan evaluasi total terhadap sistem dan jajaran yang terlibat.
“Yth. Bapak Presiden RI, mohon turun tangan langsung. Rakyat akan semakin cinta dan percaya jika Bapak berani menyikat habis para pemain kotor di balik kelangkaan BBM ini,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat diwawancarai sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dari kantor pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta, Jumat (10/10/2025) melalui sambungan telepon.
Menurutnya, kelangkaan BBM jenis Pertamax telah berlangsung lebih dari dua minggu di berbagai SPBU. Antrean kendaraan tampak mengular setiap hari, sementara stok di lapangan sering kosong. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan lemahnya pengawasan serta adanya indikasi permainan kuota pasokan dan D/O (delivery order) yang sengaja digelembungkan untuk keuntungan segelintir pihak.
“Pemain-pemain BBM ini harus dipangkas habis. Jangan sampai mereka sengaja menahan distribusi agar harga naik tidak normal. Jika terbukti ada keterlibatan oknum Pertamina, beri sanksi berat!” tegas Sutan Nasomal.
Ia juga menyoroti dampak serius yang ditimbulkan dari kelangkaan ini. Menurutnya, jika suplai BBM dari Pertamina terus berkurang dan kualitas menurun, maka masyarakat akan beralih ke BBM swasta yang harganya lebih mahal.
“Bagaimana Indonesia mau maju kalau rakyatnya dibuat pusing mencari BBM dari SPBU ke SPBU?” ujarnya geram.
Untuk itu, ia mendesak Presiden RI agar segera mengevaluasi manajemen Pertamina, terutama pihak yang mengatur durasi dan jadwal pengiriman BBM. Ia juga meminta Satgas Migas turun langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penyimpangan di tingkat distribusi.
“Bersihkan semua oknum yang membuat bangsa ini rugi dan rakyat menderita. Jangan biarkan mafia energi mengendalikan kebutuhan dasar masyarakat,” tutupnya dengan nada tegas.
