JAKARTA | DETAKKita.com — Pelayanan kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kembali menjadi sorotan. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Menpora melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Deputi I Bidang Pelayanan Kepemudaan yang dinilai tidak menunjukkan progres berarti. Desakan ini disampaikan PB HMI usai melakukan kajian mendalam, dialog internal, dan pemantauan lapangan terhadap berbagai program strategis kepemudaan.
Dalam hasil telaahnya, PB HMI menilai stagnasi pelayanan kepemudaan sangat berkaitan dengan lemahnya koordinasi serta minimnya inovasi di level Deputi I—posisi strategis yang memegang kendali dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan kepemudaan nasional.
Menurut PB HMI, berbagai agenda besar yang seharusnya mampu mengakselerasi pemberdayaan pemuda justru terhambat. Dampaknya terasa pada rendahnya efektivitas program mulai dari peningkatan partisipasi, penguatan kewirausahaan, hingga pembinaan kepemimpinan generasi muda.
Pengurus PB HMI, Nur Ghina Muslimah, menegaskan bahwa desakan evaluasi ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengamati sejumlah program prioritas yang tak kunjung menunjukkan hasil nyata.
“Kelemahan pelayanan kepemudaan ini sudah berlangsung terlalu lama. Jika Deputi I belum mampu menghadirkan perubahan signifikan yang benar-benar dirasakan pemuda, maka Menteri perlu mempertimbangkan evaluasi menyeluruh,” tegas Nur Ghina kepada DETAKKita.com di Jakarta, Minggu (7/12/2025).
Ia menambahkan, Kemenpora membutuhkan pejabat yang tidak hanya memahami mandat pelayanan kepemudaan, tetapi juga responsif terhadap dinamika zaman yang berubah cepat.
“Kemenpora membutuhkan figur yang kredibel, inovatif, dan mampu membaca arah perkembangan pemuda. Jika masalah terus berulang, publik berhak mempertanyakan efektivitas jajaran pimpinan,” ujarnya.
PB HMI juga menyoroti pentingnya ketegasan Menpora dalam menanggapi kegelisahan publik. Jika stagnasi terus dibiarkan, kata Nur Ghina, maka persoalan bukan hanya soal Deputi I, tetapi juga menyangkut keseriusan Menteri dalam memilih pejabat strategis.
“Jika Menteri tidak memberi perhatian pada masalah ini, tentu publik bisa mempertanyakan kualitas kepemimpinan di tingkat kementerian. Jabatan strategis tidak boleh diisi tanpa melihat rekam jejak dan kemampuan menggerakkan institusi,” tambahnya.
Lebih jauh, PB HMI mengingatkan bahwa pelayanan kepemudaan merupakan agenda besar pemerintah yang berperan penting dalam membentuk generasi unggul. Deputi I memegang peranan vital dalam pembinaan kreativitas, organisasi kepemudaan, hingga partisipasi generasi muda dalam pembangunan.
Karena itu, jika pejabat di posisi tersebut tidak mampu bekerja efektif, maka hal itu dapat menghambat arah besar pemberdayaan pemuda yang kini tengah digenjot pemerintah.
“Pemuda membutuhkan kebijakan yang selaras dengan tantangan zaman, bukan sekadar program administratif,” ujar Nur Ghina.
Di akhir pernyataannya, PB HMI menegaskan bahwa pembenahan struktural di Kemenpora adalah langkah yang tak bisa ditawar jika institusi tersebut ingin memulihkan kepercayaan publik.
“Evaluasi jabatan bukan untuk melemahkan kementerian, tetapi memperkuatnya agar pelayanan kepemudaan lebih terarah, modern, dan berdampak nyata,” pungkasnya.
Sumber: PB HMI — Nur Ghina
