TELUK KUANTAN | DETAKKita.com — Angin panas berembus dari kompleks perkantoran Bupati Kuantan Singingi Kamis petang (27/11/2025). Bukan karena cuaca, tetapi karena satu isu yang membuat publik Kuansing gempar: kabar adanya PPPK yang dilantik meski tak pernah tercatat sebagai honorer. Berita dari CAKAPLAH.com tersebut sontak memicu tanda tanya besar sekaligus keresahan masyarakat.
Tak menunggu waktu lama, Bupati Kuansing, H. Suhardiman Amby, langsung turun tangan. Dengan nada tegas dan wajah serius, ia menyampaikan ultimatum keras yang mengguncang suasana—pesan yang mengalir tajam seperti peringatan terakhir.
“Kalau Ada Kecurangan, PPPK Itu Bisa Saya Batalkan!”
Kepada DETAKKita.com, Suhardiman Amby tidak menutupi kemarahannya. Ia memastikan bahwa proses PPPK harus bersih, transparan, dan bebas manipulasi.
“Jika ada yang mengetahui kecurangan, ada data, atau laporan. PPPK dapat dibatalkan,” tegasnya.
Pernyataan itu bukan sekadar kata-kata. Nada bicaranya menunjukkan bahwa ia siap mengambil tindakan paling ekstrem sekalipun bila benar ada permainan gelap di balik proses pengangkatan ASN kontrak tersebut.
“Lapor ke Saya! Jangan ke Siapa-Siapa. Pasti Saya Tindak!”
Suasana berubah lebih tegang ketika Bupati Suhardiman Amby mengeluarkan himbauan yang jarang ia lontarkan secara publik. Ia meminta masyarakat melapor langsung ke dirinya, tanpa perantara.
“Buat laporan ke saya. Pasti ditindaklanjuti,” ujarnya.
Bupati ingin menjadikan masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah. Ia menyadari bahwa keadilan bagi honorer lama yang telah mengabdi bertahun-tahun adalah prioritas utama.
SPMT Masih Digenggam Bupati: “Belum Saya Serahkan. Kalau Terbukti Curang, Batal!”
Bagian paling menarik dari pernyataan Suhardiman Amby adalah bahwa SPMT (Surat Perintah Menjalankan Tugas) untuk PPPK yang baru dilantik BELUM diserahkan. Dan selama belum diserahkan, segalanya masih bisa berubah.
“Mumpung SPMT belum diserahkan. Masyarakat diminta yang mengetahui harap melaporkan ke saya langsung,” tegasnya, bahkan kali ini tanpa kompromi sedikit pun.
Dengan kata lain, seseorang bisa saja sudah dilantik, tetapi jika terbukti curang—gelar PPPK-nya bisa langsung dicabut.
“Ini Saatnya Membersihkan Proses PPPK!”
Ultimatum itu menandai sikap keras Pemkab Kuansing: tidak ada ruang untuk manipulasi, tidak ada toleransi untuk permainan belakang layar. Bupati Suhardiman Amby kembali menegaskan bahwa proses seleksi PPPK harus menghargai honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi, bukan justru memberi ruang bagi mereka yang muncul tiba-tiba tanpa rekam jejak.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menyapu bersih setiap dugaan kecurangan. Semua laporan akan disaring, diperiksa, dan diputuskan melalui mekanisme resmi.
Publik Kuansing kini menunggu babak berikutnya. Siapa sebenarnya “PPPK misterius” yang mencuat itu? Apakah laporan masyarakat akan mengubah hasil pelantikan? Dan bagaimana sikap pemerintah setelah ultimatum keras ini?
Yang jelas, Bupati Suhardiman Amby sudah menegaskan satu hal: keadilan tidak akan dikorbankan.
