BENGKULU | DETAKKita.com — Instruksi Presiden No. 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 menuai kritik keras dari berbagai pihak. Lewat aturan itu, pemerintah memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dari alokasi awal Rp1.160,1 triliun untuk 2025.
Salah satunya anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ditetapkan melakukan efisiensi sebesar 23,95%, atau sebesar Rp8,03 triliun, dari anggaran belanja awal sebesar Rp33,5 triliyun. Pemotongan anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah juga menuai kritik keras dari komunitas Aksara Kiri.
Restu Alam, anggota komunitas Aksara Kiri menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar kesalahan, tetapi pengkhianatan terhadap hak rakyat.
“Merdeka tanpa pendidikan hanyalah ilusi! Bung Karno berkata, perjuangan kita belum selesai! Tapi pemerintah justru memangkas anggaran, meninggalkan rakyat dalam kebodohan!” tegas Restu di Bengkulu, Senin (17/2/2025).
Menurutnya, pemotongan anggaran ini akan memperburuk ketimpangan sosial. Biaya pendidikan terus naik, beasiswa berkurang, dan fasilitas memburuk. Sementara itu, pendidikan semakin dikomersialisasi, memaksa rakyat miskin untuk menerima kebodohan sebagai takdir.
“Sekolah bukan lagi tempat mencerdaskan, tapi mesin pencetak buruh murah untuk kapitalis! Kampus negeri berubah jadi korporasi, sementara rakyat dicekik biaya yang makin tinggi. Ini bukan kebijakan, ini perampokan!” katanya.
Aksara Kiri menyerukan perlawanan terhadap kebijakan yang merampas hak rakyat atas pendidikan. “Pemotongan anggaran ini bukti pemerintah tidak berpihak pada rakyat! Pendidikan harus direbut kembali! Seperti kata Bung Karno, revolusi belum selesai!” pungkasnya.
