JAKARTA | DETAKKita.com — Ketegangan geopolitik dunia yang kian memanas mulai menimbulkan efek domino terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Di tengah situasi ini, Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus ekonom Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo Subianto menelusuri secara serius isi nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama terkait kebijakan ekspor dan biaya perdagangan internasional.
Pernyataan itu disampaikan Prof Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media nasional dan internasional di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Minggu (8/3/2026).
Menurutnya, kerja sama RI–AS pada dasarnya merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi dampak buruk konflik global yang tengah terjadi. Namun ia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah terhadap skema perdagangan yang bisa merugikan pengusaha dalam negeri.
“MoU RI–AS memang bagus untuk menjaga stabilitas di tengah perang global. Tapi jangan sampai biaya ekspor dalam negeri tetap mahal sementara dari luar justru gratis. Ini harus dikaji serius oleh pemerintah,” tegas Nasomal.
Ia menilai, eskalasi konflik internasional yang melibatkan kekuatan besar dunia telah membuat jalur perdagangan global terguncang. Banyak aktivitas ekonomi internasional terganggu, bahkan beberapa perusahaan di kawasan Timur Tengah dan Eropa mulai menghentikan operasional sementara akibat situasi yang tidak menentu.
Di sisi lain, kondisi ini turut memperburuk tekanan ekonomi bagi pelaku usaha di Indonesia, terutama UMKM dan eksportir. Nilai tukar dolar Amerika Serikat yang terus menguat terhadap rupiah turut memperparah keadaan. Tercatat pada 8 Maret 2026, nilai dolar AS mencapai sekitar Rp16.939,90.
“Biaya logistik ekspor-impor melalui laut dan udara melonjak tajam. Banyak jalur perdagangan terganggu karena perang. Akibatnya pengusaha Indonesia seperti berjalan di tempat, bahkan ada yang terpaksa menghentikan aktivitas bisnisnya,” ungkapnya.
Nasomal juga menyoroti tingginya beban pajak dan biaya operasional yang dinilai semakin menekan dunia usaha nasional. Padahal, menurutnya, beberapa negara tetangga justru menurunkan pajak industri untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka di tengah krisis global.
“Jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan strategis, perdagangan internasional kita bisa seperti mati suri. Ini sangat berbahaya bagi ekonomi nasional,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini masih bergantung pada impor dari luar negeri. Mulai dari energi seperti BBM dan gas, hingga obat-obatan serta peralatan medis harus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan.
Karena itu, Nasomal mendesak Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasar dan stabilitas harga barang di masyarakat.
“Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi harga di pasar yang mulai bergerak naik. Jangan sampai masyarakat dan pengusaha sama-sama tercekik. Dukungan pemerintah dari akar sampai pucuk sangat menentukan hidupnya kembali ekonomi nasional,” pungkasnya.
Prof Dr Sutan Nasomal diketahui merupakan pakar hukum pidana internasional, ekonom, sekaligus Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia serta pengasuh Pondok Pesantren ASS Saqwa Plus.
