JAKARTA | DETAKKita.com — Riau dikenal sebagai “lumbung kelapa dunia”. Dengan luas perkebunan mencapai 450 ribu hektare, di mana 350 ribu hektare berada di Indragiri Hilir (Inhil), provinsi ini bahkan melampaui negara penghasil kelapa besar seperti Sri Lanka. Namun, ironisnya, kejayaan kelapa Riau belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan petaninya.
Masalah harga yang fluktuatif dan minimnya regulasi membuat petani sering kali merugi. Banyak di antara mereka harus menjual hasil panen dengan harga murah, sementara di pasar global, komoditas ini bernilai jauh lebih tinggi.
Fenomena ini menjadi perhatian serius Senator DPD/MPR RI asal Riau, H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian, Senin (15/9/2025), ia menegaskan perlunya regulasi harga kelapa yang lebih adil.
“Kelapa adalah kebanggaan Riau, tapi belum memberikan kesejahteraan yang layak bagi petani. Karena itu, harga kelapa harus diatur dengan regulasi yang jelas,” tegas Abdul Hamid.
Aspirasi dari Daerah ke Pusat
Dalam forum tersebut, Abdul Hamid membawa lima usulan penting dari Riau: kesejahteraan penyuluh pertanian, program peremajaan kelapa, penetapan regulasi harga pembelian komoditas, peninjauan kembali moratorium ekspor kelapa, serta pembangunan tanggul di Pelalawan, Inhil, dan Kepulauan Meranti.
“Para penyuluh pertanian adalah garda terdepan yang selama ini bekerja meningkatkan kualitas pertanian. Kesejahteraan mereka harus diperjuangkan,” ujarnya lagi.
Potensi Besar, Kebijakan Lemah
Riau memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat industri kelapa dunia. Namun lemahnya regulasi harga, minimnya investasi peremajaan, dan kebijakan ekspor yang tidak berpihak membuat posisi petani semakin rentan.
“Setiap usulan dari daerah, terutama yang menyangkut kehidupan petani, harus diperjuangkan hingga terealisasi. Ini bukti nyata pertanggungjawaban kami kepada masyarakat,” kata Abdul Hamid.
Harapan Petani
Dengan luas perkebunan yang begitu besar, para petani berharap pemerintah pusat tidak hanya melihat kelapa sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Regulasi harga, dukungan peremajaan, dan jaminan pasar menjadi kunci agar “lumbung kelapa dunia” benar-benar memberi dampak positif bagi petaninya.
“Indonesia, khususnya Riau, punya semua modal untuk jadi raksasa kelapa dunia. Tinggal keberpihakan kebijakan yang menentukan apakah petani ikut merasakan hasilnya atau terus jadi penonton,” pungkas Abdul Hamid.
Laporan : Jeki Efri Yunas (Kontributor DETAK MEDIA GRUOP)
