JAKARTA | DETAKKita.com — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam setelah sejumlah kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH. mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara pelaksanaan program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh demi keselamatan masyarakat, khususnya pelajar.
Hal itu ditegaskan Prof. Sutan Nasomal kepada DETAKKita.com di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Dimana ini dinilai sangat penting, demi masa depan pendidikan yang tidak terabaikan, serta demi kesehatan generasi bangsa.
“Selamatkan anak bangsa! Program MBG yang tujuannya mulia malah menimbulkan banyak korban keracunan, bahkan mengancam nyawa. Presiden sebaiknya menghentikan program ini dulu sambil melakukan evaluasi total, agar ke depan tidak ada lagi korban,” tegas Prof. Sutan Nasomal di Jakarta.
Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa keracunan 52 siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Toba, Sumatera Utara, yang diduga akibat konsumsi makanan dari program MBG. Menurutnya, kejadian serupa telah berulang di sejumlah daerah dan menimbulkan ketakutan di kalangan siswa maupun orang tua.
“Banyak orang tua kini khawatir dan melarang anaknya memakan makanan dari program MBG. Ini tanda bahwa kepercayaan masyarakat mulai hilang,” ujarnya prihatin.
Prof. Sutan menilai lemahnya pengawasan dan minimnya keterlibatan ahli gizi menjadi faktor utama yang membuat program ini rawan menimbulkan dampak buruk. Ia menegaskan agar pihak kepolisian tidak ragu menindak secara hukum para pelaksana lapangan, termasuk pihak dapur penyedia makanan, jika terbukti lalai hingga menyebabkan keracunan.
“Siapa pun yang memasak atau bertanggung jawab dalam kegiatan MBG harus diproses hukum bila terjadi keracunan. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Sebagai solusi alternatif, Prof. Sutan menyarankan pemerintah mengalihkan anggaran MBG ke program lain yang lebih berdampak luas, seperti pemulihan desa miskin menjadi desa maju, pembangunan sumber air bersih di daerah rawan kekeringan, serta pengembangan transmigrasi dan ketahanan pangan lokal.
“Lebih baik fokus pada program yang memperkuat ketahanan masyarakat dan ekonomi desa. Jangan biarkan program gizi malah jadi bencana,” tutupnya.
