MEDAN | DETAKKita.com — Memperingati Hari Tani Nasional, Senin (22/9/2025), mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Pro Rakyat (GMNI, KAMMI, dan GMKI Sumut) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Kota Medan.
Dengan mengusung tema “Wujudkan Reforma Agraria Sejati”, massa aksi menyuarakan keresahan atas mandeknya pelaksanaan reforma agraria serta maraknya konflik pertanahan yang merugikan petani dan masyarakat adat di Sumatera Utara.
Salah satu sorotan utama adalah operasional PT Bakara Energi Lestari melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) Aek Silang II di Kabupaten Humbang Hasundutan. Menurut Aliansi, perusahaan tersebut gagal memenuhi kewajiban kepada masyarakat, khususnya petani yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar proyek.
“Kami hadir bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi sebagai penyambung lidah rakyat yang tertindas. Kasus PLTMH Aek Silang II adalah bukti bahwa investasi kerap mengorbankan kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan. Negara tidak boleh diam. PT Bakara Energi Lestari harus diperiksa dan diadili,” tegas perwakilan Aliansi dalam orasi.
Aliansi juga mengingatkan bahwa lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 seharusnya menjadi tonggak keadilan agraria di Indonesia. Namun, mereka menilai cita-cita itu masih jauh dari kenyataan, terutama di Sumut yang terus diliputi konflik lahan.
Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa Sumut Pro Rakyat menyampaikan sejumlah tuntutan:
1. Periksa dan adili PT Bakara Energi Lestari terkait kewajiban dan tanggung jawab perusahaan kepada rakyat, khususnya petani di Humbang Hasundutan.
2. Tutup PLTMH Aek Silang II karena dinilai menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat sekitar.
3. Tuntaskan konflik agraria di Sumatera Utara dengan mengedepankan kepentingan petani dan masyarakat adat.
4. Sahkan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat atas wilayahnya.
5. Dorong pembentukan Satgas Reforma Agraria Nasional untuk mempercepat penyelesaian konflik dan redistribusi tanah secara adil.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga seluruh tuntutan dipenuhi. “Aksi ini adalah peringatan keras bagi pemerintah dan korporasi. Mahasiswa bersama rakyat tidak akan pernah berhenti melawan segala bentuk penindasan dan perampasan ruang hidup,” tegas mereka.
