MEDAN | DETAKKita.com — Gelombang tuntutan terhadap pemerintah terus menguat usai bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara (Sumut). Aliansi Masyarakat Bersatu Peduli Bencana (AMBPB) memastikan akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Sumut pada Jumat, 12 Desember pukul 14.00 WIB sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan bencana.
Koordinator aksi sekaligus Ketua Umum (Ketum) Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul SH MH, menegaskan bahwa aksi ini lahir dari kekecewaan mendalam masyarakat terhadap pemerintah pusat maupun daerah.
“Korban jiwa begitu banyak, masih banyak warga belum ditemukan. Pemerintah harus bertanggung jawab, jangan seolah ini masalah biasa,” kata Lamsiang, Rabu (10/12/25).
Ia menuntut Presiden RI bersama Kepala BNPB, Pangdam, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM hingga Menteri Sosial turun langsung memastikan penanganan tuntas.
Lamsiang juga menyayangkan hingga kini bencana ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional, padahal dampaknya disebut sangat luas dan menimbulkan ribuan korban.
“Ini bukan musibah kecil. Ribuan orang terdampak, ratusan kehilangan keluarga. Kenapa belum ditetapkan sebagai bencana nasional?” tegasnya.
Tak hanya itu, Lamsiang mengecam pernyataan Kepala BNPB yang sebelumnya menyebut bahwa situasi bencana terlihat “mencekam hanya di media sosial”.
“Pernyataan itu melukai hati keluarga korban. Sampai sekarang banyak yang masih menunggu kabar keluarganya—entah tertimbun longsor, entah hanyut. Ini bukan isu medsos, ini kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Atas dasar itu, aliansi memastikan aksi pada 12 Desember akan menjadi momentum mendesak adanya reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, jauh melampaui isu reformasi kepolisian yang selama ini mengemuka.
“Kedaulatan itu milik rakyat. Pemerintah tak boleh membiarkan rakyat menjadi korban tanpa kejelasan,” ungkapnya.
Selain desakan penanganan bencana, HBB juga menuntut pemerintah menindak tegas para pengusaha yang merusak lingkungan, menutup perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan ekologis, hingga memulihkan kawasan yang rusak akibat eksploitasi.
Lamsiang turut meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi bahkan mengganti Kepala BNPB, Basarnas, serta pejabat lain yang dianggap mengeluarkan pernyataan tidak sensitif terhadap korban. Mereka juga menyoroti indikasi adanya oknum aparat yang diduga membekingi aktivitas perusakan hutan.
Aksi besar ini diklaim sebagai jeritan masyarakat yang menuntut keadilan dan sikap serius negara dalam menyelamatkan warganya.
