JAKARTA | DETAKKita.com — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di Jakarta kembali diwarnai kritik tajam terhadap pemerintah. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi protes di depan Kementerian ESDM, Rabu (10/12/2025), menyoroti carut-marut tata kelola sumber daya alam (SDA) yang mereka sebut sarat korupsi, rente, dan perusakan lingkungan.
Menurut LMND, praktik korupsi di sektor SDA bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menjadi akar dari pelanggaran HAM yang dialami masyarakat di berbagai daerah.
Koordinator Lapangan (Korlap) LMND, Marven Desto, menyampaikan bahwa eksploitasi SDA yang tidak transparan dan minim pengawasan telah membuka celah besar bagi penyalahgunaan kekuasaan.
“Korupsi SDA itu bukan sekadar merugikan keuangan negara. Dampaknya langsung ke rakyat—ruang hidup hilang, lingkungan rusak, dan hak-hak dasar terampas,” tegas Marven dalam orasinya.
Ia menilai krisis lingkungan yang berulang, mulai dari banjir bandang, pencemaran air, konflik tanah hingga hilangnya pemukiman, merupakan konsekuensi dari tata kelola SDA yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat sekitar.
“Selama SDA dikuasai pemodal besar dan aparat hanya jadi pengawas formalitas, rakyat akan terus jadi korban,” sambungnya.
LMND juga menyoroti sejumlah dugaan korupsi di sektor pertambangan, migas dan perkebunan yang dinilai telah menyedot anggaran negara dan menggerus porsi anggaran layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Atas dasar itu, LMND mendesak pemerintah memperkuat pengawasan, menindak tegas mafia SDA, dan memastikan setiap keuntungan kembali kepada rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
Aksi kali ini mengusung slogan: “Bangun Persatuan Nasional, Menangkan Pancasila, Lawan Serakahnomics.” Bagi LMND, slogan tersebut merupakan seruan untuk menghentikan praktik pengelolaan SDA yang serakah dan tidak berpihak kepada rakyat.
Tak hanya kritik, LMND juga membawa 10 tuntutan strategis, mulai dari percepatan reforma agraria, penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, pengesahan RUU penting, hingga penindakan mafia tanah dan tambang ilegal. Tuntutan tersebut dinilai penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan HAM.
Berikut 10 tuntutan LMND:
1. Pengesahan RUU PPRT dan optimalisasi UU TPKS
2. Percepatan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria
3. Penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat sipil
4. Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi rakyat miskin
5. Pengesahan RUU Perampasan Aset
6. Pelaksanaan P5 HAM bagi korban penggusuran
7. Penghentian perampasan tanah dan implementasi Pasal 33 UUD 1945
8. Pengungkapan dan penindakan pelaku kerusakan lingkungan di Sumatera dan Aceh
9. Penindakan mafia tanah dan tambang ilegal
10. Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Aksi berlangsung damai selama beberapa jam sebelum massa membubarkan diri usai menyampaikan aspirasi kepada perwakilan Kementerian ESDM.
LMND berharap tuntutan tersebut tidak hanya diterima secara administratif, tetapi diikuti dengan langkah nyata dan ruang dialog yang lebih terbuka untuk masyarakat, terutama mereka yang selama ini menjadi korban dari pengelolaan SDA yang tidak adil.
